Views: 106
KAJEN, JAPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan keagamaan dan sosial. Hal ini ditandai dengan kehadiran Bupati Pekalongan diwakili Plh. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan, Edy Herijanto, dalam acara peletakan batu pertama pembangunan Gedung Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Buaran, Minggu pagi (11/5/2025).
Dalam sambutannya, Edy Herijanto menyampaikan apresiasi atas dimulainya pembangunan gedung tersebut. Ia berharap gedung MWC NU Buaran dapat menjadi pusat berbagai kegiatan, mulai dari keagamaan, sosial, hingga pelayanan kepada masyarakat, “Kami ucapkan selamat kepada MWC NU Buaran yang telah memulai pembangunan gedung ini. Semoga ke depan bisa menjadi tempat pelaksanaan kegiatan keagamaan, sosial, dan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat,” ungkap Edy.
Edy juga menekankan peran besar Nahdlatul Ulama (NU) dalam perjalanan bangsa. Menurutnya, sejak sebelum kemerdekaan, NU telah menjadi pilar penting dalam mencetak tokoh-tokoh pemimpin yang berlandaskan nilai-nilai agama dan kebajikan, baik di pemerintahan maupun di masyarakat, “Sinergi antara pemerintah dan NU sangat penting. Kita patut bersyukur atas peran besar NU selama ini, dan mari terus kita dorong kolaborasi ini agar semakin kuat,” tambahnya.
Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir, dalam sambutannya menyampaikan dukungan penuh terhadap pembangunan gedung serba guna tersebut. Ia mengaitkan pembangunan ini dengan pentingnya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Pekalongan, “Saat ini IPM Kabupaten Pekalongan berada di angka 74. Ini menunjukkan masih perlunya peningkatan dalam tiga aspek utama: pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. NU selama ini telah terlibat aktif di bidang-bidang tersebut, dan keberadaan gedung ini diharapkan menjadi pusat dinamika dalam memperkuat peran NU dalam pembangunan manusia,” jelas Munir.
Sementara itu, Ketua PCNU Kabupaten Pekalongan, KH Muslikh Khudori, menyampaikan bahwa pembangunan gedung ini ditujukan sebagai pusat kegiatan dan administrasi NU, “Gedung ini akan menjadi kantor pusat (central office) untuk memanajemen seluruh program dan aktivitas yang berkaitan dengan pengembangan dan ketahanan organisasi jam’iyah Nahdlatul Ulama,” tuturnya.
Ketua MWC NU Buaran, KH Isbiq Syato, juga menyampaikan rasa syukur sekaligus harapan terhadap pembangunan ini. Ia menyebut bahwa Buaran memiliki banyak potensi, baik dari segi santri, asatidz, pengusaha, hingga para aktivis NU, namun selama ini belum memiliki pusat kegiatan yang representatif, “Dengan pembangunan ini, kami berharap dukungan dari semua pihak, terutama dari Dewan dan jajaran lainnya, agar bisa menjadi kenyataan. Ini tantangan kita bersama karena Buaran adalah pusat kegiatan jam’iyah NU,” ungkapnya.(INA)
Kota Pekalongan – Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir, mengusulkan sejumlah pokok pikiran (pokir) dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Kegiatan tersebut digelar di Ruang Jlamprang Setda Kota Pekalongan, Rabu siang (14/05/2025).
Dalam forum tersebut, Azmi menyampaikan beberapa usulan pokir yang diharapkan dapat terakomodir dalam RPJMD. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi antara visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan agar Kota Pekalongan bisa menjadi Kota Mina Batik yang berpondasikan pada hasil peningkatan produk kelautan dan batik.
“Kami ingin agar visi dan misi yang telah dicanangkan dapat terintegrasi dengan program-program yang dijalankan pemerintah daerah sehingga dapat lebih berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Azmi.
Menurutnya, DPRD akan membahas secara detail setiap pokir yang diusulkan untuk memastikan agar setiap poinnya dapat terakomodir dalam RPJMD 2025-2029. Namun, secara umum Azmi mengungkapkan keinginannya agar kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Pekalongan dapat meningkat signifikan. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai tolok ukur kesejahteraan masyarakat, yang mencakup indikator kesehatan, pendidikan, daya beli masyarakat, dan sebagainya.
“Kita ingin generasi Kota Pekalongan menjadi generasi yang unggul, mampu memperbaiki ekonomi keluarganya. Kami berharap masyarakat kurang mampu dapat terangkat derajatnya melalui akses pendidikan yang layak,” terang Azmi.
Ia juga mendorong agar sistem pendidikan di Kota Pekalongan dapat lebih inklusif sehingga seluruh masyarakat, termasuk kaum minoritas dan difabel, mendapatkan hak pendidikan yang layak.
Selain itu, Azmi juga mengusulkan pokir terkait jaminan kesehatan bagi seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, pelayanan kesehatan harus lebih optimal agar masyarakat tidak merasa kesulitan saat membutuhkan akses kesehatan
Tanpa harus komplain ke anggota dewan, Wali kota, atau pihak lainnya, sistem di bawahnya harus berjalan dengan baik. Kami ingin agar Pemkot memiliki sistem kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat,” tegasnya.
Pokir ketiga yang disampaikan Azmi adalah penanganan dan pengelolaan sampah di Kota Pekalongan. Ia menyoroti jumlah sampah harian yang mencapai 100-110 ton, yang berpotensi meningkat seiring pertumbuhan penduduk.
“Hal ini harus menjadi perhatian serius agar Kota Pekalongan tidak overload. Kapasitas lahan dan sarana pengelolaan sampah harus dipertimbangkan dengan matang,” katanya.
Terakhir, Azmi menekankan pentingnya komunikasi politik yang sinergis antara DPRD, Pemerintah Kota dan Pemerintah Pusat maupun Provinsi agar program-program pembangunan Kota Pekalongan dapat berjalan optimal.
“Kita harus memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar bermanfaat dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya(sofi)
