Views: 82
KUBU RAYA, JAPOS.CO – Sorotan terhadap Kades Kubu meningkat, warga pertanyakan proyek bangunan mirip penginapan di Belakang Kantor Desa.
Bola panas kembali menggelinding di Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Kali ini, sorotan masyarakat dan awak media tertuju pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa yang diduga bermasalah. Nama Kepala Desa Kubu, Hermansyah, disebut-sebut dalam pusaran isu tersebut.
Sejumlah warga yang enggan disebutkan namanya menyatakan kekecewaan mereka atas dugaan ketidakterbukaan dalam pengelolaan Dana Desa. Warga juga menyoroti praktik jual beli lahan mangrove yang dikaitkan dengan pejabat desa.
“Kami minta Bupati Kubu Raya menepati janjinya untuk menurunkan Inspektorat ke Desa Kubu guna mengaudit anggaran Dana Desa. Jangan sampai masyarakat hanya diberi harapan palsu. Penonaktifan sementara Kepala Desa juga perlu dipertimbangkan agar proses penyelidikan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) berjalan maksimal,” ungkap salah seorang warga kepada awak media beberapa waktu lalu.
Guna menelusuri kejelasan apakah Inspektorat Kabupaten Kubu Raya benar akan melakukan audit, awak media mencoba menghubungi salah satu pegawai yang dikenal dekat dengan proses administrasi di lingkungan Pemkab Kubu Raya. Pegawai yang juga meminta identitasnya dirahasiakan ini menyatakan bahwa hingga kini belum ada informasi resmi terkait penugasan audit oleh Inspektorat ke Desa Kubu.
“Inspektorat baru bisa turun jika ada perintah dari Bupati atau jika ada laporan resmi dari masyarakat. Namun tetap harus disertai dengan surat tugas dari Bupati. Soal apakah itu inisiatif Inspektorat atau tidak, kami tidak bisa menjawab. Intinya, semuanya tergantung pada instruksi pimpinan,” ujarnya.
Tak hanya pengelolaan Dana Desa, warga juga menyoroti pembangunan fisik di sekitar Kantor Desa Kubu. Salah satu bangunan yang berdiri di belakang kantor desa, yang tampak seperti penginapan atau rumah tinggal, menjadi bahan perbincangan hangat masyarakat.
“Bangunan itu terlihat megah. Kami tidak tahu dari mana anggarannya dan untuk apa fungsinya. Kami minta bangunan itu juga diaudit. Kalau tidak jelas sumber dan tujuannya, maka patut dipertanyakan. Ini tugas Inspektorat untuk mengungkap,” ujar warga lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kepala Desa Kubu, Hermansyah, belum memberikan keterangan resmi. Awak media juga masih berupaya meminta konfirmasi langsung dari Bupati Kubu Raya terkait langkah konkret yang akan diambil untuk merespons keluhan masyarakat.
Masyarakat berharap pemerintah daerah tidak tinggal diam, dan menegakkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola pemerintahan desa yang bersih dari praktik-praktik penyalahgunaan wewenang.(amzah)
