Views: 34
JAKARTA, JAPOS.CO – Sistem ekonomi politik global dinilai semakin memperlebar ketimpangan dan mengorbankan kepentingan masyarakat luas demi keuntungan segelintir pemilik modal. Di balik pertumbuhan ekonomi dan kemajuan pusat-pusat keuangan dunia, terdapat persoalan struktural yang menggerus kedaulatan negara serta ruang hidup masyarakat.
Kritik tersebut disampaikan Yudhie Haryono dan Agus Rizal, ekonom heterodoks dari Mazhab Tebet, dalam tulisan berjudul “Dosa Ekonomi Politik Global terhadap Sesama”.
Keduanya menggambarkan kondisi ekonomi dunia saat ini seperti berada di jalan buntu. Menurut mereka, sistem ekonomi global bukanlah tatanan yang netral karena cenderung mengutamakan akumulasi keuntungan kelompok elite dan negara-negara adidaya.
Mereka mengidentifikasi tujuh dosa ekonomi politik global, yakni hegemoni, akumulasi, komodifikasi, ketimpangan, konsumerisme, konflik, dan apati. Ketujuh persoalan tersebut dinilai saling berkaitan dan membentuk persoalan mendasar dalam sistem ekonomi modern.
1. Hegemoni Ekonomi Global
Dosa pertama adalah hegemoni. Melalui lembaga keuangan internasional, perjanjian perdagangan, dan narasi pembangunan, sistem ekonomi global membangun pandangan bahwa pasar bebas merupakan satu-satunya jalan menuju kemakmuran.
Akibatnya, negara berkembang kerap kehilangan keleluasaan dalam menentukan kebijakan ekonominya sendiri. Kebijakan yang menguntungkan korporasi besar bahkan sering diposisikan sebagai kebenaran yang sulit dipertanyakan.
2. Penumpukan Kekayaan pada Segelintir Elite
Dosa kedua adalah akumulasi. Kekayaan dan sumber daya ekonomi dunia dinilai semakin terkonsentrasi pada kelompok elite melalui penguasaan aset, utang, serta rantai pasok strategis.
Negara-negara berkembang, khususnya di kawasan Selatan Global, menjadi pemasok sumber daya alam dengan nilai ekonomi relatif rendah. Sementara itu, keuntungan dan nilai tambah lebih banyak mengalir ke pusat-pusat modal dunia.
3. Komodifikasi Kebutuhan Dasar
Dosa ketiga adalah komodifikasi. Berbagai kebutuhan dasar manusia, mulai dari tanah, air, benih pangan, pendidikan hingga layanan kesehatan, semakin ditempatkan dalam mekanisme pasar.
Akibatnya, kebutuhan yang seharusnya menjadi hak dasar masyarakat berubah menjadi komoditas yang harus dibeli. Masyarakat yang tidak memiliki kemampuan ekonomi berisiko kehilangan akses terhadap kebutuhan mendasar tersebut.
4. Ketimpangan Ekonomi Semakin Lebar
Hegemoni, akumulasi, dan komodifikasi kemudian melahirkan dosa keempat, yakni ketimpangan.
Kesenjangan antara kelompok superkaya dan masyarakat pekerja dinilai semakin lebar. Persoalannya bukan hanya perbedaan jumlah kekayaan, tetapi juga ketidaksetaraan dalam memperoleh keadilan, kesempatan, dan masa depan yang layak.
Ketimpangan tersebut pada akhirnya memengaruhi martabat dan kualitas hidup masyarakat.
5. Konsumerisme sebagai Penggerak Sistem
Dosa kelima adalah konsumerisme. Masyarakat didorong untuk terus berbelanja dan menjadikan kepemilikan barang sebagai ukuran keberhasilan maupun status sosial.
Iklan dan kemudahan akses kredit ikut memperkuat pola konsumsi tersebut. Masyarakat terus didorong memenuhi keinginan, sementara aktivitas konsumsi menjaga roda produksi korporasi global tetap berjalan.
Dalam pandangan kedua penulis, konsumerisme membuat masyarakat sibuk mengejar gaya hidup dan kurang menyadari persoalan struktural yang melingkupinya.
6. Konflik akibat Perebutan Sumber Daya
Dosa keenam adalah konflik. Persaingan menguasai energi, sumber daya alam, dan jalur perdagangan dapat memicu ketegangan antarnegara, perang dagang, hingga agresi militer.
Dampaknya tidak hanya dirasakan negara yang terlibat, tetapi juga masyarakat sipil yang kerap menjadi korban.
Di tingkat masyarakat, tekanan ekonomi dan perebutan sumber daya juga berpotensi memicu konflik horizontal. Kondisi ini dinilai dapat mengalihkan perhatian publik dari persoalan struktural yang menjadi akar masalah.
7. Apati dan Hilangnya Kepercayaan Publik
Dosa ketujuh adalah apati atau sikap tidak peduli. Krisis berkepanjangan, ketidakpastian ekonomi, serta janji politik yang tidak terealisasi dapat membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap perubahan.
Warga akhirnya merasa bahwa menyampaikan aspirasi maupun terlibat dalam politik tidak akan membawa hasil.
Sikap apatis tersebut justru menguntungkan kelompok pemilik modal dan penguasa karena dominasi mereka dapat terus berlangsung tanpa perlawanan yang berarti.
Ekonomi Konstitusi Dinilai Jadi Jalan Keluar
Yudhie Haryono dan Agus Rizal menilai pengenalan terhadap tujuh dosa ekonomi politik global tersebut menjadi langkah awal untuk membangun kesadaran publik.
Menurut keduanya, ekonomi seharusnya menjadi instrumen untuk meningkatkan martabat manusia dan menjaga kelestarian lingkungan. Bukan justru menjadi alat untuk memperkuat dominasi modal dan mengorbankan kepentingan masyarakat.
Karena itu, diperlukan keberanian untuk mengoreksi arah kebijakan ekonomi serta mengembalikan kedaulatan negara atas sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Sebagai tawaran solusi, Sekolah Kejeniusan Ekonomi Konstitusi Mazhab Tebet mengusung gagasan pertobatan nasional melalui penerapan ekonomi konstitusi. Konsep tersebut diarahkan pada pembangunan sistem ekonomi nasional yang berlandaskan UUD 1945.
Gagasan tersebut juga akan diperkenalkan melalui peluncuran buku berjudul Sekolah Kejeniusan Ekopol Konstitusi: Kontra Skema Neoliberalisme dari Nusantara.
Peluncuran buku itu dijadwalkan berlangsung pada Senin, 23 November 2026, di Aula HB Jasin, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta. Kegiatan tersebut rencananya dihadiri sekitar 200 ekonom heterodoks.
Melalui agenda ini, Mazhab Tebet mengajak publik dan kalangan ekonom untuk membahas kembali arah ekonomi Indonesia serta menawarkan sistem ekonomi yang berpijak pada konstitusi dan kepentingan rakyat.(Red)
Views: 34












