BeritaDKI

Budi Djiwandono Dinilai Layak Jadi Cawapres Prabowo, Ini Alasannya

×

Budi Djiwandono Dinilai Layak Jadi Cawapres Prabowo, Ini Alasannya

Sebarkan artikel ini
Budisatrio Djiwandono atau Budi Djiwandono saat bertemu Presiden Prabowo.(Foto Reza)

Views: 0

JAKARTA, JAPOS.CO – Budisatrio Djiwandono atau Budi Djiwandono dinilai layak dipertimbangkan sebagai alternatif calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Pengalamannya di bidang ketahanan pangan, pertanian, dan konservasi lingkungan menjadi sejumlah alasan yang menguatkan usulan tersebut.

Penilaian itu disampaikan Co-Founder sekaligus peneliti Mandala Project, Tubagus Reynaldi Adi Surya Azmatkhan. Menurutnya, Budi memiliki gagasan yang relevan dengan agenda pembangunan pemerintahan Prabowo, terutama dalam memperkuat ekonomi masyarakat dan memastikan hasil pembangunan tidak hanya dinikmati kelompok usaha besar.

“Budi Djiwandono layak dipertimbangkan sebagai alternatif Wakil Presiden Prabowo. Dukungan ini bukan cek kosong, apalagi pemujaan terhadap nama keluarga,” kata Reynaldi dalam keterangan tertulis, Jumat (20/11/2026).

Reynaldi mengatakan, pembahasan mengenai calon wakil presiden tidak seharusnya hanya berfokus pada senioritas maupun kedekatan dengan lingkar kekuasaan. Menurutnya, regenerasi kepemimpinan juga perlu memberi kesempatan kepada figur muda dengan perspektif dan gagasan baru.

Ia menilai rekam jejak Budi dapat dilihat dari perhatiannya terhadap sejumlah persoalan yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah penguatan ketahanan pangan di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dalam dialog bersama warga Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Juni 2023, Budi menyoroti pentingnya pengembangan sektor pertanian dan perikanan lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan kawasan IKN.

Saat itu, Budi juga menyinggung perlunya perbaikan infrastruktur pertanian, jalan usaha tani, hingga dukungan anggaran bagi masyarakat.

Menurut Reynaldi, perhatian terhadap sektor tersebut penting di tengah pembangunan IKN yang selama ini lebih banyak disorot dari sisi investasi, gedung pemerintahan, jalan tol, dan proyek infrastruktur besar.

Ia menilai pembangunan ibu kota baru harus turut memberikan dampak ekonomi bagi petani dan nelayan di wilayah sekitarnya.

“Pembangunan seringkali mengagungkan bangunan yang mudah difoto, sementara infrastruktur yang menopang kehidupan sehari-hari justru luput dari perhatian,” ujarnya.

Reynaldi menjelaskan, jalan usaha tani mungkin terlihat sederhana dibandingkan proyek infrastruktur berskala besar. Namun, fasilitas tersebut sangat menentukan kelancaran distribusi hasil panen dan biaya produksi petani.

Karena itu, pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada proyek besar, tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan masyarakat yang menopang perekonomian daerah.

Ia menghubungkan gagasan tersebut dengan pemikiran ekonomi kerakyatan Mohammad Hatta dan prinsip demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 UUD 1945. Menurutnya, masyarakat harus menjadi pelaku utama kegiatan ekonomi, bukan sekadar penerima manfaat dari pertumbuhan investasi.

Selain ketahanan pangan, perhatian Budi terhadap konservasi sumber daya alam juga menjadi pertimbangan. Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE), Budi pernah menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat, termasuk pemerhati lingkungan dan masyarakat hukum adat.

RUU tersebut kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Reynaldi menilai pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan menjadi bagian penting dari pembangunan yang berkeadilan.

“Masyarakat adat sering kali diminta menjaga hutan, tetapi tidak selalu diberi kedudukan yang layak dalam pengambilan keputusan,” katanya.

Menurut Reynaldi, masyarakat adat memiliki pengetahuan penting mengenai hutan, sumber air, perubahan musim, hingga kehidupan satwa. Karena itu, pengakuan hak dan pelibatan mereka harus menjadi bagian dari kebijakan konservasi.

Ia melihat perhatian Budi terhadap ketahanan pangan dan konservasi lingkungan memiliki keterkaitan. Keduanya sama-sama menekankan pentingnya peran negara dalam mengelola pembangunan sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.

Gagasan tersebut dinilai sejalan dengan sejumlah agenda pemerintahan Prabowo, mulai dari ketahanan pangan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan koperasi desa, hingga pembangunan ekonomi daerah.

Reynaldi menilai keberhasilan agenda tersebut membutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai pelaku ekonomi. Dengan begitu, manfaat pembangunan tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok usaha besar.

“Petani harus memperoleh posisi yang layak dalam rantai produksi pangan. Desa perlu memiliki kekuatan ekonomi yang tidak sepenuhnya bergantung pada proyek pemerintah. Masyarakat adat juga harus dilibatkan dalam keputusan yang menyangkut ruang hidupnya,” ujarnya.

Pengalaman Budi di Komisi IV DPR RI juga dinilai menjadi modal penting. Komisi tersebut membidangi sejumlah urusan strategis, seperti pangan, pertanian, kehutanan, perikanan, dan konservasi.

Di sisi lain, Reynaldi tidak menampik adanya hubungan kekerabatan antara Budi dan Prabowo. Budi merupakan keponakan Presiden Prabowo sehingga memiliki latar belakang keluarga yang berkaitan erat dengan perjalanan politik Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

Namun, menurut Reynaldi, hubungan keluarga tidak boleh menjadi satu-satunya tolok ukur dalam menilai kelayakan seseorang untuk menduduki jabatan publik.

“Justru karena ia datang dari lingkungan kekuasaan, publik berhak menuntut lebih banyak. Budi harus memiliki gagasan yang jelas, keberpihakan yang terukur, serta keberanian untuk tidak selalu menyenangkan pusat kekuasaan,” kata alumni Filsafat UIN Jakarta itu.

Ia menambahkan, regenerasi politik di Partai Gerindra harus dimaknai sebagai upaya melahirkan pemimpin yang memiliki kapasitas dan pemikiran sendiri. Figur muda tidak cukup hanya hadir sebagai simbol pergantian generasi, tetapi juga harus mampu menawarkan solusi atas persoalan masyarakat.

“Gerindra pun perlu membuktikan bahwa regenerasi bukan sekadar pergantian usia, melainkan proses melahirkan pemimpin dengan kapasitas dan pikiran sendiri,” pungkas Reynaldi.(D2)

Views: 0

Tinggalkan Balasan