Views: 1
JAKARTA, JAPOS.CO – Nama Hashim Djojohadikusumo belakangan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Adik Presiden Prabowo Subianto itu ramai disorot setelah beredarnya daftar panjang jabatan yang dikaitkan dengannya, mulai dari lingkungan pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, yayasan, hingga dunia usaha.
Banyaknya posisi tersebut memunculkan beragam komentar. Ada yang mempertanyakan rangkap jabatan, ada pula yang menyindir kesibukannya mengemban begitu banyak tanggung jawab.
Menanggapi fenomena tersebut, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum Pengurus Pusat Gerakan Kristiani Indonesia Raya (PP GEKIRA), Haposan Batubara, mengajak masyarakat melihat persoalan itu secara lebih utuh dan proporsional.
Menurut Haposan, tidak tepat apabila seluruh jabatan yang dikaitkan dengan Hashim langsung dipersepsikan sebagai jabatan strategis pemerintahan atau posisi yang berorientasi pada kekuasaan. Sebab, sebagian besar keterlibatan Hashim justru berada di bidang sosial, kemasyarakatan, organisasi, dan kegiatan pelayanan publik.
Ia menilai, setiap jabatan perlu dilihat berdasarkan fungsi, tanggung jawab, serta tujuan organisasi yang menaunginya. Posisi sebagai pembina, penasihat, pendiri yayasan, maupun pengurus organisasi sosial tentu memiliki karakter dan ruang lingkup pekerjaan yang berbeda dengan jabatan pemerintahan.
“Jangan sampai masyarakat hanya melihat banyaknya jabatan, tetapi tidak memahami apa fungsi dan tujuan dari masing-masing jabatan tersebut,” ujar Haposan, Kamis (19/11/2026).
Berdasarkan informasi yang beredar, terdapat sekitar 26 posisi yang dikaitkan dengan Hashim. Di antaranya Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Ketua Satgas Perumahan, serta sejumlah posisi di organisasi, yayasan sosial, dan dunia usaha.
Di bidang kemasyarakatan, namanya tercatat dalam sejumlah organisasi dan lembaga, termasuk Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA), Gerakan Masyarakat Sanathana Dharma Nusantara (GEMA SADHANA), serta beberapa yayasan yang bergerak di bidang sosial.
Keterlibatan dalam berbagai lembaga tersebut memperlihatkan bahwa aktivitas Hashim tidak hanya berkaitan dengan pemerintahan dan bisnis, tetapi juga mencakup kegiatan sosial, kemanusiaan, pemberdayaan masyarakat, dan lingkungan.
Namun demikian, publik juga perlu mendapatkan informasi yang akurat mengenai status masing-masing jabatan. Sebab, daftar yang beredar belum tentu seluruhnya menggambarkan posisi yang masih aktif secara bersamaan. Ada pula jabatan yang perlu diperiksa kembali masa berlaku dan perkembangannya.
Karena itu, Haposan mengingatkan pentingnya membangun ruang publik yang sehat. Kritik dan pertanyaan masyarakat merupakan bagian dari demokrasi, tetapi hendaknya tetap didasarkan pada informasi yang benar, bukan sekadar potongan informasi atau daftar yang beredar tanpa penjelasan memadai.
Pada akhirnya, yang lebih penting bukan semata-mata berapa banyak jabatan yang disandang seseorang, melainkan bagaimana tanggung jawab tersebut dijalankan dan sejauh mana kehadirannya memberikan manfaat bagi masyarakat.
Di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat diharapkan semakin bijak membedakan antara jabatan publik, aktivitas organisasi, kegiatan usaha, dan pengabdian sosial. Dengan demikian, diskusi mengenai figur publik dapat berlangsung secara objektif, manusiawi, dan tetap mengedepankan prinsip tabayun sebelum menarik kesimpulan.(Red)
Views: 1












