BeritaLampung

Sekda Way Kanan Klarifikasi Anggaran Makan dan Minum Rp2,04 Miliar pada 2026

×

Sekda Way Kanan Klarifikasi Anggaran Makan dan Minum Rp2,04 Miliar pada 2026

Sebarkan artikel ini
Sekda Way Kanan Buka bukaan Soal Anggaran Makan Minum : Sebut Bukan Untuk Konsumsi Pribadi.(Foto Humas Pemkab)

Views: 29

WAY KANAN, JAPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Way Kanan memberikan penjelasan terkait anggaran belanja makan dan minum di lingkungan Sekretariat Daerah (Setdakab) tahun anggaran 2025–2026 yang menjadi sorotan publik.

Sekretaris Daerah (Sekda) Way Kanan, Machiavelli Herman Tarmizi, S.STP., M.Si., menegaskan bahwa anggaran tersebut merupakan kebutuhan operasional untuk menunjang berbagai kegiatan resmi pemerintahan. Anggaran itu, kata dia, bukan diperuntukkan bagi konsumsi pribadi pimpinan daerah maupun Sekda.

Penjelasan tersebut disampaikan Machiavelli pada Minggu (15/11/2026) sebagai respons atas pertanyaan masyarakat mengenai besarnya anggaran makan dan minum di lingkungan Setdakab Way Kanan.

Menurut Machiavelli, belanja makan dan minum digunakan untuk mendukung berbagai agenda kedinasan. Di antaranya rapat koordinasi lintas sektor bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), DPRD, instansi vertikal, serta tokoh masyarakat.

Anggaran tersebut juga mencakup kebutuhan jamuan tamu resmi, kunjungan kerja kementerian dan lembaga pemerintah pusat, studi tiru dari daerah lain, pemantauan pembangunan, sosialisasi kebijakan daerah, penyuluhan hukum, hingga penanganan bencana.

“Perlu kami luruskan agar publik mendapatkan informasi yang utuh dan objektif. Anggaran makan dan minum di Sekretariat Daerah bukan konsumsi pribadi Sekda, melainkan belanja operasional lembaga untuk mendukung puluhan kegiatan kedinasan resmi,” ujar Machiavelli.

Salah satu komponen yang menjadi perhatian publik adalah anggaran makan dan minum untuk jamuan tamu. Pada 2025, anggaran tersebut tercatat sebesar Rp550 juta, sedangkan pada 2026 meningkat menjadi Rp2,04 miliar.

Menanggapi kenaikan tersebut, Machiavelli menjelaskan bahwa perubahan nilai anggaran berkaitan dengan restrukturisasi nomenklatur atau penataan kode rekening belanja daerah.

Ia menyebutkan, pada 2025 sejumlah komponen belanja jamuan rapat internal dan kegiatan rutin masih tersebar dalam beberapa subkegiatan pendukung.

Namun, pada 2026, mengikuti standarisasi klasifikasi akun belanja melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI), sejumlah pos belanja tersebut digabungkan ke dalam satu kode rekening.

“Pada tahun 2025, komponen jamuan rapat internal dan kegiatan rutin masih tersebar di beberapa subkegiatan pendukung. Memasuki tahun 2026, sesuai standarisasi klasifikasi akun belanja daerah agar lebih transparan, pos-pos tersebut dikonsolidasikan ke dalam satu kode rekening yang terpusat,” jelasnya.

Machiavelli juga mengatakan kebutuhan konsumsi tidak bisa dihitung hanya berdasarkan rata-rata jumlah tamu harian. Sebab, sejumlah agenda pemerintahan dapat menghadirkan ratusan peserta dari berbagai instansi dan kecamatan dalam waktu bersamaan.

Ia memastikan pencairan anggaran dilakukan berdasarkan kebutuhan kegiatan, daftar kehadiran peserta, serta melalui proses verifikasi administrasi.

Terkait mekanisme pengadaan, Pemkab Way Kanan menyatakan belanja katering dilakukan melalui sistem pengadaan elektronik atau e-purchasing dengan memanfaatkan e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Menurut Machiavelli, mekanisme tersebut juga memberikan kesempatan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal yang telah terdaftar di e-Katalog untuk menjadi penyedia kebutuhan pemerintah.

“Kebijakan belanja makan dan minum ini sepenuhnya melibatkan pelaku UMKM lokal yang terdaftar resmi di e-Katalog. Langkah ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah daerah untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan sekaligus memberdayakan pengusaha kuliner di Way Kanan,” tegasnya.

Mengenai kondisi fiskal daerah dan kebutuhan pembangunan, Machiavelli menegaskan bahwa Pemkab Way Kanan tetap memprioritaskan pembangunan jalan dan infrastruktur dasar.

Ia mengakui pemerintah daerah memahami aspirasi masyarakat yang menginginkan perbaikan infrastruktur, khususnya kondisi jalan di sejumlah wilayah.

Namun, keterbatasan kemampuan fiskal dalam APBD membuat pemerintah harus menerapkan skala prioritas dalam menentukan program pembangunan.

“Kami sangat memahami aspirasi masyarakat terkait kondisi infrastruktur. Justru karena keterbatasan fiskal itulah pemerintah daerah menerapkan skala prioritas yang ketat. Namun, roda birokrasi dan pelayanan publik harus tetap berjalan untuk melayani masyarakat serta menjemput program anggaran dari pemerintah pusat,” ungkapnya.

Di akhir keterangannya, Pemkab Way Kanan mengajak masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan insan pers untuk tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara konstruktif dengan mengedepankan data serta informasi yang valid.

Pemkab berharap penjelasan tersebut dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perencanaan dan penggunaan anggaran makan dan minum di lingkungan Setdakab Way Kanan, sekaligus menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di ruang publik.(Suhaili)

Views: 29

Tinggalkan Balasan