Views: 25
DEPOK, JAPOS.CO – Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok memberikan kepastian hukum terkait dugaan praktik pungutan liar (pungli) terhadap ratusan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam program Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahun 2024 dan 2025. Dugaan praktik tersebut diperkirakan melibatkan uang hingga Rp2,8 miliar.
Desakan itu disampaikan Ketua AMDB, Eman Sutriadi, dalam aksi Mimbar Bebas di depan Kantor Kejari Depok, Senin (16/11/2026). Dalam aksi tersebut, AMDB menyoroti dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum pejabat yang diduga meminta sejumlah uang kepada para guru dengan dalih memberikan kemudahan atau prioritas dalam mengikuti program PPG.
Menurut Eman, persoalan ini bukan sekadar dugaan pungutan tanpa dasar, melainkan menyangkut hak para pendidik yang seharusnya mendapatkan kesempatan mengikuti program peningkatan kompetensi secara adil dan tanpa dibebani biaya tidak semestinya.
Ia menilai, program PPG merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas tenaga pendidik. Karena itu, apabila benar terdapat oknum yang memanfaatkan program tersebut untuk meminta sejumlah uang kepada peserta, praktik tersebut merupakan persoalan serius yang harus diusut secara menyeluruh.
“Kami hadir sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi para guru, khususnya guru Pendidikan Agama Islam di Kota Depok, yang diduga menjadi korban tindakan oknum pejabat Kementerian Agama Kota Depok,” ujar Eman.
Dugaan Pungutan Mencapai Rp2,8 Miliar
Eman mengungkapkan, berdasarkan informasi dan pengakuan sejumlah guru yang diterimanya, dugaan pungutan tersebut memiliki nominal bervariasi. Nilainya mulai dari Rp6 juta, Rp7 juta, hingga Rp8 juta per orang. Bahkan, terdapat pengakuan seorang guru yang disebut telah menyerahkan uang sebesar Rp13 juta dalam pelaksanaan program PPG tahun 2024.
Modus yang diduga digunakan, lanjut Eman, yakni menawarkan kesempatan kepada para guru agar memperoleh prioritas atau kemudahan dalam mengikuti program PPG. Padahal, berdasarkan informasi yang diterimanya, para guru tersebut sebenarnya telah terdaftar sebagai peserta program secara sah.
Kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya besar, terutama apabila benar terdapat permintaan pembayaran untuk sesuatu yang semestinya menjadi hak peserta berdasarkan ketentuan program pemerintah.
“Uangnya bervariasi. Pengakuan dari guru, yang paling kecil sekitar Rp6 juta. Ada yang Rp7 juta, Rp8 juta, bahkan pengakuan terakhir ada yang sempat memberikan Rp13 juta pada program PPG tahun 2024,” ungkapnya.
Ia juga menyebutkan, sebagian guru diduga menyerahkan uang karena belum memahami secara utuh mekanisme pembiayaan program PPG. Ketidaktahuan tersebut diduga dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk meminta pembayaran dengan berbagai alasan.
Ironisnya, kondisi ekonomi para guru yang disebut terlibat dalam persoalan ini juga tidak seluruhnya mapan. Sebagian merupakan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik penuh waktu maupun paruh waktu, serta tenaga honorer.
Bahkan, menurut Eman, terdapat guru yang terpaksa meminjam uang demi memenuhi permintaan pembayaran tersebut.
Situasi ini menjadi perhatian AMDB karena program yang semestinya menjadi sarana peningkatan kompetensi dan kesejahteraan profesi guru justru diduga membebani para pendidik dengan pengeluaran tambahan.
Estimasi Berdasarkan Ratusan Peserta
Dalam menghitung potensi nilai pungutan, Eman menyebut jumlah peserta PPG tahun 2024 diperkirakan mencapai 147 orang.
Sementara pada 2025, jumlah peserta disebut lebih dari 200 orang.
Dengan menggunakan asumsi sekitar 350 peserta dan kisaran dugaan pungutan Rp6 juta hingga Rp8 juta per orang, AMDB memperkirakan akumulasi uang yang berpotensi terkumpul mencapai Rp2,1 miliar sampai Rp2,8 miliar.
“Kalau saya perkirakan 350 guru, dengan kisaran Rp6 juta sampai Rp8 juta, uang yang diduga diakumulasi oleh oknum pejabat ini bisa mencapai Rp2,1 miliar hingga Rp2,8 miliar,” jelas Eman.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa angka tersebut masih merupakan estimasi berdasarkan informasi yang dihimpun AMDB, bukan angka kerugian negara maupun hasil audit resmi.
Kepastian mengenai jumlah guru yang benar-benar menyerahkan uang, besaran dana yang diterima masing-masing pihak, serta total nilai pungutan masih harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan aparat penegak hukum.
Oleh sebab itu, AMDB meminta Kejari Depok menelusuri aliran dana, mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat, serta mengungkap mekanisme terjadinya pungutan tersebut.
Desak Pengembalian Uang Guru
Selain meminta penegakan hukum, AMDB juga berharap uang yang terbukti dipungut secara tidak sah dapat dikembalikan kepada para guru yang menjadi korban.
Eman menilai, pemulihan hak para guru harus menjadi salah satu perhatian dalam penanganan perkara ini. Sebab, persoalan tersebut bukan hanya berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum, tetapi juga menyangkut kerugian finansial yang harus ditanggung oleh para pendidik.
Sebagai pembanding, ia menyinggung penanganan perkara serupa di Magelang yang disebut berujung pada penetapan tersangka dan pengembalian uang kepada 137 guru dengan nilai lebih dari Rp1,19 miliar.
Menurutnya, penanganan kasus tersebut dapat menjadi gambaran bahwa proses penegakan hukum semestinya tidak berhenti pada pengungkapan pihak yang bertanggung jawab, tetapi juga memperhatikan pemulihan hak korban.
“Harapan kami, apabila uang itu memang terbukti dipungut secara tidak sah, harus ada upaya pengembalian kepada para guru. Mereka adalah pihak yang dirugikan dan harus mendapatkan kepastian atas hak-haknya,” tegasnya.
Pertanyakan Transparansi Penanganan Perkara
Di sisi lain, Eman mengaku memperoleh informasi bahwa Kejari Depok telah menerbitkan surat perintah penyelidikan terkait dugaan pungli tersebut sekitar 26 Mei 2026.
Ia juga menyebut lima guru yang diduga menjadi korban telah dimintai keterangan sebagai saksi pada 20 Juli 2026.
Namun, AMDB menilai perkembangan penanganan perkara tersebut masih perlu disampaikan secara lebih jelas kepada masyarakat. Terlebih, para guru yang diduga menjadi korban disebut masih menunggu kepastian hukum atas persoalan yang mereka alami.
Bagi AMDB, keterbukaan informasi menjadi penting agar tidak muncul spekulasi maupun ketidakpercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.
Eman meminta Kepala Kejari Depok beserta jajaran agar memberikan penjelasan secara proporsional mengenai perkembangan penanganan perkara, tanpa harus membuka materi penyelidikan yang memang dilindungi ketentuan hukum.
“Kami meminta kejaksaan segera memublikasikan perkembangan penanganan perkara ini kepada masyarakat. Sebab, masyarakat, terutama para guru sendiri, sedang menunggu kepastian hukum,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar perkara yang menyangkut kepentingan para pendidik tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan. “Jangan diayun-ayun. Jangan sampai karena logonya timbangan, semua kasus seolah-olah dikiloin. Kami tidak berharap seperti itu, karena ini menyangkut nasib guru,” ujarnya.AMDB menegaskan, tuntutan yang disampaikan bukanlah bentuk intervensi terhadap kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan.
Organisasi tersebut menyatakan hanya menginginkan agar dugaan perkara ini ditangani secara profesional, independen, objektif, dan sesuai ketentuan hukum. Eman menilai, penegakan hukum harus mampu memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat.
Mulai dari kebenaran dugaan pungutan, siapa saja pihak yang bertanggung jawab, berapa jumlah uang yang terkumpul, hingga bagaimana mekanisme pengembaliannya kepada para guru apabila terbukti terjadi pelanggaran.
Menurutnya, kepastian hukum sangat dibutuhkan agar para guru tidak terus berada dalam ketidakpastian. Apalagi, profesi guru memiliki peran strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia sehingga sudah semestinya mendapatkan perlindungan, bukan justru menjadi sasaran praktik yang merugikan.
AMDB pun memastikan akan terus mengawal perkembangan perkara tersebut hingga terdapat kejelasan hukum dan pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang terbukti terlibat. “Jika memang ditemukan bukti tindak pidana, proses hukum harus dilanjutkan tanpa pandang bulu.
Jangan ada perlakuan istimewa terhadap siapa pun. Kami ingin persoalan ini diungkap secara terang agar hak-hak guru terlindungi,” pungkas Eman.
Bagi AMDB, persoalan dugaan pungli PPG ini harus menjadi momentum pembenahan tata kelola program pendidikan, khususnya dalam memastikan setiap proses peningkatan kompetensi guru berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyalahgunaan kewenangan.
Sebab, program pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik semestinya menjadi jalan bagi guru untuk berkembang secara profesional, bukan menjadi beban baru yang menguras penghasilan mereka. ( Joko Warihnyo )
Views: 25












