Views: 2
JAKARTA, JAPOS.CO – Sejumlah santri laki-laki di bawah umur di sebuah pondok pesantren di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, diduga menjadi korban kekerasan seksual. Dugaan perbuatan tersebut melibatkan pimpinan pesantren berinisial MF.
Berdasarkan keterangan tim kuasa hukum, dugaan kekerasan seksual itu berlangsung selama enam bulan, yakni sejak November 2025 hingga Mei 2026. Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) PDI Perjuangan Jakarta Selatan mendesak Polda Metro Jaya segera mengusut kasus tersebut dan mempertimbangkan penahanan terhadap MF.
Desakan itu disampaikan melalui siaran pers tertanggal 14 November 2026. BBHAR menyebut terdapat dua laporan polisi terkait perkara tersebut, yakni STTLP/B/8730/XI/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA dan STTLP/B/8733/XI/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA.
Para korban disebut masih berusia anak-anak saat dugaan peristiwa terjadi. Mereka merupakan santri yang berada di bawah pengawasan terlapor.
Dalam kronologi yang disampaikan tim kuasa hukum, dugaan tindakan seksual itu terjadi setelah kegiatan belajar malam selesai.
MF disebut memanggil sejumlah santri ke kediamannya pada pukul 22.00 hingga 02.00 WIB. Para santri awalnya diminta memijat tubuh terlapor.
Namun, menurut keterangan dalam siaran pers, permintaan tersebut diduga berlanjut menjadi tindakan seksual. MF disebut melakukan kontak fisik pada bagian intim korban dengan dalih memberikan contoh pijatan.
Selain itu, tangan korban diduga diarahkan ke alat kelamin terlapor hingga terjadi pengeluaran cairan dari organ intim tersebut.
Tim kuasa hukum menyebut dugaan tindakan itu tidak hanya terjadi satu kali. Perbuatan serupa diduga berulang selama enam bulan, sejak November 2025 hingga Mei 2026.
Seluruh keterangan tersebut merupakan materi laporan yang masih harus didalami dan dibuktikan oleh penyidik melalui proses hukum.
BBHAR PDI Perjuangan Jakarta Selatan menilai dugaan kasus ini merupakan persoalan serius karena menyangkut keselamatan anak-anak di lingkungan pendidikan.
Menurut BBHAR, pimpinan pesantren memiliki posisi, kewenangan, dan kepercayaan dalam mengawasi para santri. Karena itu, dugaan penyalahgunaan posisi tersebut harus ditangani secara serius apabila terbukti.
Tim kuasa hukum meminta Polda Metro Jaya mengusut seluruh laporan, memberikan perlindungan kepada korban, serta memastikan tidak ada tekanan terhadap anak-anak yang diduga menjadi korban.
“Kami mendorong penegak hukum segera memproses dan menahan (terlapor) terduga pelaku sampai adanya Kepastian Hukum bagi para korban,” demikian pernyataan tim kuasa hukum BBHAR PDI Perjuangan Jakarta Selatan.
BBHAR juga meminta agar hukuman maksimal dan pemberatan diterapkan apabila dugaan tindak pidana tersebut terbukti di pengadilan.
Tim kuasa hukum yang menangani perkara tersebut terdiri dari Salman Alfarisi, S.H., M.H., Farid Hasyim Lubis, S.H., Sumitro Engkeng, S.H., Chala A Situmeang, S.H., CLA, dan Supriyadi, S.H.
Selain mendesak kepolisian segera menindaklanjuti laporan, mereka meminta agar hak dan keselamatan para korban menjadi perhatian utama selama proses hukum berlangsung.
BBHAR berharap penanganan perkara ini memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi para santri yang diduga menjadi korban.(Red)
Views: 2
