Views: 62
SAMOSIR, JAPOS.CO – Dalam beberapa hari terakhir, perbukitan di kawasan Danau Toba, terutama di wilayah Tele dan Pusuk Buhit, kembali dilanda kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masif dan meluas. Fenomena ini tidak hanya menjadi isu serius di tingkat lokal, tetapi juga telah menarik perhatian nasional bahkan internasional. Kebakaran ini mengancam ekosistem, kesehatan masyarakat, ekonomi lokal, dan status Geopark Kaldera Toba yang sedang dalam proses revalidasi oleh UNESCO pada 21–25 Juli 2025.
Kebakaran hutan di Danau Toba bukan hanya menghancurkan flora dan fauna yang menjadi kekayaan ekologi kawasan, tetapi juga mencemari udara, memicu gangguan pernapasan, dan memperburuk krisis iklim global melalui pelepasan emisi gas rumah kaca. Tidak kalah penting, citra Danau Toba sebagai destinasi pariwisata unggulan dan warisan dunia pun kini berada di ujung tanduk.
Penyebab Utama Kebakaran Hutan dan Lahan
1. Faktor Manusia:
-
Pembukaan lahan secara ilegal dengan cara membakar.
-
Kelalaian seperti membuang puntung rokok sembarangan.
-
Pembakaran sampah di dekat kawasan hutan.
-
Tindakan sabotase akibat kecemburuan sosial.
2. Faktor Alam:
-
Sambaran petir.
-
Kekeringan dan iklim ekstrem.
-
Aktivitas vulkanik (letusan gunung api).
Dampak yang Dirasakan Luas
-
Kerusakan ekosistem dan hilangnya keanekaragaman hayati.
-
Ancaman kesehatan terutama bagi anak-anak dan lansia akibat asap pekat.
-
Kerugian ekonomi, termasuk terganggunya sektor pariwisata dan pertanian.
-
Ancaman terhadap status Geopark Kaldera Toba yang tengah dalam evaluasi UNESCO.
Langkah Pencegahan yang Harus Diperkuat
1. Penegakan Hukum Tanpa Toleransi
-
UU No. 41 Tahun 1999 (Kehutanan): Pelaku pembakaran dapat dipidana hingga 15 tahun dan didenda hingga Rp 5 miliar.
-
UU No. 32 Tahun 2009 (Lingkungan Hidup) dan UU No. 39 Tahun 2014 (Perkebunan) turut memberikan ancaman pidana dan denda berat bagi pelaku pembakaran, baik individu maupun korporasi.
-
Contoh Tegas: Pelaku pembakaran savana Bromo divonis penjara 3 tahun dan diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp 741 miliar.
2. Peran Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum
-
Sosialisasi aktif melalui spanduk, media lokal, tokoh adat dan agama.
-
Patroli rutin oleh Bhabinkamtibmas, Polres, dan Dinas Damkar, khususnya saat musim kemarau.
-
Konferensi pers dan penyegelan lokasi terbakar sebagai bentuk transparansi dan efek jera.
3. Pemanfaatan Teknologi Canggih
-
Sensor IoT (Arduino/CNN) untuk deteksi suhu, kelembapan, dan asap secara real-time.
-
Drone dan UAV otonom untuk pemantauan wilayah terpencil dan respons cepat.
-
Pemantauan media sosial dan data hotspot sebagai alat intelijen tambahan.
-
Hidran air darurat di titik-titik perbukitan yang memiliki sumber air alami.
-
Helikopter pemantau dan water bombing untuk respons pemadaman skala besar.
4. Edukasi dan Keterlibatan Masyarakat
Belajar dari negara-negara seperti Australia, Kanada, dan Swedia, pendekatan preventif yang melibatkan masyarakat terbukti efektif:
-
Kampanye “FireSmart”: edukasi publik, pelatihan relawan, regulasi pembakaran musiman.
-
Sertifikasi bangunan tahan api dan pelibatan masyarakat dalam patroli hutan.
-
Kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan komunitas lokal.
Rekomendasi Strategis untuk Kawasan Danau Toba
| Aspek | Rekomendasi |
|---|---|
| Penegakan Hukum | Terapkan sanksi tegas kepada pelaku, baik individu maupun korporasi; penjara, denda, pencabutan izin usaha. |
| Sosialisasi Lokal | Libatkan tokoh adat, pemuka agama, dan media lokal dalam membangun kesadaran kolektif. |
| Teknologi | Gunakan sensor, drone, dan pemantauan satelit; optimalkan teknologi lokal yang hemat biaya. |
| Infrastruktur | Bangun hidran air strategis di perbukitan; siapkan helikopter pemadam untuk situasi darurat. |
| Edukasi Publik | Kampanye berkelanjutan di sekolah, desa, dan media tentang bahaya karhutla dan cara pencegahannya. |
Kebakaran hutan dan lahan adalah tanggung jawab kita bersama. Ini bukan hanya tentang lingkungan, tetapi juga tentang warisan budaya, kesehatan publik, dan masa depan generasi berikutnya. Dengan kombinasi kebijakan yang tegas, teknologi modern, kesadaran kolektif, dan partisipasi masyarakat, kita bisa mencegah bencana berulang.***
Oleh: Dr. Wilmar Eliaser Simandjorang, Dipl._Ec., M.Si (Penulis adalah Penggiat Lingkungan / Ketua Pusat Studi Geopark Indonesia )
