PEMATANG SIANTAR, JAPOS.CO – Nama Alwi Hasbi Silalahi kembali menjadi sorotan tajam publik Pematang Siantar. Pria yang diduga memiliki kedekatan istimewa dengan Walikota Pematang Siantar, Wesly Silalahi, dituding menjadi aktor non-struktural yang kerap mengintervensi kebijakan pemerintahan kota, hingga dijuluki sebagai “Walikota Bayangan”.
Dugaan itu mencuat bukan tanpa alasan. Dalam sejumlah kesempatan, Alwi Hasbi kerap terlihat mendampingi Walikota Wesly Silalahi saat kunjungan kerja. Ironisnya, ia diduga ikut menyampaikan bisikan yang kemudian dikemas sebagai pernyataan resmi Walikota. Fenomena ini menimbulkan keresahan dan keraguan di tengah masyarakat terkait independensi dan kapabilitas kepemimpinan Wesly Silalahi dalam mengendalikan roda pemerintahan.
Kecurigaan masyarakat semakin menguat setelah informasi dari sumber internal Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pematang Siantar mengungkap dugaan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Alwi Hasbi. Ia disebut-sebut telah meminta alokasi 20 titik zona parkir di wilayah kota dengan mengatasnamakan perintah langsung Walikota.
“Kami heran, hanya karena merasa dekat dengan Walikota, si Alwi bisa seenaknya mengintervensi program dan tugas kami di Dishub,” ujar salah satu ASN yang enggan disebutkan namanya saat ditemui Japos.co (1/7) di ruang kerjanya.
Lebih lanjut, sumber menyebut bahwa Alwi Hasbi secara terbuka meminta zona parkir tersebut untuk dikelola secara pribadi, bahkan menentukan siapa yang akan menjadi juru parkir (jukir) di lokasi tersebut. Permintaan tersebut, menurut pengakuan sumber, diklaim sebagai bentuk “bantuan biaya operasional” oleh Alwi.
“Dia (Alwi) bilang, ini untuk membantu biaya-biaya operasional. Tapi ini kan jelas bukan wewenangnya. Kami di dinas saja bingung, harus patuh ke aturan atau tunduk pada tekanan dari orang dekat Walikota,” tambahnya.
Sampai berita ini diterbitkan, pihak Japos.co belum berhasil mendapatkan konfirmasi dari Alwi Hasbi Silalahi maupun Walikota Wesly Silalahi. Tidak ada penjelasan resmi apakah tindakan Alwi tersebut benar berdasarkan instruksi kepala daerah atau sekadar manuver pribadi yang mencatut nama Walikota.
Yang jelas, jika benar Alwi Hasbi Silalahi adalah warga sipil tanpa posisi resmi di pemerintahan, maka tindakan yang diduga dilakukannya ini berpotensi melanggar etika administrasi dan bahkan dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan pengaruh (influence peddling).
Fenomena seperti ini sangat berbahaya. Bukan hanya melemahkan sistem birokrasi dan merusak moral ASN, tapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap integritas pemerintahan Kota Pematang Siantar.
Pemerhati kebijakan publik di Sumatera Utara menyebut, peran bayangan seperti ini harus segera diungkap dan ditindak. Tidak boleh ada “pemain belakang layar” yang mengambil alih fungsi-fungsi pemerintahan hanya karena memiliki kedekatan personal dengan pejabat publik.
Wesly Silalahi sebagai kepala daerah harus segera mengambil sikap tegas untuk menepis spekulasi dan membersihkan pemerintahannya dari aktor-aktor informal yang berpotensi merusak. Jika tidak, maka bukan hanya nama baiknya yang akan tercoreng, melainkan juga masa depan pelayanan publik di Kota Pematang Siantar.
(RM/L. Tampubolon – JAPOS.CO)
