Views: 49
JAKARTA, JAPOS.CO – Pada 22 Juni 2025 Jakarta merayakan Hari Ulang Tahun ke-498. Dengan mengangkat tema ‘Jakarta Kota Global dan Berbudaya’, warga diundang hadir pada malam puncak perayaan yang digelar di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, dengan naik transportasi umum.
Pemerintah provinsi bahkan membuat kebijakan penetapan tarif semua moda transportasi umum hanya Rp.1,00 (satu rupiah!). Selain itu juga didukung perpanjangan jam operasional di sejumlah rute.
Pilihan kebijakan memanfaatkan transportasi umum, tentu didasari kondisi perlalulintasan Jakarta yang semakin padat. Dorongan pemerintah agar warga beralih menggunakan transportasi umum (transum), tampaknya perlu lebih gencar disosialisasikan. Namun lebih dari itu, tersedianya fasilitas transum yang aman, nyaman dan lancar lebih realistis, ketimbang menawarkan ongkos transportasi murah.
Janji Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno untuk membangun aksesibilitas transportasi publik memang mulai direalisasikan. Perluasan rute hingga menjangkau wilayah Bogor, Tangerang dan Bekasi – Jawa Barat bentuk realisasi komitmen tersebut.
Sejak awal 2025 Pemprov DKI Jakarta juga terus mematangkan pelaksanaan program transportasi umum gratis bagi 15 golongan. Selain menjadi program prioritas 100 hari pertama Pramono-Rano, program ini diharapkan melancarkan mobilisasi warga dan memantik peningkatan penggunaan kendaraan umum.
TransJakarta Pionir
TransJakarta menjadi transportasi umum pionir yang mengawali program ini. Usai payung hukum dimatangkan, MRT dan LRT menjadi pilihan transportasi umum selanjutnya. Program ini membuat akses transum di Jakarta menjadi lebih terjangkau dan dapat dinikmati berbagai kalangan.
Jakarta, sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian nasional, telah menunjukkan kemajuan besar dalam pengembangan transportasi publik. Dengan cakupan jarak layanan transportasi publik mencapai 253 km, Jakarta diakui memiliki sistem transportasi publik terbaik di Tanah Air.
Bus Rapid Transportation (BRT) yang diwakili oleh TransJakarta (TJ) mendominasi dengan panjang jaringan 231 km, disusul oleh Mass Rapid Transportation (MRT) sepanjang 16 km, serta Light Rail Transit (LRT) sejauh 6 km. Namun, modernisasi sistem transportasi ini masih menghadapi tantangan berat: ketergantungan sebagian masyarakat pada kendaraan pribadi.
Perjanjian Monorail
Dalam pada itu jangan diabaikan, adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pembangunan dan Penyelenggaraan Monorail dalam Bentuk Bangun Guna Serah (BOT) di Provinsi DKI Jakarta antara Pemprov DKI Jakarta dan PT Jakarta Monorail (PTJM) tertanggal 31 Mei 2004. PKS ini setelah mengalami beberapa penyempurnaan tetap berlaku efektif sejak ditandatangani hingga 30 tahun, dihitung setelah masa operasi dimulai.
Berdasarkan PKS kewajiban PTJM: Membangun, Membiayai, Mengoperasikan dan Menyerahkan Kembali ( Build, Operate and Transfer ) konstruksi monorail, beserta seluruh sistem dan fasilitas pendukungnya.
Hak PTJM antara lain: Menerima dan mengelola pemasukan dari Operasi Monorail; Mengembangkan properti di lahan-lahan yang disetujui untuk dikerjasamakan sebagai sumber pendapatan lain PTJM.
Alih-alih hak dan kewajiban kedua belah pihak (PTJM dan Pemprov DKI Jakarta) terealisasi, justru kini yang tersisa hanya bangunan tiang-tiang monorail yang mangkrak.
Padahal Presiden Megawati Soekarnoputri yang meresmikan pemancangan tiang pancang pertama monorail di Jalan Asia Afrika, Senayan, Jakarta Selatan, pada 14 Juni 2004. Saat itu Gubernur Jakarta dijabat Sutiyoso.
Kini setelah lebih 20 tahun momen itu berlalu dan Jakarta dipimpin Gubernur Pramono Anung Wibowo, keberadaan tiang monorail yang mangkrak malah diminta dibongkar. Selain tidak berfungsi juga mengganggu keindahan Jakarta.
PT Adhi Karya yang sebelumnya bermitra dengan PTJM adalah pemilik tiang monorail yang mangkrak. Gubernur sendiri akan berkirim surat ke PT Adhi Karya salah satu Badan Usaha Milik Negara, terkait pembongkaran tiang monorail. Sementara pihak Adhi Karya merespon dengan meminta para pihak terkait duduk bersama bahas masalah tiang mangkrak.
“Sebagai salah satu pihak, kami belum menerima permintaan Adhi Karya bahas masalah ini,” ungkap Direktur Utama PT Jakarta Monorail, Ir. Sukmawati Syukur di kantornya yang berlokasi di Sampoerna Strategic Square Jl. Jenderal Sudirman Jakarta.
Momentum ini sangat ditunggu agar pihaknya bisa menjelaskan tentang proyek Jakarta Monorail. “Perhatian bapak gubernur Pramono terkait monorail, bahkan telah mengundang ketertarikan sebuah perusahaan dari Eropa.
Alstom SA adalah produsen kereta api multinasional Prancis yang beroperasi di seluruh dunia dalam pasar transportasi kereta api . Perusahaan ini bergerak di bidang transportasi penumpang, persinyalan, dan lokomotif, serta memproduksi kereta api berkecepatan tinggi, kereta api pinggiran kota, kereta api regional, dan kereta api perkotaan beserta trem.
“Alstom antusias, untuk bisa terlibat dalam pembangunan dan pengusahaan monorail di Jakarta,” ungkap Sukma.
Dari pada Pemprov DKI Jakarta ikut mengeluarkan biaya membantu pembongkaran tiang mangkrak, pihak PT JM terbuka memperbarui perjanjian kerja sama dengan DKI Jakarta.
“Pihak investor akan makin percaya menginvestasikan dana jika berkolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta,” Sukmawati menekankan. (RIS/RED)
