Views: 90
PEKANBARU.JAPOS.CO – Ribuan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Pelalawan (AMMP) memenuhi kawasan Jalan Jenderal Sudirman, tepat di depan Kantor Gubernur Riau, Rabu (18/6/2025).
Aksi damai ini mencerminkan keteguhan masyarakat untuk memperjuangkan hak atas tanah yang telah mereka tempati selama bertahun-tahun.
Aksi yang diikuti oleh sekitar 5000 peserta ini bermula sekitar pukul 07.30 WIB. Massa berkumpul di samping Pustaka Wilayah (Puswil) Riau sebelum melakukan long march menuju Kantor Gubernur. Mereka menyuarakan penolakan terhadap rencana relokasi warga dari Kecamatan Pangkalan Kuras dan Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, yang terdampak kebijakan penataan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).
Secara bergantian, orasi disampaikan oleh sejumlah tokoh massa. Koordinator lapangan, Wandri Saputra Simbolon, menegaskan bahwa masyarakat tidak akan meninggalkan lahan tempat mereka menggantungkan hidup.
“Kami datang memperjuangkan hak kami. Relokasi bukan pilihan. Kami meminta difasilitasi bertemu Presiden, bukan hanya janji,” tegas Wandri dari atas mobil komando.
Tokoh masyarakat lainnya, Abdul Azis yang juga menjabat Ketua Wartawan Sawit Nasional, menambahkan bahwa aksi mereka dilakukan dengan damai dan mengedepankan ketertiban.
“Kami tetap menjaga kondusivitas, tetapi hak masyarakat jangan diabaikan. Tuduhan perambahan hutan harus dikaji secara lebih adil dan menyeluruh,” ujarnya.
Situasi sempat memanas karena desakan massa agar tuntutan mereka segera direspons, namun berkat pengamanan yang profesional dari pihak kepolisian, aksi tetap berlangsung tertib.
Sekitar pukul 10.40 WIB, Bupati Pelalawan, H. Zukri, datang langsung ke lokasi untuk menenangkan massa. Ia menyampaikan bahwa perwakilan demonstran akan difasilitasi bertemu dengan Gubernur Riau.
Audiensi dilangsungkan pada pukul 11.15 WIB dan dihadiri oleh Gubernur Riau H. Abdul Wahid, Kapolda Riau Irjen Pol Dr. Herry Heriawan, Bupati Pelalawan H. Zukri, serta sejumlah pejabat dari Polda Riau dan Polresta Pekanbaru. Beberapa perwakilan massa turut hadir menyampaikan langsung aspirasi mereka.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Riau menyatakan bahwa dirinya akan membawa tuntutan masyarakat ke Pemerintah Pusat.
“Aspirasi masyarakat menjadi perhatian serius kami. Pemerintah Provinsi Riau akan menyampaikannya secara resmi kepada Pemerintah Pusat dan kami mohon waktu sekitar satu bulan untuk mendapatkan tanggapan,” ujar Gubernur Abdul Wahid.
Kapolda Riau dalam kesempatan yang sama mengimbau agar aksi tetap berlangsung damai dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
“Soal pemasangan plang oleh Satgas Penanganan Kejahatan Hutan (PKH) akan kami koordinasikan. Ini menyangkut ekosistem, namun tentu semua akan dikaji dan disampaikan secara bijak,” ujar Irjen Pol Herry Heriawan.
Perwakilan massa dalam audiensi tersebut tetap menegaskan penolakan terhadap relokasi. Mereka juga meminta jaminan perlindungan hukum serta kepastian keberadaan mereka di kawasan TNTN.
Audiensi ditutup sekitar pukul 11.45 WIB, dan Gubernur Riau, bersama Kapolda serta Bupati Pelalawan, langsung menemui massa untuk menyampaikan hasil pertemuan secara terbuka.
Aksi ditutup secara damai pada pukul 12.00 WIB. Seluruh massa membubarkan diri dengan tertib setelah menyanyikan yel-yel perjuangan dan mengucapkan terima kasih atas fasilitasi yang diberikan.
Selama jalannya aksi, situasi berlangsung aman dan terkendali berkat pengawalan dari personel Polresta Pekanbaru dan Polda Riau, yang bertugas menjaga keamanan dan kelancaran arus lalu lintas di sekitar lokasi unjuk rasa. (AH)
