Views: 102
SAMOSIR, JAPOS.CO – Menjelang proses revalidasi Toba Caldera UNESCO Global Geopark (TC UGGp) pada Juli 2025, Badan Pengelola TC UGGp tengah mempersiapkan dokumen penilaian resmi (dokumen “B”) yang mencakup enam aspek utama. Salah satu yang menjadi sorotan pentingadalah struktur pengelolaan dan neraca keuangan dua fondasi krusial dalam mewujudkan geopark yang berkelanjutan.
Dasar hukum pengelolaan TC UGGp telah ditetapkan melalui:
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 5 Tahun 2024 tentang Pengelolaan TC UGGp.
- Keputusan Gubernur Sumut No. 188.44/121/Kpts/2025 mengenai pembentukan Badan Pengelola TC UGGp periode 2025–2030.
Meski secara legal formal sudah kuat, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi keterbatasan:
- Jumlah personel operasional tidak sebanding dengan cakupan tugas pengelolaan di 16 geosite.
- Pembentukan kelompok kerja oleh tujuh pemerintah kabupaten masih berjalan dan berpotensi terkendala pendanaan, terutama untuk honorarium.
- Penunjukan staf administrasi dan tenaga ahli oleh General Manager belum dapat dilakukan karena keterbatasan anggaran.
Sebagai bagian dari entitas UNESCO, neraca keuangan TC UGGp harus mencerminkan:
- Kondisi keuangan sebelumnya dan saat ini,
- Kelayakan pembiayaan jangka panjang,
- Perubahan sejak penetapan sebagai UGGp atau revalidasi terakhir.
Pengelolaan keuangan wajib merujuk pada Master Plan TC UGGp serta regulasi nasional seperti:
- Perpres No. 9/2019 (pengembangan Geopark),
- Permen ESDM No. 1/2020 dan No. 31/2021 (geoheritage & geopark nasional),
- Permenparekraf No. 2/2020 (destinasi wisata Geopark),
- Permen Bappenas No. 15/2020 (Rencana Aksi Nasional Geopark 2021–2025).
Untuk menjamin keberlanjutan pendanaan, Badan Pengelola TC UGGp menyiapkan berbagai strategi pembiayaan, di antaranya:
1.Dana Pemerintah (APBN/APBD)
Diintegrasikan dalam dokumen perencanaan seperti RPJMN, RPJMD, RENSTRA SKPD, hingga DAK tematik.
2.Kemitraan Publik–Swasta (PPP)
Mengoptimalkan CSR, investasi sektor pariwisata, dan insentif fiskal.
3.Hibah Internasional & Dana Multilateral
Mengakses dukungan dari UNESCO, UNDP, JICA, World Bank, dll.
4.Partisipasi Masyarakat & Ekowisata
Penguatan BUMDes, koperasi, dan monetisasi layanan wisata lokal.
5.Dana Abadi / Trust Fund
Sebagai jaminan pembiayaan konservasi dan edukasi jangka panjang.
6.Kolaborasi Akademik
Sinergi dengan perguruan tinggi dalam riset dan pendanaan tridarma.
7.Teknologi & Ekonomi Digital
Pengembangan platform edukasi digital, e-ticketing, dan kampanye publik.
Konsep Paging Budget—pencairan anggaran berdasarkan tahap dan capaian—diusulkan sebagai mekanisme koordinasi lintas sektor dan peningkatan transparansi.
Manfaat utamanya:
- Menekan risiko penyalahgunaan dana,
- Meningkatkan akuntabilitas dan fleksibilitas terhadap hasil evaluasi UNESCO,
- Mencegah stagnasi program akibat kendala sosial atau lingkungan,
- Menyatukan berbagai sumber pendanaan secara sinergis dan efisien.
Salah satu persoalan krusial yang kini mencuat adalah klaim pendanaan oleh banyak institusi tanpa koordinasi yang jelas. Hal ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih anggaran dan praktik “cocoklogi”—klaim sepihak tanpa dasar yang kuat. Oleh karena itu, sistem penganggaran terpadu dan pencatatan melalui paging budget menjadi urgensi mutlak.
Pertanyaan-pertanyaan mendasar yang harus dijawab:
- Bagaimana mekanisme penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan dilakukan?
- Apa saja sumber pendanaan yang benar-benar terealisasi?
- Apakah setiap klaim pendanaan sudah sesuai dengan kerangka kerja TC UGGp dan terdokumentasi?
Keberlanjutan TC UGGp sebagai UNESCO Global Geopark bukan hanya ditentukan oleh kekayaan geologi dan budaya kawasan, tetapi juga oleh manajemen keuangan yang profesional, transparan, dan terintegrasi.
Dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan tujuh pemerintah kabupaten di kawasan Danau Toba sangat krusial. Dengan strategi pembiayaan yang tepat dan koordinasi lintas sektor melalui sistem paging budget, TC UGGp diharapkan mampu menjawab tantangan revalidasi 2025 dan menjadi model pengelolaan geopark berkelas dunia. ***
Oleh: Dr. Wilmar Eliaser Simandjorang, Dipl_Ec., M.Si (Penulis adalah Penggiat Lingkungan / Ketua Pusat Studi Geopark Indonesia)
