Views: 156
JAKARTA, JAPOS.CO – Hampir empat tahun menjabat sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo kini berada di bawah sorotan tajam publik dan aparat penegak hukum. Bukannya menorehkan prestasi gemilang, sejumlah persoalan besar justru terus membayangi BUMN strategis yang bertanggung jawab atas kelistrikan nasional ini.
Beragam kasus yang mencuat dalam masa kepemimpinannya kini bahkan tengah ditelusuri oleh Korps Antikorupsi (Kortas Tipikor) Polri. Dugaan monopoli proyek, perjalanan dinas fiktif, manipulasi anggaran dalam proyek penerbitan buku Presiden Jokowi, hingga penyaluran dana CSR (Corporate Social Responsibility) atau TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) yang disinyalir tidak tepat sasaran, menjadi deretan catatan merah yang belum terjawab tuntas.
Tak berhenti di situ, dugaan nepotisme dan praktik kolusi dalam proses pengangkatan pejabat melalui skema professional hire juga ikut mencoreng citra PLN. Belakangan, publik dikejutkan oleh dua insiden besar: pemadaman listrik total (blackout) di Bali dan ledakan di PLTU Labuhan Angin, Tapanuli Tengah. Kedua insiden tersebut menimbulkan kerugian besar dan mempertanyakan integritas serta manajemen krisis perusahaan.
Menanggapi rentetan persoalan ini, Teuku Yudhistira, Koordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Re-LUN) sekaligus Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO), mendesak pemerintah segera mengevaluasi kepemimpinan Darmawan Prasodjo.
“Berbagai masalah ini seharusnya sudah cukup menjadi alarm keras bagi pemerintah. Jangan terbuai dengan pencitraan melalui penghargaan-penghargaan yang diraih PLN. Perlu ditelusuri, apakah penghargaan itu benar-benar berbasis kinerja atau hanya kosmetik belaka,” tegas Yudhistira dari Arab Saudi melalui pesan singkat WhatsApp.
Menurut Yudhistira, jika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serius ingin melakukan reformasi di tubuh PLN, maka pencopotan Darmawan menjadi langkah awal yang tidak bisa ditunda.
“Masih banyak tokoh berintegritas dan kompeten di dalam maupun luar PLN yang bisa membawa perusahaan ini kembali ke jalur yang benar. Jangan pertahankan pemimpin yang lebih sibuk membangun pencitraan dan memperkaya diri, ketimbang mengikuti arahan pemerintah,” lanjutnya.
Salah satu sorotan utama adalah pemborosan anggaran dalam proyek renovasi kantor dan rumah dinas pimpinan PLN. Yudhistira menyebut, proyek tersebut menelan dana hingga puluhan miliar rupiah, bahkan dikabarkan terdapat ruangan mewah berkamar rahasia dalam rumah dinas pimpinan PLN.
“Saat masyarakat masih berjuang dengan kemiskinan dan pengangguran, apa relevansinya membangun fasilitas mewah dengan uang negara? Ini menunjukkan tidak adanya empati dan tanggung jawab moral dalam mengelola aset publik,” kritik Yudhistira tajam.
Padahal, lanjutnya, efisiensi merupakan amanat langsung dari Presiden Prabowo, yang tertuang dalam visi kebijakan Asta Citra. Ketidakpatuhan terhadap kebijakan efisiensi ini, menurutnya, adalah bentuk pembangkangan yang tak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Redaksi Jaya Pos telah mengirimkan permintaan konfirmasi kepada pihak PLN dan Darmawan Prasodjo secara langsung terkait berbagai tudingan dan temuan di atas. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi yang diterima. (Red)
