Views: 87
BANDUNG, JAPOS.CO – Ketua Pemudac Nasionalis, Yogi Iskandar mengingatkan Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin agar selektif menempatkan calon-calon pemimpin di semua BUMD (Badan Usaha Milik Daerah).
Yogi menegaskan, (9/5/2025) BUMD milik Pemkab Garut harus menjadi tonggak pembangunan bagi masyarakat. Artinya, jangan sampai menjadi perusahaan yang dianggap menjadi jembatan bagi pihak tertentu untuk mendapatkan kekuasaan.
Apa yang disampaikannya, aktivis ini menegaskan, bahwa aspirasi masyarakat terhadap kepala daerah, dalam rangka mewujudkan Pemerintah yang profesional itu wajar dan pantas.
“Saya yakin Pak Syakur sudah memahami serta sudah melaksanakan semua hal dengan cara profesional ketika memimpin Unversitas Garut dan KONI Garut. Semoga, ketika beliau sudah menjadi Bupati Garut, maka profesionalisme ini tidak pudar,” ujar Yogi Iskandar.
Dalam konteks kepemimpinan di perusahaan BUMD, Yogi menilai seseorang yang harus memahami kedalaman perusahaan yang akan dipimpinnya. Calon-calon pemimpin di BUMD harus profesional.
“Jangan sampai hanya karena unsur kedekatan semata. Bahaya. Semua BUMD harus dipimpin oleh Direksi yang syarat pengalaman dan sudah mampu membawa perusahaan tersebut bisa maju dan berkembang,” katanya.
Kemajuan perusahaan bisa dilihat dari persfektif untung dan rugi serta pelayanan yang baik. Selain itu, direksi BUMD harus mampu meningkatkan etos kerja dan kesejahteraan karyawannya.
“BUMD di Garut harus untung, maka memilih SDM yang sudah teruji dan mampu menahan badai adalah syarat mutlak. Direksi di BUMD harus mampu keluar dari keterpurukan dan persoalan-persoalan besar. Yang paling penting memiliki kemampuan untuk membawa perusahaan kearah yang lebih maju,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Gerakan Pemuda Mahasiswa Peduli Bangsa (GPMPB), Taofik Rofi Nugraha, menyatakan dirinya menolak keras terhadap pola penempatan direksi BUMD karena politik balas jasa. Dalam pernyataannya, Taofik menegaskan bahwa BUMD bukanlah alat politik, melainkan lembaga strategis yang semestinya dikelola oleh kalangan profesional, independen, dan memiliki kompetensi di bidang usaha, hal ini sejalan dengan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD Pasal 57 menyebutkan bahwa calon anggota direksi BUMD wajib memenuhi syarat tidak menjadi pengurus partai politik, Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMD, menekankan pentingnya rekam jejak profesional, kompetensi, dan integritas calon direksi.
“Kami menolak keras praktik penempatan tim sukses dan anggota partai dalam jajaran direksi atau komisaris BUMD. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan merusak marwah tata kelola pemerintahan yang baik,” tegas Taofik
Ia menambahkan, kondisi ini berpotensi menghambat kinerja BUMD dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menciptakan inovasi layanan publik.
“BUMD bukan tempat balas budi politik. Jika dikelola oleh orang yang hanya bermodal kedekatan politik, maka yang terjadi adalah stagnasi, bahkan kerugian,” ujarnya.
Lalu kemudian, hal ini pun sejalan dengan apa yang menjadi pandangan Bapak Gubernur Jawa Barat yakni Kang Dedi Mulyadi, dimana pada saat rapat bersama komisi II DPR RI beliau menyampaikan bahwa “Problem BUMD hari ini karena di isi oleh Tim Sukses sehingga mengesampingkan profesionalisme”.
“Maka dari itu, saya sepedapat bahwa sudah saatnya BUMD itu bangkit dan orang-orang yang terlibat di BUMD pun tidak boleh dari Tim Sukses dan Partai Politik, karena yang dibutuhkan adalah orang-orang yang sudah berpengalaman dan ahli di bidangnya.l,” tandas Rofi.
“Pak Syakur sebagai kepala daerah yang notabene memiliki track record sebagai seorang profesional diharapkan bisa mengaplikasikannya di pemerintahan,” pungkasnya. (Yara)
