Views: 398
SAMOSIR, JAPOS.CO – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 telah melahirkan babak baru dalam dinamika pemerintahan lokal di Kawasan Danau Toba (KDT). Tujuh bupati baru yang akan mengemban amanah di wilayah ini telah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto dan dibekali semangat kepemimpinan di Lembah Tidar, Magelang. Harapan masyarakat pun menggantung tinggi: mampukah para pemimpin baru ini membawa perubahan nyata dan mengangkat KDT sebagai wilayah yang tak hanya indah secara alam, tetapi juga unggul dalam tata kelola pemerintahan?
Kreativitas dan Inovasi: Kunci Kepemimpinan Modern
Masyarakat KDT mendambakan pemerintahan yang tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi mampu menerobos kebekuan birokrasi dengan pendekatan yang segar, responsif, dan progresif. Pemerintahan yang kreatif adalah pemerintahan yang tidak hanya mengelola, tetapi mampu mencipta—menghadirkan solusi-solusi baru di tengah keterbatasan dan tantangan zaman.
Inovasi dalam pelayanan publik, digitalisasi birokrasi, pelibatan masyarakat dalam proses kebijakan, serta kolaborasi lintas sektor adalah indikator penting pemerintahan modern. Para bupati di kawasan ini dituntut untuk tidak sekadar menjadi manajer, melainkan juga menjadi inovator, penggerak ide-ide, dan katalisator perubahan. Apakah mereka siap?
Peluang Besar: Dari Geopark ke Geowisata Berkelanjutan
Dengan status kawasan Danau Toba sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark, peluang untuk memajukan sektor pariwisata berbasis geowisata sangat terbuka lebar. Pemerintahan yang inovatif akan mampu mengarahkan pengembangan pariwisata ini bukan hanya sebagai destinasi wisata alam, tetapi sebagai pusat ekonomi kreatif, budaya lokal, dan edukasi lingkungan.
Namun, hingga kini, pemanfaatan potensi ini belum maksimal. Masih banyak infrastruktur yang tertinggal, belum terintegrasinya program antar-kabupaten, serta rendahnya peran serta masyarakat dalam sektor pariwisata. Maka dari itu, para bupati baru di KDT harus mampu membangun sinergi lintas daerah, melibatkan komunitas lokal, dan membuka ruang kolaborasi dengan sektor swasta maupun mitra internasional.
Pemimpin Inovatif: Bukan Sekadar Gelar, Tapi Gaya Hidup
Pemimpin inovatif adalah mereka yang mampu melihat peluang di tengah tantangan, memecahkan masalah dengan cara yang tidak biasa, dan berani mengambil risiko terukur. Gaya kepemimpinan seperti ini sangat dibutuhkan untuk membawa KDT keluar dari ketergantungan pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Untuk itu, seorang bupati tidak cukup hanya menjadi administrator. Ia harus mampu menginspirasi timnya, mengedepankan budaya kerja kolaboratif, dan membangun iklim yang mendorong kreativitas dari jajaran pemerintahan hingga ke tingkat desa. Pemerintahan daerah harus menjadi inkubator ide dan pusat inovasi, bukan sekadar menara kontrol kebijakan.
Good Governance: Jalan Menuju Kesejahteraan Kolektif
Keberhasilan sebuah pemerintahan sangat ditentukan oleh penerapan prinsip-prinsip good governance. Transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan keadilan bukan hanya jargon, tapi fondasi dasar yang harus diwujudkan dalam praktik nyata. Tanpa itu, pembangunan hanya akan menjadi proyek-proyek fisik tanpa makna, dan rakyat tetap menjadi penonton di tengah gemerlap program pemerintah.
Kawasan Danau Toba membutuhkan sistem pemerintahan yang mampu merangkul semua pemangku kepentingan—pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, hingga diaspora lokal. Perumusan kebijakan harus didasarkan pada data yang valid, proses konsultatif, dan pengawasan yang kuat. Sudah saatnya pemimpin daerah tidak hanya bicara pembangunan, tetapi juga menunjukkan keberpihakan terhadap tata kelola yang bersih dan berintegritas.
Harapan Baru, Tanggung Jawab Besar
Janji politik yang pernah disuarakan saat kampanye kini ditagih realisasinya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Kabupaten harus dijadikan panduan yang nyata, bukan sekadar dokumen formalitas. Pemerintahan yang baik akan menunjukkan hasil, bukan hanya niat.
Dengan menerapkan good governance dan membangun pemerintahan yang kreatif, bupati-bupati baru di KDT diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pariwisata, tanpa terus-menerus bergantung pada dana pusat. Pembangunan berbasis potensi lokal, dukungan dari sektor swasta, dan peluang dana internasional yang sesuai dengan aturan keuangan negara harus dimaksimalkan.
Pertanyaan besarnya: akankah para bupati baru di kawasan Danau Toba benar-benar tampil sebagai pemimpin kreatif, inovatif, dan berpihak kepada rakyat? Atau mereka hanya akan menjadi pemegang jabatan biasa yang larut dalam rutinitas birokrasi dan kegaduhan politik lokal?
Rakyat menanti. Alam Danau Toba menanti. Dan sejarah akan mencatat siapa yang benar-benar bekerja dan siapa yang sekadar hadir.
Selamat Paskah April 2025. Semoga kebangkitan semangat baru juga terjadi dalam kepemimpinan di Kawasan Danau Toba.
Oleh: Dr. Wilmar Eliaser Simandjorang, Dipl_Ec., M.Si (Penulis adalah Penggiat Lingkungan dan Ketua Pusat Studi Geopark Indonesia)
