Views: 290
GARUT, JAPOS.CO – BPC PHRI bersama wakil Bupati Garut Putri Karlina mengadakan acara Buka bersama sekaligus mengadakan rapat konsolidasi di Hotel Rancabango (14/03) guna membahas INPRES no 1 tahun 2025 dimana banyak efisiensi kebijakan pemerintah yang berdampak pada pendapatan Hotel dan Restaurant dikabupaten Garut ditahun 2025.
Putri Karlina Wakil Bupati Garut kepada wartawan usai melaksanakan rapat konsoslidasi bersama BPC PHRI memaparkan bahwa dengan INPRES no 1 tahun 2025, banyak kegiatan pemerintahan dari mulai pusat sampai ke daerah yang melakukan kerjasama di cancel sehingga terdapat kerugian sampai Rp 500 juta untuk tahun ini.
Pihaknya sebagai pemimpin daerah tidak bisa banyak bertindak terkait kebijakan, namun berharap kedepannya pemerintah pusat bisa membuat kajian yang lebih ramah terhadap pengusaha hotel dan restauran, atau ada cara cara tertentu, walau demikian pihaknya memotivasi rekan rekan agar tetap semangat dan sebagai pimpinan daerah mencoba memetakan supaya lokal untuk lokal bisa diciptakan bisa memilki daya beli bisa juga berwisata.
H Deden Rohim Ketua BPC PHRI menjelaskan bahwa pihaknya bersama para pengusaha Hotel dikabupaten Garut merasa prihatin dengan kebijakan pemerintah pusat terkait adanya efisiensi yang digulirkan dalam berbagai aspek.
“Inpres no 1 tahun 2025 tersebut bagi para pengusaha Hotel dan Restoran tentu saja berdampak signifikan karena pendapatan Hotel dan restorant merupakan penghasil PAD no 3 terbesar dikabupaten Garut, Hal tersebut juga akan berkurang setidaknya sampai pada angka 30 persen yang berpengaruh pada PAD,” terangnya.
Deden mengatakan bahwa hotelnya saat ini sudah melakukan kontrak dengan tiga kementran dan semuanya di cansel, hal tersebut jelas merugikan, pihaknya juga berharap adanya sebuah perubahan dari kebijakan pusat agar para pengusaha Hotel bisa mampuh bertahan dan tetap memberikan kontribusi besar terhadap PAD Garut.
“Kami berharap segera ada perubahan dan jangan sampai lama, maka dari itu hari ini BPC PHRI melaksanakan konsolidasi bersama pemerintahan kabupaten Garut yang dihadiri Bu Putri agar cepat mendapat solusi yang baik untuk semua pihak, baik untuk PHRI maupun untuk pemkab Garut,” tandasnya. ( Hartono )
