Views: 1.1K
PEKANBARU, JAPOS.CO – Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Riau, Brigjen Pol Adrianto Jossy Kusumo, memimpin rapat Analisis dan Evaluasi (Anev) Ketahanan Pangan di Markas Polda Riau pada Rabu (19/2/2025). Rapat ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan serta merumuskan solusi guna menjaga stabilitas pangan di wilayah Riau.
Dalam sambutannya, Brigjen Pol Jossy Kusumo menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi antara berbagai pihak. Polda Riau, kata dia, siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah, akademisi, serta pelaku usaha di sektor pertanian untuk memastikan pasokan bahan pangan tetap aman dan terjangkau bagi masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk menjaga stabilitas pangan di Riau agar masyarakat dapat mengakses bahan pokok dengan harga yang wajar dan kualitas yang baik,” ujar Brigjen Pol Jossy Kusumo.
Rapat tersebut membahas sejumlah faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan, termasuk ketersediaan stok, distribusi logistik, dampak cuaca ekstrem, serta langkah-langkah pencegahan terhadap praktik penimbunan bahan pangan yang dapat merugikan masyarakat.
Polda Riau juga menegaskan akan memperkuat pengawasan terhadap potensi spekulasi harga serta penyimpangan dalam distribusi bahan pangan. Menurut Wakapolda, langkah ini penting untuk memastikan tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dengan cara yang merugikan masyarakat luas.
Selain itu, kepolisian juga berkomitmen untuk mengawal kebijakan pangan yang telah ditetapkan pemerintah. Dengan adanya Anev ini, diharapkan strategi yang lebih efektif dapat diterapkan guna memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan di Riau.
“Dengan kerja sama semua pihak, kami optimistis ketahanan pangan di Riau tetap terjaga, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,” pungkas Brigjen Pol Jossy Kusumo.
Polda Riau mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta dalam mendukung upaya menjaga stabilitas pangan, baik melalui pengawasan maupun partisipasi aktif dalam program ketahanan pangan yang telah dirancang pemerintah (AH)
