Views: 1K
PEKANBARU, JAPOS.CO – Suasana tegang menyelimuti Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pekanbaru pada Kamis (12/12/2024), ketika puluhan anggota LSM Perisai menggelar aksi unjuk rasa. Mereka menyuarakan tuntutan keadilan terkait pengelolaan hak guna usaha (HGU) dan penyelesaian konflik agraria yang dinilai merugikan masyarakat.
Ketua LSM Perisai, Sunardi, menyampaikan empat tuntutan utama yang ditujukan kepada pihak BPN dan instansi terkait. Ia menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam pengelolaan HGU serta penerbitan sertifikat tanah.
“Pertama, penerbitan HGU untuk perusahaan di Riau harus memperhatikan hak masyarakat, termasuk alokasi 20% lahan untuk masyarakat sekitar. Hal ini wajib dipatuhi,” ujar Sunardi. Ia juga menyoroti perusahaan besar seperti Surya Dumai Group yang dianggap belum merealisasikan kewajiban tersebut.
Sunardi melanjutkan, penerbitan sertifikat di kawasan hutan produksi di Kabupaten Pelawan juga menjadi masalah. Menurutnya, hal ini melanggar aturan dan telah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Riau.
“Kami mendesak ATR/BPN untuk segera mencabut sertifikat tersebut demi menyelamatkan aset negara dan lingkungan,” tegasnya.
Masalah ketiga yang diangkat adalah sengketa tanah yang melibatkan kelompok pensiunan guru SMP Negeri 5 Pekanbaru. Ia mengkritik pihak BPN yang belum membatalkan sertifikat tanah tersebut meski ditemukan cacat yuridis.
“Tanah itu harus dikembalikan kepada para guru yang sudah memanfaatkannya untuk usaha produktif,” tambah Sunardi.
Tuntutan terakhir terkait PT Duta Swakarya Indah (PT DSI) di Kabupaten Siak yang dianggap tidak mematuhi arahan Dirjen Perkebunan. Sunardi menyebut perusahaan itu menguasai lahan secara sepihak tanpa memiliki HGU yang sah.
Menanggapi aksi ini, perwakilan Kanwil BPN Pekanbaru, Imam Sudrajat, menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti laporan dari LSM Perisai.
“Kami akan mempelajari, mengidentifikasi, dan menginventarisasi setiap poin yang disampaikan untuk menentukan langkah penyelesaian,” ujar Imam. Ia juga menegaskan perlunya kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, dalam menyelesaikan masalah agraria di Riau.
Aksi unjuk rasa ini kembali menyoroti kompleksitas konflik agraria di Provinsi Riau. Publik berharap BPN dan instansi terkait dapat segera memberikan solusi konkret demi terciptanya keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan lahan.(AH)
