Views: 423
PANDEGLANG, JAPOS.CO – Terkait pelaksanaan pemotretan untuk id card bagi para ASN dan Non ASN di wilayah Kabupaten Pandeglang yang diduga tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaannya menjadikan polemik antara pihak PGRI dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Pandeglang.
Bagaimana tidak antara Pihak Disdikpora dan PGRI seolah saling lempar bola panas dalam permasalahan ini seakan satu sama lain tidak mau disalahkan.
Seperti diketahui pada edisi pertama Hj Dewi Setiani selaku Kepala Dinas Disdikpora mengatakan tidak pernah memerintahkan pihak manapun untuk melaksanakan kegiatan Pemotretan untuk id card tersebut.
Namun hal itu dibantah oleh Saeful Bahri SPd selaku Ketua PGRI Cabang Labuan, bahwa pihak PGRI tidak mungkin melaksanakan Pemotretan kalau tidak ada perintah dari Disdikpora.
“Mohon maap kami dari PGRI tidak mungkin melaksanakan pemotoan semena mena kalau tidak ada perintah dan permintaan dari pihak Disdikpora Kabupaten, karena kami PGRI hanya diminta untuk mempasilitasi di bawah keanggota dan menyiapkan tempat pelaksanaan pemotoan, nah itulah tugas kami yang di emban, tidak seperti apa yang diberitakan,” ujarnya melalui pesan Whatsapp.
Saeful menambahkan, agar menghubungi nomer kontak atas nama Asep selaku Protokoler Sekretariat Daerah (Setda) yang berperan langsung dan bisa menjelaskan.
“Mangga tiasa hubungi no ieu, numawi anjeuna anu berperan dan tiasa menjelaskan (silahkan bisa menghubungi nomor ini, karena dia yang berperan dan bisa menjelaskan)
089619805xxx. Pak Asep Protokoler Setda,” imbuhnya.
Sementara itu H. Ali Fahmi Sumanta selaku Sekda menegaskan bahwa dirinya tidak merasa mempunyai anak buah dan staf bernama Asep
“Walaikumsalam …. hapunten abdi teu gaduh anak buah Asep dan staf saya tidak ada nama Asep jadi itu tidak benar, ” tegasnya. (Yan)
