Views: 1.4K
BANJAR, JAPOS.CO – Aktivis gabungan mahasiswa dan organisasi masyarakat (Ormas) di Kota Banjar, kembali mendatangi Kantor KPU Kota Banjar, Rabu (13/3). Gabungan aktivis mahasiswa tersebut meminta klarifikasi atas hasil seleksi pegawai tenaga administrasi. Sebab, massa menduga proses seleksi tidak transparan, sehingga menuntut KPU Provinsi menganulir keputusan hasil seleksi.
Koordinator aksi, Kresti Amelania Putri mengatakan, hasil musyawarah bersama, pihaknya mengambil sikap menolak segala bentuk tindakan yang mengarah pada praktek pelanggaran dan KKN di lingkungan KPU Kota Banjar.
Kemudian menolak pengumuman KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 4/SDM.2.Pu/32/2024 tanggal 5 Maret 2024. Pengumuman tersebut tentang hasil seleksi tenaga administrasi Sekretariat KPU Kota Banjar.
Gabungan aktivis yang menggeruduk Kantor KPU Kota Banjar, juga meminta proses rekrutmen pegawai sesuai dengan regulasi. Yaitu, mengedepankan asas keterbukaan, fair dan berkeadilan. Selain itu, KPU Jawa Barat dan Kota Banjar juga harus segera melakukan evaluasi seleksi pegawai. Dan juga bersama-sama mengajukan rekrutmen ulang tenaga administrasi. “Kami menolak pengumuman KPU Provinsi Jawa Barat tentang hasil seleksi tenaga administrasi Sekretariat KPU Kota Banjar. Kami juga meminta dilakukan rekrutmen ulang,” kata Kresti kepada para awak media, Rabu (13/3).
Massa juga mendesak KPU Jawa Barat dan pusat, untuk menindak tegas pelaku praktek nepotisme, yang melanggar aturan dan kode etik. “Selain itu orang-orang yang dalam proses rekrutmen meluluskan tenaga administrasi yang sebelumnya tidak lulus, akan tetapi diloloskan, proses rekrutmen tersebut penuh dengan kejanggalan. Apalagi peserta yang dinyatakan lulus nilainya di bawah peserta yang lain. Untuk nilai yang lolos karena dugaan ada nepotisme adalah 415. Sementara pelamar yang lain ada yang lebih dari 415, bahkan ada yang 430,” ujar Kresti.
Sebab itu, pihaknya mendesak agar melakukan kembali proses rekrutmen ulang tenaga administrasi Sekretariat KPU Kota Banjar. Kemudian, harus ada keputusan maksimal pada awal pekan depan. “Kami memberikan batas waktu sampai dengan hari Senin. Jika belum ada keputusan, kami akan terus mengawal tuntutan yang menjadi aspirasi kami,” tegas Kresti.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Banjar, Ahmad Mukhlis mengatakan, bahwa pihaknya hanya sebatas memfasilitasi tuntutan gabungan aktivis saat datangi kantor KPU. Sebab, proses rekrutmen tenaga administrasi tersebut, merupakan ranah dari Sekretariat KPU Kota Banjar dan Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat.
Pihaknya juga akan menyampaikan apa yang menjadi tuntutan mahasiswa ke KPU Provinsi. “Saya akan mengawal apa yang menjadi aspirasi teman-teman, untuk mengetahui hasil dari pada apa yang menjadi keputusan KPU provinsi. Saya nanti akan langsung kawal apa yang menjadi tuntutan mereka,” singkatnya. (Mamay)
