Views: 3.4K
KALBAR, JAPOS.CO – Kegiatan Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan (TPOP) di Kalbar, bernilai Puluhan Milyar rupiah dari APBN T.A 2023 Kementerian PUPR yang diperbantukan pada Satker Balai SDA dan Satker SDA Provinsi Kalbar dapat sorotan tajam, pasalnya kegiatan ini rentan dikorupsi.
Kegiatan yang empuk untuk dikorupsi ini jauh dari pantauan publik, apalagi APH. Karena sifat kegiatan TPOP tidak kontraktual dengan Penyedia Jasa, melainkan dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berkontrak langsung dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) serta dengan Pembantu Teknis SDA setempat, di wilayah masing-masing daerah.
Pada T.A 2O23, kegiatan ini dianggarkan dengan besaran dana Rp 17,6 Milyar dengan sebaran kegiatan di Kota Pontianak dan 3 Kabubaten lainnya. Kegiatan tersebut secara fisik dilaksanakan sesuai dengan perencanaan awalnya, namun ada permasalahan yang bisa berpeluang adanya Korupsi di kegiatan ini, yakni tentang besaran Upah.
Dari hasil investigasi Japos.co yang melakukan pantauan kegiatan ini pada wilayah kerja Kabupaten Kubu Raya dan Kabubaten Ketapang, ditemukan ketidakwajaran tentang pengupahan pada kegiatan ini. Intinya pihak Satker dan PPK bisa tersenyum saat ini.
Iskandar Zulkarnaen, selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalbar saat dikonfirmasi Japos.co via pesan WhatsApp (05/02) terkait masalah ini, tidak memberikan jawaban. Hingga berita ini terbit, Japos.co masih melakukan komparasi data-data terkait masalah kegiatan TPOP tersebut, termasuk kegiatan TPOP dibeberapa tahun anggaran sebelumnya. (Hardi).
