Views: 604
BANDUNG BARAT, JAPOS.CO – Ribuan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) Kabupaten Bandung Barat (KBB) melakukan blokade di sejumlah perusahaan kawasan industri Batujajar hingga Cimareme, menuntut perubahan dalam aturan upah dan mengkritik Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, pada Rabu (29/11/2023).
Wakil Ketua DPC K-SPSI KBB, Tata Sukmana, menyatakan bahwa aksi blokade ini dipicu oleh ketidaksetujuan perusahaan untuk mengizinkan minimal 30% perwakilan buruh dalam setiap perusahaan di kawasan industri Cimereme. Meskipun hanya meminta hal yang normatif, pimpinan perusahaan di kawasan tersebut dinilai tidak beritikad baik.
“Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Pengupahan, yang dianggap tidak mensejahterakan kaum buruh,” kata Tata Sukmana dalam aksi unjuk rasa hari Rabu.
Para buruh juga mengajukan permintaan kepada Pj Gubernur Jawa Barat untuk mencabut PP tersebut dan mengevaluasi kembali rekomendasi upah yang telah dikeluarkannya. Mereka menolak upah yang diatur dalam PP 51 dan mendesak pembuatan Surat Keputusan (SK) rekomendasi upah sesuai dengan rekomendasi dari pekerja.
Dalam tanggapannya, Ketua DPC K-SPSI, Kiki Permana Saputra, menyatakan kekecewaannya terhadap Pj Gubernur Jawa Barat yang dianggap tidak bijak dalam menyikapi aspirasi buruh.
“PJ Gubernur harusnya bijak dan tidak membuat statement yang memancing kaum buruh untuk unjuk rasa. Ini merugikan banyak pihak dan menyebabkan kemacetan di berbagai tempat,” ucap Kiki Permana Saputra.
Aksi ini menunjukkan ketegangan antara buruh dan kebijakan pemerintah terkait upah, serta memberikan tekanan kepada otoritas setempat untuk mengevaluasi kebijakan yang dinilai tidak progresif oleh kaum buruh.(DEMAK GULTOM)
