Scroll untuk baca artikel
BeritaHEADLINEJawa BaratPOLITIK

Wantimpres dan Anggota DPR RI Catat Problematika Banjir dan Kekeringan di Wilayah Cirebon

×

Wantimpres dan Anggota DPR RI Catat Problematika Banjir dan Kekeringan di Wilayah Cirebon

Sebarkan artikel ini
Anggota Wantimpres HR Agung Laksono naik becak menuju Kantor Kecamatan Pekiringan Kota Cirebon setelah meninjau terusan Kali Sunyaragi pada Sabtu 9/9/2023. (Foto: A. Ristanto).

Views: 360

CIREBON, JAPOS.CO – Cirebon dua wilayah pemerintah kota dan kabupaten pantai utara Jawa bagian timur Provinsi Jawa Barat, memiliki problematika ya, nyaris sama yakni banjir di musim hujan dan kekeringan saat kemarau. Berbagai temuan telah terangkum sebagai hasil kunjungan kerja (Kunker) Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres RI) HR Agung Laksono dan Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono pada Sabtu (9/9/2023).

Advertisement
scroll kebawah untuk lihat konten

Kunker diawali meninjau terusan Kali Sunyaragi di wilayah Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi. Kondisi kali yang sempit dan penuh endapan lumpur, mengakibatkan daya tampung air minim, sehingga berdampak banjir di wilayah tengah Kota Cirebon.

Hampir di setiap turun hujan deras, akan terjadi banjir di Jalan Cipto, Jalan Pemuda dan Jalan Arya Kemuning serta kawasan padat penduduk sekitarnya.

HR Agung Laksono yang didampingi Wakil Walikota Cirebon Eti Herawati meminta pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang diajak kunker, bisa mencatat agar masalah ini segera ditanggulangi. “Cirebon yang saat ini dikenal kota wisata religi, kuliner dan batik, jangan sampai membuat kenyamanan para turis terganggu, selain tentu terutama warga terdampak banjir,” katanya. Untuk itu pengerukan dan normalisasi kali di tengah kota ini, perlu segera diupayakan.

Sedangkan Dave Laksono wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jabar VIII yang meliputi kota/kabupaten Cirebon serta Kabupaten Indramayu, meminta partisipasi warga ikut menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak menjadikan kali tempat pembuangan sampah.

Wakil Walikota Cirebon Eti Herawati selain menyatakan kegembiraan atas kunjungan kerja kedua pejabat lembaga negara ini, pada kesempatan itu  menginformasikan, dalam mengatasi problem banjir pihaknya sedang mengupayakan memperbaiki dan mengaktifkan kembali fungsi pompa penyedot air yang sudah lama rusak. Sedangkan dari hasil diskusi dengan Kementerian PUPR dan Bappenas, alokasi anggaran untuk perbaikan normalisasi kali penyebab banjir, sudah masuk bluebook . Untuk itu kolaborasi antara DPR RI dan Kantor Wantimpres bisa mendorong lebih kuat realisasi turunnya anggaran tersebut sangat diharapkan.

Pada kesempatan itu Agung juga menambahkan, problematik lain yang  perlu menjadi perhatian, banyaknya perlintasan rel kereta api sebidang di tengah Kota Cirebon. Selain mengganggu kelancaran arus lalulintas kendaraan juga rawan kecelakaan.

Terkait masalah ini wakil walikota telah menyampaikan pemikiran untuk mengatasinya, bisa dimasukkan dalam rencana pembangunan jalur kereta cepat Jakarta – Surabaya.

Jalan Rusak

Meneruskan kunker akhir pekan itu, rombongan meluncur ke wilayah Kabupaten Cirebon menuju Kecamatan Babakan. Selepas pintu tol setelah merasakan mulusnya jalan tol Jakarta – Semarang, seluruh kendaraan harus bergerak pelan akibat jalan menuju kantor kecamatan rusak.

Jalur sepanjang sekitar 3 km yang berdebu akibat cuaca panas kemarau panjang, adalah salah satu akses masuk wilayah Kecamatan Babakan. “Dana kami terbatas untuk bisa dialokasikan memperbaiki jalan ini,” ungkap Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPRD Kabupaten Cirebon Teguh R Merdeka dari Fraksi Partai Golkar yang ikut mendampingi Dave Laksono dari fraksi yang sama di DPR RI.

Bupati Cirebon H.Imron mengakui untuk memperbaiki jalan dan infrastrktur lain di wilayahnya masih memerlukan banyak bantuan dana dari pemerintah pusat.

Sedangkan Agung Laksono mengungkapkan problem spesifik wilayah pantai jalur Pantai Utara Jawa termasuk Kabupaten Cirebon adalah pendangkalan dan penambahan tanah pantai. “Jika di bagian selatan Jawa terjadi abrasi dan mengakibatkan berkurangnya kawasan pantai, di sini garis pantai makin ke tengah laut,” katanya.

Hal ini tentu berakibat terganggunya keluar masuk perahu dan kapal para nelayan. Solusi mengatasi ini seharusnya segera dipecahkan pemerintah daerah. Oleh sebab itu ia merasa kaget, kewenangan untuk memecahkan problem masyarakat nelayan dan perikanan kini ditarik ke pemerintah pusat.

Atas permasalahan ini,  dalam penyampaian nasihat dan pertimbangan (nastim) kepada presiden, ia akan menjadikan salah satu butir masukannya kepada presiden.

Menjawab permintaan salah seorang kuwu (kepala desa) dalam dialog di kantor Kecamatan Babakan, tentang permintaan pembangunan sport centre yang sudah lama terhenti akan menjadi perhatiannya. Untuk pembangunannya dilaksanakan Kementerian PUPR, tetapi harus ada rekomendasi dari Menteri Pemuda dan Olahraga. Jadi selain percepatan perbaikan infrastruktur jalan, kedua masalah itu bisa mendapat atensi kusus Kementerian PUPR.

Agung juga meminta pembangunan bendungan untuk pengairan sawah agar bisa panen padi lebih dari sekali dalam setahun, terus didalami pemerintah daerah dan pusat.

Sedangkan Dave Laksono menginformasikan rencana pembangunan industri alutsista (alat utama sistem senjata) di wilayah Kabupaten Cirebon. Proyek besar ini diharapkan semakin membuka lapangan kerja. “Para generasi muda harus dari sekarang disiapkan mengisi kebutuhan tenaga kerja dalam industri besar ini.” tambahnya. (Ris)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *