Views: 39
BANDUNG BARAT, JAPOS.CO – Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat (KBB) melakukan mitigasi dengan menghentikan segala aktifitas dan merelokasi warga yang ada disekitar lokasi, terutama para pemulung yang tinggal yang menggaungkan kehidupannya dari keberadaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Sarimukti,Kecamatan Cipatat.
Hal ini dilakukan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat setelah mengeluarkan SK Tanggap Darurat Bencana terhadap kejadian kebakaran TPA sarimukti.
Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan mengatakan bahwa saat ini sudah mendirikan beberapa posko kesehatan, BPBD, Damkar dan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan para petugas yang sedang bertugas di TPA Sarimukti.
Ia berharap Pemerintah Provinsi dan Pusat segera turun tangan membantu menanggulangi kebakaran ini.
Pasalnya kata Hengki, “Hingga saat ini petugas pemadam kebakaran baik dari Kabupaten Bandung Barat maupun kabupaten tetangga masih belum berhasil memadamkan api yang semakin meluas akibat faktor cuaca yang ekstrim,”
Mengingat kondisi tersebut, Hengki juga khawatir kebakaran ini dapat menyebabkan TPA Sarimukti meledak seperti yg menimpa TPA Leuwigajah belasan tahun lalu.
“Sehingga perlu juga kajian dari tim akademisi agar dapat diperoleh solusi terbaik, karena sepertinya membutuhkan cairan kimia khusus untuk menyelesaikan persoalan kebakaran ini,” ungkap Hengki Kurniawan setelah menghadiri Rapat koordinasi dengan Polres Cimahi tentang Penanggulangan Bencana Kebakaran TPA Sarimukti di Mapolres Cimahi, Kamis (24/8/2023).
Bupati Hengki juga berharap ada bantuan dari pihak-pihak lain agar dapat segera memadamkan kebakaran ini, seperti Depo Pertamina yang memiliki alat pemadam api khusus.
“Kami berharap Depo Pertamina Padalarang dan pihak-pihak lainnya dapat turut membantu Pemerintah Daerah agar dapat segera memadamkan kebakaran ini. Kami akan segera mengirimkan surat permohonan bantuannya,” terangnya.
Pemda juga akan menambah armada ambulan yang akan standby disekitar lokasi, sehingga akan dapat segera memobilisasi masyarakat ke rumah sakit terdekat jika berdampak lebih pada kesehatan masyarakat.
“Penanganan prioritas Pemerintah Daerah hingga saat ini adalah penanganan kesehatan masyarakat sekitar, mengingat asap yang dihasilkan dari kebakaran tersebut sangat membahayakan kesehatan,” tandasnya.(DEMAK GULTOM)
