Scroll untuk baca artikel
BeritaDKIHEADLINEKupas-TuntasPENDIDIKAN

Diduga Penggunaan Dana BOS Rp. 294.016.610 di SDN Pondok Bambu 11 Jakarta Timur Satu Tidak Sesuai Jiknis

×

Diduga Penggunaan Dana BOS Rp. 294.016.610 di SDN Pondok Bambu 11 Jakarta Timur Satu Tidak Sesuai Jiknis

Sebarkan artikel ini

Views: 363

JAKARTA, JAPOS.CO – Untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan para peserta didik dan tenaga pendidik dalam hal belajar-mengajar, serta meningkatkan mutu pendidikan para peserta didik, Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah menggelontorkan dana BOS dan BOP yang cukup besar setiap tahunnya.

Advertisement
scroll kebawah untuk lihat konten

Dengan dana yang fantastis tersebut Pemerintah mengharapkan tidak ada lagi para peserta didik yang putus Sekolah karena persoalan biaya. Dan yang lebih penting anggaran sekolah jangan menjadi bahan bancakan oknum Kepala Sekolah maupun kelompoknya untuk memperkaya diri dengan mengorbankan para peserta didik. Realisasi penyerapan dana BOS maupun BOP harus terbuka dan transparan, demikian ungkapan pemerhati hokum, Andar Situmorang SH, MH saat di minta pendapatnya (7/8/23)

Ketika dikonfirmasi ke  SDN Pondok Bambu 11 Jakarta Timur Satu, pimpinan sekolah menghindar, pada hal Media hendak mempertanyakan penyerapan anggaran BOS maupun BOP Tahun 2022 dilingkungan Sekolah yang dipimpinnya.

Seperti tertera di RKAS Dana BOS Tahun 2022 di Anganggarkan sbb:

1.Belanja Pegawai Honor  untuk 2 Pegawai  Rp.80.758.480.

2.Belanja Modal  Komputer PC 2 Unit Rp.39.122.248.

3.Pengecatan lapangan Rp.26.6673.670.

4.Pembayaran Honor instruktur Ekstrakurikuler Rp.79.200.000.

5.Belanja Scanner Epson GT 1500 Rp.10.222.212.

6.Belanja Thermometer infrared aRp.2.600.000.

7.Pembayaran Honor instruktur Ekstrakurikuler Rp.55.440.000.

Anggaran tersebut cukup fantastis, apakah pegawai honor dibayarkan sesuai yang tertulis di RKAS 1 orang x Rp.4.276.350 x 12 bulan. pihak sekolah hendak di minta keterangan terao selalu menghindar dengan akadan tidak jekas,

Kembali Pemerhati Hukum sekaligus Direktur   Government Againts Corruption (GACD) Andar Situmorang, SH, MH  mengungkapkan, Inspektorat maupun penegak hukum harus proaktif dalam pengawasan penggunaan anggaran dana BOS maupun BOP.  Jangan berdiam diri dan duduk di ruangan yang ber ac, karena banyak sekolah realisasi penyerapan tidak sesuai dengan fakta dilapangan. (JB/Jiston)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Views: 78 SERANG, JAPOS.CO – Pemerintahan Kabupaten Pandeglang menerima Penghargaan Paritrana 2023 sebagai Pemerintahan Daerah pelopor perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan desa untuk tingkat Provinsi Banten. Selain itu,…