Views: 66
PEKANBARU, JAPOS.CO – Daud Pasaribu SH MH selaku Kuasa Hukum M Dasrin Nasution, mengecam keras sikap Polres Siak yang dinilainya tidak netral dalam mengamankan lokasi kebun milik kliennya di Desa Dayun, Kabupaten Siak yang disengketakan PT Duta Swakarya Indah (DSI) dan menegaskan bahwa kliennya adalah pemilik yang sah atas lahan sawit yang sah dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM).
“Secara hukum kepemilikan Pak Dasrin atas tanah dan kebun masih sah menurut hukum. Itu tidak bisa diganggu gugat. Ketika klien kami ingin memasuki areal perkebunannya, dihalangi polisi dengan alasan Kamtibmas, itu tidak menghargai hak-hak dari klien kami,” ungkap Daud, Kamis (8/6/2023).
Dan patut diduga bahwa ada pihak lain yang ingin membenturkan kliennya dengan pihak kepolisian berada di dalam kebun.
“Kalau berpotensi terjadinya bentrok, kita akan balik bertanya, bentrok dengan siapa di tanah kita sendiri? Kalaupun ada pihak luar yang berada di lahan klien kita, seharusnya Kepolisian mengamankan pihak luar tersebut yang diklaim sebagai suruhan PT DSI dan mengeluarkan mereka dari kebun kita, bukan malah sebaliknya,” jelasnya lagi.
Daud menyebutkan PT.DSI membangun jembatan penghubung antara kebun PT.DSI dengan kebun kliennya dan jembatan ini menjadi akses masuk ke kebun kliennya. Selama 2 bulan terakhir terjadi upaya pencurian buah sawit kliennya tersebut, namun ketahuan oleh pihak M.Dasrin yang akhirnya diamankan.
Namun pada malam harinya datang sekelompok orang menggunakan truk untuk melakukan upaya pencurian dengan membawa senjata tajam sehingga membuat para pekerja ketakutan dan tidak merasa nyaman.
“Kami meminta kepada kepolisian untuk bersikap netral, terutama Polres Siak. Kami mohon ke Kapolres Siak agar menurunkan anggotanya bersama-sama untuk membongkar 4 jembatan penghubung yang telah dibangun PT DSI di lahan M Dasrin,” tegas Daud.
Dia juga meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengambil tindakan tegas kepada jajarannya.
“Tindakan-tindakan penghalangan yang dilakukan polisi kemarin, kami patut menduga Kapolres Siak tidak netral. Kalau Kapolres Siak tidak netral, kami meminta kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera mencopotnya.
Menanggapi pernyataan Penasehat Hukum M.Dasrin desakan pencopotan dirinya, Kapolres Siak Akbp Ronald Sumaja, mengatakan fokus masalah Kamtibmas tidak masuk dalam hal panen memanen.
“Banyak buktinya kalau kita tidak pernah larang Dasrin panen. Kalau ditarik ke belakang, pasca eksekusi pak Dasrin juga lancar-lancar aja, bahkan waktu terakhir sebelum ribut, 3 truk sudah kita fasilitasi keluar, dengan catatan massa kedua belah pihak bubar justru Dasrin gak mau. DSI komplain dengan putusan PN sementara Dasrin komplain dengan sertifikat,” tambah Ronald.
“Kalaupun ada aktifitas yg menjadi akar permasalahan, akan kami tindak lanjuti.” Lanjut Ronald.
M.Dasrin pemilik lahan berharap pihak Kepollisian bersikap Netral dalam melaksanakan pengamanan di lapangan.
“Kami dilarang polisi masuk ke lahan kami dan melarang kami membawa hasil panen ke luar lokasi, sementara membiarkan preman-preman suruhan PT DSI memanen buah sawit kami dari belakang. Ini sungguh tidak adil,” lanjut M Dasrin. (AH)
