Scroll untuk baca artikel
BeritaHEADLINELampungSUMATERA

Penegasan dan Penetapan Batas Kampung Bertujuan Menciptakan Tertib Administrasi Pemerintahan Kecamatan Banjit

×

Penegasan dan Penetapan Batas Kampung Bertujuan Menciptakan Tertib Administrasi Pemerintahan Kecamatan Banjit

Sebarkan artikel ini

Views: 116

WAY KANAN, JAPOS.CO – Penegasan dan penetapan batas kampung, bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan dengan memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas kampung yang memenuhi aspek teknis dan yurudis. Disamping itu, penegasan batas kampung juga akan memudahkan penyusunan rencana pembangunan kampung.

Advertisement
scroll kebawah untuk lihat konten

“Penetapan dan penegasan batas kampung ini menjadi prioritas pemerintah, agar setiap kampung memiliki dasar yang kuat dalam melakukan perencanaan pembangunan kampung,” kata Redho Surya Perdana ST MT yang merupakan Pembina Tim Batas Kampung di Kecamatan Banjit yang merupan Dosen dari ITERA, Senin(5/6/2023).

Lebih lanjut Dezian Tri Wahyuda( koordinator Tim Batas Kampung Kecamatan Banjit), dalam sambutannya pada rapat koordinasi dan sosialisasi Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa/Kampung, yang digelar di Gedung Serba Guna (GSG) kecamatan Banjit,Tim itera membantu pencepatan dan tahun lalu kita sudah melakukan di beberapa kecamatan yang ada di kabupaten way kanan dan Alhamdulillah semua berjalan lancar.

Semoga di kecamatan Banjit akan berjalan dengan baik dan mendapatkan batas kampung yang sepakat.

Dalam kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Banjit ini diikuti oleh Camat Banjit Nasrullah Ali SSos MM, Lurah,PJ Kepala kampung dan Seluruh Kepala Kampung SE -Kecamatan Banjit, Aparatur kampung dan 9 Orang Tim Batas Kampung dari ITERA.

Dalam sambutannya Camat Banjit Nasrullah Ali SSos,MM Menjelaskan, melalui sosialiasi penegasan dan penetapan batas Kampung dapat menjawab kemungkinan berbagai persoalan batas Kampung.

Dirinya juga berharap, sosialisasi tersebut dapat memberikan rekomendasi berupa peta Kampung yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pembangunan Kampung.

“Jika peta Kampung jelas, tentu kita tidak ragu-ragu dalam merencanakan pembangunan Kampung dan yang lebih penting lagi kegiatan pembangunan di kampung tidak menimbulkan persoalan hukum,” tutupnya. ( Suhaili).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Views: 47 JAKARTA, JAPOS.CO – Gerombolan Pemancing Liar, yang dikenal dengan singkatan GOMPAL, mengadakan kegiatan mancing bareng (mabar) di tambak yang terletak di wilayah Bambu Kuning dekat Banjir Kanal Timur…