Views: 73
KOTA PEKALONGAN, JAPOS.CO – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekalongan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Sensus Pertanian (ST) Tahun 2023 yang menyasar para Kepala OPD terkait, camat, dan lurah. Pasalnya, ST2023 ini dijadwalkan berlangsung sekitar Juni-Juli 2023.
Kegiatan sosialisasi dibuka oleh Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid, bertempat di Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan, Senin siang (10/4/2023).
Walikota Aaf, sapaan akrabnya menjelaskan bahwa, dalam pelaksanaan ST2023 nanti, petugas sensus dari Badan Pusat Statistik (BPS), langsung akan mendatangi para petani dan usaha pertanian di tempatnya masing-masing, untuk mendapatkan data statistik tentang struktur pertanian.
“Semua data statistik pertanian bisa masuk dan valid sembari menyesuaikan dengan situasi dan kondisi sekarang di Kota Pekalongan,” ucapnya.
Menurutnya, dalam ST2023 ini bisa menggali potensi dan memperbaiki kekurangan serta memberi masukan di sektor pertanian yang ada di Kota Pekalongan. Seperti halnya, saat ia bertemu dengan para petani di Kelurahan Sokoduwet beberapa waktu lalu mengadu ada sedikit masalah akibat dampak pembangunan exit tol. Misalnya, dari segi masalah untuk saluran air, melalui hasil data yang diperoleh dari sensus pertanian ini bisa dipecahkan solusi terbaik bersama.
Disamping itu, berapa kelurahan disini juga sudah mengembangkan hidroponik, harapannya dari data itu nanti bisa diketahui dan dianalisa kebutuhan sayuran apa saja yang dikonsumsi masyarakat, seperti untuk kebab dan salad harapannya bisa dipenuhi oleh Kota Pekalongan, tidak ambil dari daerah lain,” ungkapnya.
Lanjut Aaf menerangkan, hal ini juga berlaku di sektor perikanan. Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) setempat mendorong beberapa wilayah di kawasan pesisir yang terletak di Kecamatan Pekalongan Utara yang sudah ada beberapa percontohan tambak-tambak-tambak warga yang masih produktif bisa dioptimalkan.
“Walaupun terdampak banjir dan rob, tetapi mereka masih bisa dimaksimalkan. Kita bantu benih udang, nila, dan sebagainya. Alhamdulillah beberapa ada yang sudah siap panen ini menandakan potensinya ada. Ke depan dengan data valid, kita bisa secara pasti melakukan program ini tepat sasaran. Semoga ini bisa bermanfaat untuk masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Pekalongan, Rahyudin mengatakan bahwa, Sensus Pertanian Tahun 2023 di Kota Pekalongan, BPS menerjunkan 58 petugas yang telah direkrut. Menurutnya, sensus ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mendapatkan data statistik pertanian yang lengkap dan akurat agar diperoleh gambaran yang jelas mengenai struktur pertanian di Indonesia, khususnya Kota Pekalongan.
“Adapun obyek yang akan disurvei yaitu pelaku usaha di bidang tanaman, perikanan, peternakan, perkebunan dan lainnya. Ada petugas lapangan yang kami terjunkan ke masyarakat petani untuk melakukan sensus ditamhah 10 orang pendamping dari BPS,” beber Rahyudin.
Lanjutnya, sebelum diterjunkan melakukan sensus, para petugas sensus akan diberikan bekal pelatihan.
” Yang rencananya dilaksanakan pada Mei 2023 atau setelah FKP Regsosek selesai dilaksanakan,” ujarnya.
Ditambahkan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (Dinperpa) Kota Pekalongan, Muadi menuturkan bahwa, ST2023 dari BPS ini merupakan program yang bagus dan rutin tahunan, dimana kegiatan sensus pertanian sangat dibutuhkan untuk pembangunan sektor pertanian secara meluas.
Dengan adanya data yang dimunculkan dari hasil sensus pertanian ini sebagai dasar kami untuk merencanakan pembangunan sektor pertanian seperti irigasi untuk petani, stakeholdernya berapa, apa yang dibutuhkan peternak, budidaya di kelompok wanita tani sayuran dan buah-buahan, luas lahan pertanian berapa, kebutuhan pupuknya berapa, dan sebagainya,” papar Muadi.
Disampaikan Muadi, terkait kendala dan keluhan yang dialami petani di Kelurahan Sokoduwet akibat pembangunan exit tol ini pihaknya masih berupaya menjalin koordinasi dengan pihak terkait, dalam hal ini Pemerintah Pusat untuk sounding mencari solusi bersama.
“Proyek tol ini merupakan program strategis nasional, dimana di dalamnya ada kepentingan beberapa stakeholder terkait. Tetapi akan kami carikan solusi penyebabnya, yang dulunya tidak banjir sekarang banjir. Kalau pembangunan irigasi itu kewenangan Pemerintah Pusat, maka kami akan sounding ke pusat dengan menyurati kesana supaya bisa segera direalisasikan dan kelompok tani sudah menyusun proposalnya,” pungkasnya.(sofi)
