Scroll untuk baca artikel
BeritaHEADLINEJAWAJawa Timur

Pembangunan Tembok Penahan Tanah di Desa Kepadangan Diduga Dikorupsi

×

Pembangunan Tembok Penahan Tanah di Desa Kepadangan Diduga Dikorupsi

Sebarkan artikel ini

Views: 148

SIDOARJO, JAPOS.CO – Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) berlokasi di Desa Keoadangan Kecamatan Tulanan Jabupaten Sidoarjo di Jalan Arah Krembung sisi Kanan Jalan sumber Dana Dari BK ( Bantuan Keuangan ) dari Didik PDIP dengan besar anggaran Rp 435.000.000 untuk pembelian sepeda motor Rp. 35.000.000 jadi untuk kegiatan fisiknya Rp 400.000.000 Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari Dana BK (Bantuan Keuangan).

Advertisement
scroll kebawah untuk lihat konten

Dimensi Pasangan Batu P 201,3m1 × T rata rata 1,250m ( pasanganvtertinggi dan pasangan terendah dibagi dua ) × L Rata rata 0,40m1 ( lebar atas 30cm Lebar bawah 50cm dibagi 2 ) = 100,65m3 × 870.000 ( harga AHSp Kementrian Pu ) = Rp 87.565.500

Urugan dengan Dimensi 6 m1 × 182m1 T 1,3m1 = 1.419,6m3 × Rp 100.000.( harga sirtu) = Rp 141.960.000 PPN+PPH 12,5% Rp 54.375.000.

Pembeluan Sepeda MitorRp 35.000.000 jadi total biaya point 1 sd point 4 = Rp 318.000.000 bila dialokasikan Anggaran Rp 435.000.000 maka nasih ada sisa Rp 116.099.500.

Kepala Desa Kepadangan Qoirul Anam maupun Sekretaris Desa Bisri saat dikonfirmasi, Kamis (9/2/23) mengatakan bahwa uang Rp 400.000.000 dari Dana BK itu dijadikan 2 paket pekerjaan yang 1 adalah yang disebut diatas sementara satunya dibangun di jalan akses menuju TPST.

Terpisah masyarakat Desa Kepadangan BS mengatakan bisa saja atau boleh saja kades dan sekdes mengatakan hal tersebut untuk menutupi kecurangan mereka dalam pengelolaan keuangan Desa Kepadangan.

“Itulah sebabnya pekerjaan-pekrrjaan di desa Kepadangan Hampir Semua tidak ada papan infirmasinya,” pungkas BS.

Menanggapi hal tersebut, Ir Haryanto SH MSi Direcktur kontruksi LSM WAR ( Wadah Aspirasi Rakyat ) mengatakan bahwa tindakan tidak memasang papan informasi pekerjaan merupakan indikasi tidak transparanya pengelolaan keuangan di Desa Kepadangan.

“Ini telah menyalahi azas pengadaan barang dan jasa yaitu manfaat, ekonomis, efisien, transparan dan akuntabel juga dengan tidak adanya papan informasi bisa saja pekerjaan Tahun anggaran 2021 diakui tahun 2022 juga mengingat Desa kepadangan Tahun Anggaran 2021 juga mendapat BK senilai Rp 800 juta,” pungkas Bung Hary.(zein)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *