Views: 306
MUKOMUKO, JAPOS.CO – Penerbitan Kartu KUSUKA oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan bekerja sama pihak perbankan terhadap para nelayan pada umumnya di Provinsi Bengkulu khususnya di wilayah Kabupaten Mukomuko diduga hanya untuk kepentingan pihak bank, pasal nya kartu KUSUKA yang diterbitkan Kementrian Kelautan dan Perikanan yang bekerjasama dengan pihak Bank itu dianggap kurang bermanfaat bagi para nelayan yang mengantongi kartu KUSUKA itu.
Terkait dengan penerbitan kartu KUSUKA itu sendiri tentunya tidak terlepas dari pihak Dinas Perikanan yang merupakan lending sektor dalam pengembangan taraf hidup para nelayan yang ada di Kabupaten Mukomuko, oleh karna itu setelah dikonfirmasi dinas terkait tentang manfaat kartu KUSUKA yang diterima para nelayan melalui salah satu Bank yang ada di Kabupaten Mukomuko yaitu PT Bank Negara Indonesia (BNI) di Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu baru- baru ini.
Dikonfirmasi, Kepala Bidang (Kabid) Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko Warsiman S.Pt beberapa hari yang lalu di ruang kerjanya mengatakan,” pada tahun 2022 ini, 680 kartu KUSUKA yang siap di bagikan kepada nelayan yang tergabung dalam kelpok pengelolah, kelompok Budidaya, dan kelompok nelayan terang Sukiman,” lanjutnya.
“Guna kartu KUSUKA tersebut merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan kartu nelayan. Untuk penerima kartu KUSUKA itu sendiri di ambil langsung oleh masing- masing pribadi nelayan ke pihak bank, dan tidak bisa di wakil kan notabene nya ada keterkaitan dengan pembukaan kartu rekening bank yang bersangkutan,” ujar Warsiman.
Disinggung manfaat dari pembukaan rekening pada bank, Warsiman mengatakan untuk memperbanyak nasabah bank, dengan tujuan agar bagi penerima kartu KUSUKA yang di salurkan melalui bank tersebut bisa menabung di bank itu.
“Terkait juga dengan kartu KUSUKA juga merupakan syarat untuk mendapatkan kartu Asuransi nelayan, bukan berarti sudah punya kartu KUSUKA mereka mendapatkan bantuan santunan kecelakaan nelayan,” kata Warsiman.
“Sementara untuk kartu Asuransi pada tahun 2021 dan 2022 ini kita sudah coba ajukan kepemerintah pusat, namun anggaran dari pusat belum ada,” pungkas Warsiman.(JPR)
