Views: 110
BANJAR, JAPOS.CO – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Banjar, Jawa Barat, pesimis pemerintah kota akan kembali mengalokasikan anggaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) guru sertifikasi pada tahun 2023 mendatang.
Anggota Banggar DPRD Kota Banjar, Mujamil, mengaku pesimis terkait pemberian TPP guru sertifikasi. Hal itu karena dari awal permasalahan tersebut, pihak pemerintah selalu memberikan alasan yang menurutnya tidak jelas. Mulai dari alasan double akunting dan alasan tentang keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Namun kedua alasan tersebut pada kenyataan tidak ada masalah.
Untuk alasan keterbatasan anggaran tersebut, nyatanya pemerintah kota masih mengalokasikan anggaran untuk penyertaan modal pada tahun 2022. “Saya pesimis pemerintah mau memberikan TPP Guser. Kedua alasan itu juga yang dulu dipakai untuk penghapusan TPP Guser,” kata Mujamil kepada para awak media, Senin (14/11).
Lanjutnya menyebutkan, alasan berikutnya dalam perjalanannya pemerintah juga akan mengalokasikan kembali anggaran TPP guru sertifikasi dengan kriteria prestasi kerja. Bahkan, sampai dengan rapat terakhir finalisasi Banggar dengan TAPD tentang KUA-PPAS masih menganggarkan TPP untuk guru sertifikasi.
Tetapi, lanjut Mujamil, pada saat rapat Badan Musyawarah (Bamus), TAPD menyampaikan untuk APBD tahun 2023 tidak menganggarkan TPP guru sertifikasi.
Banggar menyayangkan kenapa ketua TAPD (Sekda) pada saat rapat Bamus tidak menyampaikan ada perubahan terkait tidak adanya alokasi anggaran untuk TPP guru sertifikasi tersebut. “Kalau ada perubahan mestinya rapat lagi dengan Banggar untuk mengubah kesepakatan tersebut. Jadi, kedepannya meski ketua TAPD menjanjikan mau menganggarkan di APBD 2023 saya nggak yakin. Karena waktu itu juga sama menjanjikan di APBD 2022,” ujar Mujamil.
Lebih lanjut terkait kemungkinan TPP guru sertifikasi tersebut dapat kembali dianggarkan di APBD tahun 2023 menurutnya saat ini RAPBD masih dalam pembahasan dan masih ada peluang. “APBD masih dibahas. Program TPP masih ada meski itu untuk guru non sertifikasi. Tinggal menambahkan angka saja kalau memang mau menganggarkan lagi,” katanya.
Terpisah, Koordinator Forum Guru Sertifikasi Kota Banjar, Eko Herdiansyah, mengatakan, sampai saat ini forum guru masih berjuang untuk memperjuangkan nasib TPP guru tersebut. Selain itu, Forum guru juga tengah melayangkan surat permohonan ke DPRD untuk membahas permasalahan tersebut. Pihaknya sejauh ini masih menunggu balasan dari pihak DPRD. “Kami masih berjuang. Upaya yang lain nanti kita lihat perkembangannya. Surat ke DPRD juga sudah kami sampaikan cuma belum ada tembusan,” singkatnya. (Mamay)
