Views: 94
JOMBANG, JAPOS.CO – Melalui Satker Dinas Perdagangan dan Perindustrian tertanggal 3 Juni 2022 Kabupaten Jombang merealisasi Anggaran APBD melakukan sayembara lelang pembangunan Pasar PON senilai pagu Rp.4.673.494.900,00 dan HPS Rp.Rp. 4.673.112.276,68.
Dimenangkan oleh CV SATU JAYA terkoreksi Rp. 3.971.224.295,57 klasifikasi/layanan jasa pelaksana komersial subidang BG 004 tertanggal kontrak 5 Agustus 2022 diawasi dengan konsultan CV DUTA JAGAD.
Dari pantauan Japos.co di lapangan bersama LSM WAR menemukan beberapa item pekerjaan terindikasi dicurangi dengan cara melawan hukum guna mencari keuntungan diluar batas kewajaran. Terdapat Item pekerjaan kios sementara untuk pedagang pasar Bedak blok A,B,C,D,E.
Dengan luasan 2,80×4420 terbagi berpetak 14 kurang lebi masing2 kios berukuran170 untuk bahan membutukan:
1.Asbes gelombang kecil tebal 4mm,ukr 2.40cmx1.05 cm,Gording kayu ukr.57,Dinding partisi triplek tebal 3 mm,koral dan pasir pencampuran cor.
Temuan fakta lapangan pada item pekerjaan kios sementara diduga terdapat kolom pedestal 20/20 dengan speci campuran 1pc.2ps : 3krl tidak dikerjakan. pekerjaan sokong kayu tidak maksimal, pekerjaan Rangka balok kayu seharusnya ukuran 5/7 baru akan tetapi tidak sesuai ukuran, balok kayu pemasangan posisi bawah tidak terlihat terapan SMK3 beserta Apd tidak terlaksana, peralatan guna pendukung Aktivitas Mesin genzet tidak terlihat dan di duga Arus listrik Mencuri dengan penyambungan. Pada item pekerjaan belakang pasar dengan luasan 3000×4600, pekerjaan pasangan batu kali nampak tidak terlihat astampeng pada posisi bawah. Pemasangan batu tidak di pecah belah,perekat cor tidak maksimal apabila mengacu ketentuan PB1 1971. Pemasangan bowplank,tidak memakai kayu 5/7,tarik benang Ketinggian dan ketebalan pasangan pondasi batu kali amburadul. Terdapat pemasangan sepatu akan tetapi kondisi penahan seperti strous ukuran diameter yang dibutukan posisi bawah beserta bekesting guna kerapian saat pengecoran tidak terlihat.
Heri supriono warga pasar ketika memberikan keterangan terkait proyek pasar kepada Japos, selama ini kondisi lapangan rekanan langkah kerja semaunya sendiri, hingga kwalitas dan kwantitas bahkan mutu tak terkendali karena tidak terlihat pengawasan dari Dinas Disperindag ataupun konsultan, bekerja seakan terindikasi tutup mata dan melakukan pembiaran hingga pembayaran oleh pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, pemerhati anggaran APBD/APBN Drs ZainaL Abidin ST,MT mempertanyakan kinerja ASN selaku satker bidang disperindag dalam pembangunan karena uang rakyat dari hasil pajak, pengaduan masyarakat, hasil temuan yang menyimpang apalagi kecurangan dan memperkaya diri sendiri, konspirasi oknum kedepannya sebagai bahan evaluasi atas temuan lapangan hingga proses pembayaran.(Junn/zein)
