Views: 94
SIMALUNGUN, JAPOS.CO – Gejolak penuntutan pelepasan areal HGU PT Toba Pulp Lestari atau yang di kenal dengan PT TPL yang berada di sekitar Nagori Sihaporas Kecamatan Pamatang Sidamanik terus di gaungkan dan di klaim sebagian warga Sihaporas yang mengaku keturunan Raja Mamontang Laut Ambarita sebagai Marga Ambarita pertama di Sihaporas. Mereka menuntut ke pihak TPL dan pemerintah agar segera melepaskan dan mengembalikan lahan tersebut kepada keturunan Raja Mamontang Laut Ambarita untuk di kuasai secara utuh dan warga yang menuntut mengklaim bahwa lahan yang di kelola TPL yang memilki HGU Legal Formal dari Kehutanan merupakan Tanah Adat marga Ambarita di Sihaporas.
Bentuk aksi yang mereka lakukan adalah dengan cara melakukan pengerusakan, penebangan dan pembakaran tanaman milik TPL serta mengganggu aktifitas kerja para karyawan TPL di Sihaporas.
Ketika awak Media turun ke Sihaporas pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022, secara kebetulan tidak melihat aksi di Sihaporas namun tatapan curiga dari warga tetap terasa karena biasanya para anggota pendemo tidak membiarkan masuk orang yang asing bagi mereka.
Aksi aksi yang dilakukan oleh sebagian warga Sihaporas ini sudah lama berlangsung sehingga kerap mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat disana dalam melakukan kegiatan sehari hari. Menurut penuturan beberapa warga kepada harian Jaya Pos bahwa kelompok yang sering melakukan aksi adalah sebagian kecil warga Sihaporas dan yang mengaku keturunan Raja Mamontang Laut Ambarita tidak benar. Warga menambahkan bahwa ada sekitar 225 Kepala Keluarga di Desa Sihaporas namun yang ikut menjadi kelompok pendemo hanya sekitar 25 Kepala Keluarga dan itupun tidak murni semua keturunan Marga Ambarita Sihaporas bahkan ada juga warga pendatang yang ngaku ngaku keturunan Raja Mamontang Laut Ambarita dari Sihaporas, tutur warga kepada awak media ini. Ketika awak media ini bertanya apakah ada pihak yang punya kepentingan di Sihaporas memanfaatkan dan memfasilitasi warga yang rela membuang waktu dan tenaga hampir setiap hari melakukan aksi? Warga menjawab ,”kami bukan orang politik pak, kami tidak mau menduga duga, kita lihat saja ujungnya.” kata warga.
Situasi yang sudah lama berlangsung dan selalu memanas ini membuat pihak Keamanan dan Ketertiban dalam hal ini TNI dan Polri merasa punya tanggung jawab menjalankan tugas nya sebagai aparat Negara dengan tujuan menghindari dan meminimalisir korban maupun kerugian moril dan materil yang di alami oleh pihak TPL dan pihak pihak yang pernah menjadi korban keanarkisan para pendemo.
Secara terpisah keturunan langsung dari Raja Mamontang Laut Ambarita kepada Koran ini mengatakan bahwa apa yang dilakukan para pendemo tidaklah sepenuhnya membawakan aspirasi keturunan Raja Mamontang laut Ambarita. “Kami tau bahwa tanah adat di Simalungun tidak ada.” Begitu tuturnya.
Perlu di pahami makna dari Tanah Adat dan Masyarakat Adat, bahwa Tanah Adat adalah tanah atau wilayah teritori tertentu segala kekayaan alam yang berada di wilayah tersebut yang dinyatakan Self-Claimed baik yang kemudian diakui pemerintah maupun yang tidak diakui pemerintah. Tanah Adat sebagai milik sekelompok orang atau komunitas tertentu dan dibawah penguasaan mereka yang diatur oleh norma norma Hukum Adat setempat Serta Tanah Adat berkaitan erat dengan Masyarakat Adat. Sedangkan Masyarakat Adat adalah suatu komunitas satuan sosial yang anggota anggotanya terhubung dan terikat berdasarkan ikatan Genealogis (Silsilah) dan kewilayahan yang di dalamnya memiliki wilayah penghidupan yang jelas batas batas nya secara budaya dan geografisnya.
Pada dasarnya masyarakat adat tidak pernah menyebut dirinya sebagai masyarakat adat. Mereka mengindetifikasi dirinya berdasarkan Penamaan Lokal yang berlaku secara internal maupun yang di kenal oleh komunitas di sekitar lain nya. Dengan demikian masyarakat Si Haporas belum memiliki unsur dan kriteria yang mengklaim tanah Sihaporas menjadi Tanah Adat maupun Masyarakat Adat.
Melihat situasi yang bergejolak setiap hari di Sihaporas dan sudah mengganggu keamanan warga dan para pekerja TPL di wilayah TPL sektor Aek Nauli. Komandan Komando Resort Militer 022 Pantai Timur /Danrem 022/PT Kolonel Inf Luqman Arief SIP memerintahkan kepada anggotanya agar untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Sihaporas.
“Bagi oknum atau kelompok yang sering melakukan tindakan tidak aman atau keonaran dan sudah meresahkan serta anarkis agar diberikan pemahaman serta laksanakan koordinasi dengan aparat Polri untuk penanganan pelaku tindak pidana, jika perlu Tangkap, amankan dan serahkan Ke Pihak Polri,” pungkas Danrem.
Menyikapi persoalan sekelompok warga Sihaporas dengan pihak TPL, Dandim 0207/Simalungun Letnan Kolonel Inf Hadrianus Yossy, SB, SIPem, Mhan, beserta Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung, SIK, SH, MH dan personilnya sudah melakukan pendekatan secara persuasif dengan kelompok masyarakat Si Haporas dan pihak TPL namun tetap tidak membuahkan hasil, dan pihak kelompok masyarakat tetap ngotot agar pihak TPL dan pemerintah melepaskan areal tanah di sekitar Sihaporas seluas lebih kurang 2000 Hektare yang di klaim sebagian warga merupakan tanah adat. Menanggapi hal tersebut pihak TPL menyampaikan bahwa hal itu bukan wewenang dan ranah mereka karena TPL mengelola lahan tersebut sesuai dengan HGU yang sudah di miliki. (RIKKOT MANIK)
