Views: 123
JAKARTA, JAPOS.CO – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, HR Agung Laksono, Kamis petang 11 Agustus 2022 bertemu dan berdialog dengan komunitas nelayan Muara Angke, Jakarta Utara. Sekitar 50 orang mewakili nelayan tradisional, pedagang dan warga penghuni kampung nelayan menyampaikan berbagai kesulitan dan permasalahan yang kini mereka hadapi dan rasakan.
Dalam pertemuan para nelayan dan pedagang ikan merasa bersyukur, atas kehadiran Agung Laksono didampingi Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI Dr. Drs. Ganjar Razuni, S.H, M.Si.
Beberapa catatan yang diperoleh pada kesempatan acara yang akrab di Resto Apung Muara Angke, meliputi sulitnya pengurusan perizinan kapal, bahan bakar minyak (BBM), perumahan, kesehatan dan pendidikan anak-anak warga nelayan serta pencemaran laut.
Dari apa yang disampaikan tersebut, Agung memerintahkan agar semua keluhan dan permasalahan didalami bersama staf Wantimpres untuk dibuatkan usulan tertulis kepada presiden. “Tugas Wantimpres selain menyampaikan nasihat juga usul dan saran serta solusi permasalahan yang rakyat hadapi,” ujar Ketua Dewan Pakar Partai Golkar ini seraya menambahkan, presiden bisa menerima dan kemudian diteruskan kepada menteri terkait ataupun menolak.
Ia cukup heran, ternyata kondisi para nelayan yang ada di ibukota negara masih menghadapi kenyataan dan banyak kesulitan. Bagaimana dengan mereka yang lokasinya jauh dari pemerintah pusat?
Para nelayan yang dipimpin Rudi menyatakan, untuk memperoleh perizinan kapal bisa melaut dan mencari ikan, kini dirasakan semakin sulit. Berubah ubahnya peraturan tidak malah memudahkan, tetapi membuat para nelayan kebingungan.
Kesulitan pengurusan perizinan kapal juga diakibatkan tidak pernah ada sosialisasi yang jelas dari pemerintah. “Hanya pemilik kapal yang berduit mudah memperoleh ijin karena berani bayar mahal melalui biro jasa,” salah seorang nelayan menyatakan.
BBM Mahal dan Sulit
Keluhan lain tentang bahan bakar minyak (BBM) solar yang dibutuhkan untuk mesin kapal. Depo BBM hanya melayani kebutuhan kapal nelayan yang memiliki kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kusuka) sebagai syarat utama mendapatkan BBM bersubsidi.
Jika kapal tanpa ijin harus membeli solar dengan harga sampai Rp19 ribu dari harga subsidi Rp 11 ribu. Harga yang digunakan para nelayan golongan BBM Industri. Untuk mengatasi mahalnya harga, terkadang mesin kapan diisi BBM Kemasan, yaitu jenis solar bekas dan campuran padahal berakibat cepat rusaknya mesin kapal.
Tentang kampung nelayan Muara Angke diungkapkan penyerahannya oleh Presiden Soeharto disaksikan Gubernur Ali Sadikin pada 1977. Namun hingga kini para penghuni tidak memiliki legalitas. Luas perkampungan itu hanya 5 dari 74 hektar wilayah di Muara Angke. Para warga yang sudah 40 tahun lebih menempati fasilitas ini, memohon bisa mendapat kepastian atas hak rumah dan tanah bagi anak cucu mereka.
Di sektor kesehatan dan pendidikan sebagian sudah tercover karena memiliki Kartu Indonesia Sehat. Sedang pendirian Sekolah Menengah Atas di Muara Angke menjadi harapan para warga bagi anak-anak mereka.
Sedangkan para nelayan tradisional mengungkapkan makin tercemarnya perairan laut akibat pembuangan limbah industri kaca dan juga sampah dari perumahan maupun restoran yang tidak sedikit di Muara Angke. Pencemaran laut ini mempersulit pencarian ikan selain mengganggu baling-baling kapal yang sering terlilit sampah.(AR)
