Views: 77
SURABAYA, JAPOS.CO – Dinas pendidikan Kota Surabaya dalam Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar satker subbidang Pembangunan Sarpras dan Utilitas Sekolah dalam pek kontruksi bangunan bertingkat 2 Lantai (SDN MARGOREJO V) menggelontorkan Anggaran APBD 2022.
Pekerjaan tersebut mulai berjalan tertanggal kontrak kerja 25 April 2022 nilai tawar menang oleh CV Pilar langit domisili Ngagel Dadi senilai Rp.1.541.952.062,74 dengan kualifikasi pelaksana subidang kode BG 007 bangunan pendidikan Pengurus/pemilik Moh Jumadi.
Dari investigasi Japos.co pembangunan tersebut diduga syarat kejanggalan dengan abaikan dokumen kontrak beserta RKS nampak tidak terlihat papan nama yang diwajibkan sesuai UUD 14 tahun 2008 tentang KIP (Keterbukaan indormasi Publik) asal usul proyek dari anggaran hasil pembayaran pajak oleh rakyat.
Mulai dari direksi keed, barak/bedeng, rambu-rambu pengamanan, seng gelombamg bahkan jaring atas untuk menghindari runtuhan tidak terlihat.
Pada pekerjaan arsitektur pasangan non struktural menyebutkan item pasangan bata merah seharusnya memakai MRH HBM,Jatirogo (Lokal) akan tetapi tidak terlihat, untuk aktivitas arus listrik tidak menggunakan modal mesin disel/Genset akan tetapi memakai arus pada listrik pihak sekolah.
Pada item struktur beton mutu K 250 terdapat Bekisting harus multiplex 12 mm lapis phenolic film untk balok, kolom, plat dan selimut beton pelepasan bekesting harus hati-hati maximal umur kurang lebih 28 hari apabila mengacu pada PBI 1971 akan tetapi terabaikan.
Di dalam persyaratan teknis umum apabila menurut ketentuan memakai Normalisasi Indonesia (NI), Standar Industri Indonesia (SII) dan Peraturan-peraturan Nasional maupun Peraturan-peraturan setempat lainnya bahkan tuangan untuk Sistem Manajemen Keselamtan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan APD pekerja juga tidak terlaksana dilapangan seperti pembuatan dokumen rencana keselamatan konstruksi buku, pembuatan prosedur dan instruksi kerja buku, safety briefing kegiatan, spanduk K3 (Banner) papan informasi K3, Safety NetRoll, pagar pengaman, helm pelindung pekerja, tameng muka, sepatu keselamatan pekerja, sarung tangan, rompi keselamatan, jamsostek, petugas keselamatan konstruksi, peralatan P3K, rambu petunjuk, Alat Pemadam Api Ringan(APAR)tidak terlihat dan terabaikan.
Menanggapi proyek tersebut, Sujatmiko salah satu wali murid mengatakan seharusnya pihak konsultan dari dinas pendidikan tidak lemah, kondisi progres pekerjaan seperti mengambil keuntungan demi mempertebal saku rekanan dengan cara melawan hukum, karena pengawas tidak tampak di lokasi proyek, PPHP juga dinilai tidak bekerja optimal sehingga hasilnya tidak sesuai kontrak.
Hingga berita ini diturunkan Kadis Pendidikan Yusup dan Ratih saat dikonfirmasi melalui pesan whatsapp tidak memebrikan tanggapan.
Sementara Drs ZainaL Abidin ST MT, aktivis LSM Wadah Aspirasi Rakyat (WAR) menjelaskan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang tersebut seharusnya pihak kontraktor mempedomani spesifikasi yang telah ditetapkan dalam persyaratan dokumen kontrak dalam Perpres No 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa, sebagaimana telah dirubah beberapa kali dengan Perpres No 4 Tahun 2015 pada pasal 89 ayat 2a.
“Dalam Perpres tersebut menyebutkan bahwa pembayaran untuk pekerjaan kontruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang agar mempersempit kerugian uang negara, apalagi diduga beberapa kuantitas,pengurangan volume, kualitas kerja keseluruhan seharusnya tidak terabaikan, tinggal waktu FHO segera akan sampaikan ke penegak hukum sebagai bahan atas temuan lapangan, ” tegas Zainal.(Junn)
