Scroll untuk baca artikel
BeritaHEADLINEKALIMANTANKalimantan Tengah

Warga Minta Hakim PTUN Putuskan SK Kepala DPMTSP Kapuas Tidak Sah

×

Warga Minta Hakim PTUN Putuskan SK Kepala DPMTSP Kapuas Tidak Sah

Sebarkan artikel ini

Views: 92

PALANGKARAYA, JAPOS.CO – Warga Desa Saka Tamiang, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Indra. A, Samsi, Hendro dan Maman, melalui  kuasa hukum, Mahfud Ramadhani, S.H.,M.H., dan Rekan. Meminta   Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangka Raya  memutuskan,  menyatakan  Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Kapuas, nomor : 503/336/DPMPTSP Tahun 2019,  batal atau tidak sah.

Advertisement
scroll kebawah untuk lihat konten

Tuntutan   pihak  penggugat tersebut  disampaikan kembali, dalam  kesimpulan yang serahkan kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim PTUN Palangka Raya.  Pada sidang lanjutan  perkara nomor : 3/G/2022/PTUN.PLK, yang  digelar secara E-Court (online), Rabu (20/4/2022)

Karena menurut keterangan Akademisi Universitas Palangka Raya, Kristian, S.H.,M.H., yang dihadirkan pihak penggugat sebagai saksi ahli, pada sidang yang digelar Rabu, (13/4/2022). Menerangkan bahwa secara umum dalam penerbitan keputusan tata usaha negara harus memenuhi ketentuan, yaitu harus memenuhi asa-asas umum pemerintahan yang baik dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan, harus ada tujuan hukumnya, kemudian harus menjamin hak-hak dasar sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

Ahli Kristian,  juga menerangkan, bahwa objek gugatan terdapat kejanggalan secara redaksi pengkodean nomor surat banyak yang sama pada beda wilayah. Oleh karena itu, menurutnya objek gugatan harus dilakukan kroscek lapangan dan mendengar pendapat sekitar.

Selain itu, Ia juga menerangkan bahwa terdapat beberapa kejanggalan dalam objek gugatan.  Bahwa tidak ada tebusan didalam redaksi objek gugatan itu kepada Kepala Desa, calon petani yang disebutkan dalam lampiran. Tidak boleh menerbitkan objek gugatan terkait kemitraan jika salah satu objeknya pernah dikenakan sanksi dan teguran bagian sanksi. Tidak sesuai antara judul calon lahan dengan fakta di lapangan bahwa kebunnnya sudah ada bahkan ditanam sejak 2013,adalah tidak dibenarkan bertentangan dengan yuridis procedural.

“Karena harus bersesuaian antara judul dengan fakta dilapangan, kalau menyebut calon lahan berarti belum ada kebunnya, masih disiapkan,” terangnya.

Lebih lanjut saksi ahli menerangkan, bahwa tidak dibenarkan menerbitkan kemitraan antara perusahaan dengan koperasi, diluar dari izin lokasi perusahaan tersebut, karena harus ada zona wilayah luasannya, tetap mengacu pada izin lokasi.

Bahkan Saksi Teguh Setio Otomo, Kabid Perkebunan pada Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas, yang dihadirkan pihak tergugat menerangkan, bahwa saksi tidak pernah melakukan verifikasi atas nama-nama penerima lahan. Saksi menerangkan bahwa hanya melihat rekomendasi kecamatan. Saksi tidak pernah turun kelokasi Kecamatan Kapuas Barat, terkait kebun plasma yang diterbitkan dalam objek gugatan.

Sehingga para penggugat berpendapat, bahwa penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil didalam gugatan para penggugat, yaitu yang berkaitan, bahwa objek terbitnya objek gugatan a quo oleh tergugat adalah tidak berdasarkan substansi dan mekanisme atau procedural, dan terdapat cacat yuridis secara substansial dalam penerbitan objek gugatan a qou.

Sebagaimana diketahui, sidang perkara ini bergulir di PTUN Palangka Raya sejak Rabu (23/2/2022). Gugatan tersebut terkait penetapan Calon Petani Calon Lahan Penerima Kebun Plasma/Program Kemitraan PT. Anugrah Sawit Inti Harapan (ASIH) dengan Koperasi Jasa Profesi (KJP) “Cipta Prima Sejahtera” Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah,

Dalam surat gugatan tanggal 26 Januari 2022, yang ditujukan kepada Ketua PTUN Kota Palangka Raya, para penggugat melalui  kuasa hukum, Mahfud Ramadhani, S.H.,M.H., dan Rekan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut, memberikan putusan yaitu  mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.

Menyatakan batal atau tidak sah, keputusan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Kapuas, nomor : 503/336/DPMPTSP Tahun 2019, tentang penetapan Calon Petani Calon Lahan Penerima Kebun Plasma/Program Kemitraan PT. Anugrah Sawit Inti Harapan (ASIH) dengan Koperasi Jasa Profesi (KJP) “Cipta Prima Sejahtera” Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, yang ditetapkan di Kuala Kapuas,  tanggal 10 Oktober 2019.

Mewajibkan tergugat untuk mencabut, surat keputusan tersebut. Dan  menghukum tergugat untuk membayar biaya sengketa yang timbul dalam perkara tersebut. Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, penggugat juga memohon supaya diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). (Mandau)

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Views: 199 WAY KANAN, JAPOS.CO  Sekretaris Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Way Kanan, Lampung Juli Haryanto menyatakan keluar dari kepengurusan PD IWO Way Kanan sebagai anggota.Advertisementscroll kebawah untuk…

Berita

Views: 170 NABIRE, JAPOS.CO – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Papua Tengah sukses menggelar konferensi perdana. Pembentukan kepengurusan itu seiring dengan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua.Advertisementscroll kebawah…