Views: 52
JAKARTA, JAPOS.CO – Apartemen Signiture Park belum membayar pembebasan lahan milik warga Kelurahan Cawang. Hal tersebut menjadi salah satu alasan penolakan pembangunan drainase pembuangan limbah.
“Disini walikota Jakarta Timur dengan KSO memaksakan tanah masyarakat dibikin drainase pembuangan limbah dari apartemen itu sementara tanah milik masyarkat hingga kini belum dibayar,” terang Kuasa Hukum warga Patuan Anggi Nainggolan kepada wartawan, Senin (28/3).
Menurut Patuan, terakhir dirinya diundang rapat ke Walikota tanggal 24 Maret 2022, namun dalam surat tersebut menyebutkan koordinasi pengamanan.
“Seharusnya pihak walikota memediasi antara pengusaha aprtemen dengan masyarakat, kenapa disitu judulnya koordinasi tentu saja kami aja keberatan, jelas isinya salah,” ungkapnya.
Selain itu, kata Patuan dalam isi rapat tidak ada solusi adapun isinya mengatakan harus koordinasi dengan masyarakat.
“Tetapi kenapa disini (lokasi-red)banyak TNI, Polri dan Satpol PP, nah ini urusannya apa dengan mereka datang kemari, sedangkan ini bukanlah ranah keputusan pengadilan untuk di eksekusi,”jelasnya.
Menurut Patuan, ini ranah kepentingan pengusaha apartemen, membuat kepentingan apartemen sedangkan di pengadilan mereka mengakui itu bukan tanah miliknya, lalu mereka mau bekerja disisni sama aja dengan pemaksaan.
“Saya curiga dengan walikota Jakarta Timur ada apa memaksakan melakukan pekerjaan ini padahal mereka pihak di pengadilan, mereka tahu bermasalah kenapa mereka berambisi? kenapa walikota tidak memediasi saja antara pengusaha apartemen signature park dengan masyarakat, begitu seharusnya, lalu mereka mau bekerja pada hari ini, makanya kami berjaga-jaga sekarang disini,” ungkapnya.
Lanjut Patuan, dalam mempertahankan tanahnya, masyarakat siap mati dan dikubur disini.
“Mereka sudah bersteatment, Ya pak RW, mereka siap dikubur disini, tanah mereka kalau gak dibayar,” ujarnya.
Seharusnya, menurut Patuan, pemerintah harus ada ditengah-tengah bukan malah mendiskreditkan masyarakat.
“Gak boleh pengusaha memerintah aparat untuk kepentingan sendiri, pemerintah harus ada ditengah-tengah, pemerintah atau negara memerlukan pengusaha, betul, tapi dengan pengusahan jangan mengintimidasikan warga, mendiskreditkan warga, merugikan warga itu yang kita tidak mau,” tegasnya.
“Kami selaku kuasa hukum masyarakat merasa kecewa, walikota memaksakan mengerjakan yang objek sengketa yang masih berproses dipengadalian, kami curiga ada apa dengan walikota begitu ambisius mengerjakan ini,” jelas Patuan.
“Saya berharap penyampaian ini agar sampai ke Presiden, agar walikota jangan semena-mena, ambisius tidak memikirkan rakyat kecil,” harapnya.
Sementara Ketua RW Somad menyampaikan ingin warganya nyaman dan pihak apartemen duduk bersama untuk mencari solusi.
“Kalau saya simple menginginkan warga saya nyaman kalau mereka mau mengeksekusi selsaikan dulu hanya itu, ingin warga seperti apa jangan main kucing-kucingan, datang kesini mencari solusinya, pengembang duduk sama-sama warga bagaimana maunya, yang saya inginkan itu, ini seperti kucing, kita nongol mereka kabur kebebasan haknya dipenuhi itu saja,” tutupnya penuh harap. (Red)
