Scroll untuk baca artikel
BeritaHEADLINEKALIMANTANKalimantan Barat

Trend Hasil Kebun Menurun, Petani Plasma PT LAP Ketapang Mengharapkan Transparansi

×

Trend Hasil Kebun Menurun, Petani Plasma PT LAP Ketapang Mengharapkan Transparansi

Sebarkan artikel ini

Views: 158

KETAPANG, JAPOS.CO – Petani plasma di bawah naungan PT LAP (Lestari Abadi Perkasa) Pemahan Kabupaten Ketapang-Kalbar mengharapkan sistem pembayaran hasil kebun sawit oleh perusahaan harus transparan.

Advertisement
scroll kebawah untuk lihat konten

Kelopok Tani yang tergabung dalam Koperasi Produsen Delapan Pilar Maju Bersama (PDPMB) merasa tata cara pembayaran hasil kebun selama ini yang telah disepakati dan diatur pembayaran perenam bulam dengan hitungan 20 : 80 itu terkesan semaunya tidak ada rincian khusus dari perusahaan.

Sebagai pola kemitraan antara perusahaan dan petani plasma di bawah binaan koperasi, pihak koperasi dinilai acuh tak acuh terhadap kelompok tani. Seharusnya koperasi dapat memainkan peranan melakukan control mulai pengoperasian kebun, pengangkutan tandan buah segar, pemupukan, perawatan tanaman dan lain sebagainya.

Petani plasma di perusahaan LAP mengakui tidak mengetahui berapa pendapatan secara keseluruhan. Sedangkan sistem pembayaran, petani di transfer melalui rekening masing-masing tanpa rincian biaya pemotongan yang ada.

Kekesalan petani disana semakin terlihat ketika hasil yang diterima trend nya menurun. Meski saat ini harga sawit mahal, namun tidak menunjukan peningkatan hasil, bahkan diterangkan penerimaan petani mengecil dari sebelumnya. “Ada apa ?” tanya mereka.

Keluhan petani plasma inipun juga disampaikan dan dibenarkan pengurus Koperasi, mereka juga menerima adua warga atas persoalan itu. Selain tidak transparan pendapatan mereka selama dua semester belakangan ini menurun. “Ya benar sekali, saya juga menerima keluhan petani lewat WA,” kata M Syarifudin Bendahara Koperasi PDPMB ketika dikonfirmasi lewat ponsel, beberapa waktu lalu.

Syarif berkilah, pihak koperasi tidak mengetahui persoalan tersebut. Penghitungan hasil kebun dihitung oleh perusahaan dan dibayar setelah hasil tersebut dikurangi biaya perawatan.

Terkait biaya biaya yang ditanggung oleh petani plasma, pihak perusahaan langsung menghitung dan menanganinya melalui kelompok tani tiap desa yang dibentuk, dimana setiap perwakilan menurut Syarif masing-masing kelompok diwakili sebanyak lima orang.

Koperasi juga tidak mengetahui langsung berapa uang yang diterima petani plasma. Lembaganya bertugas mendata nama kelompok dan menyampaikan perkembangan harga sawit dan harga tersebut diumumkan melalui papan pengumuman di kantor.

Sistem pembayaran juga dijelaskan Syarif, setelah dihitung, perusahaan langsung mentransfer ke masing masing rekening petani plasma melalui bank yang ditunjuk perusahaan.

Sampai berita ini tayang, Japos.co masih berupaya menghubungi pihak pihak terkait.(Tris/Hardi).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bupati Anwar Sadar Hadiri Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Raperda APBD Tahun 2023 KUALATUNGKAL, JAPOS.CO – Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag, menghadiri rapat paripurna pertama dalam rangka penyampaian nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh ketua DPRD Tanjabbar, H Abdulah SE., selasa (14/5) Pimpinan rapat menyampaikan, rapat paripurna pertama DPRD Kabupaten Tanjabbar yang dilaksanakan ini, dalam rangka penyampaian nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah, tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tanjabbar tahun anggaran 2023 oleh Bupati Tanjabbar. Dalam sambutannya, Bupati mengatakan, penyampaian nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023 ini dilakukan berdasarkan aturan yang ada, ia mengatakan penyampaian tersebut dilakukan paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran selesai. “Setelah dilakukan audit oleh BPK sehingga hari ini kami sampaikan nota pengantar Raperda APBD 2023 ,” ujarnya. Penyampaian ini dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, selain itu agar pelaksanaan APBD ke depan dapat berjalan lancar. Kami juga agar dapat menjaga WTP yang sudah 6 tahun diterima oleh Pemkab Tanjabbar, ini bisa terus dipertahankan dan hal ini agar terus diperhatikan oleh semua pihak. “Paripurna ini dilakukan untuk terus memberikan yang terbaik untuk Tanjabbar,” sebut Bupati Anwar Sadar. Hadir dalam Paripurna tersebut, Unsur Forkopimda, Waka Ahmad Jakfar, SH MH, Waka H Muh Syafril Simamora SH, Pj Sekretaris Daerah, Para Pejabat Tinggi Pratama dan Administrator di Lingkup Pemerintahan Tanjabbar, Instansi Vertikal, BUMD, Lembaga Keuangan serta Perbankan dan undangan lainnya. (Tenk/Prokopim- Tjb)
Berita

Views: 101 KUALATUNGKAL,  JAPOS.CO – Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag, menghadiri rapat paripurna pertama dalam rangka  penyampaian nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan…