Views: 117
SUBANG, JAPOS.CO – Sengkarut masalah monopoli proyek di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Subang diduga membuat kualitas pekerjaan infrastruktur menjadi asal – asalan. Hasil pemantauan Jaya Pos di lapangan, monopoli yg diduga diketahui bupati Rohimat itu terlihat adanya dugaan pengurangan volume fisik.
Ambil misal, pengerjaan hotmix aspal ruas jalan poros Sanca – Cibitung di Kecamatan Ciater dengan nilai anggaran Rp. 176 juta lebih. Ketebalan hotmix hanya berkisar 1 cm – 2 cm.
Tak hanya itu, beberapa pekerjaan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Kecamatan Tanjungsiang diduga dikerjakan secara sembrono. Di Dago Datar bahkan ada pekerjaan yang belum diselesaikan. “Itu tidak bisa ditolerir. Aparat penegak hukum harus menjerat kedua oknum baik orang politik yang terlibat maupun kontraktor pelaksananya. Bila pekerjaan itu masih belum selesai mengapa pembayarannya sudah 100% ? Seharusnya dikenakan denda dan termin terakhirnya jangan dibayar dulu”, ujar seorang kontraktor, di Bandung (27/1).
Salah seorang warga di Dago Datar sekitar pelaksanaan pembangunan TPT mengatakan bagaimana bs cepat selesai bila material yang di kirim ke lokasi proyek secara bertahap. “Itu batu pasang baru kemarin didatangkan. Pasir pasang juga tinggal sedikit. Bahkan semen belum datang”, ungkap salah seorang warga setempat kepada Jaya Pos, di sekitar proyek (26/1).
Kepala Bidang TPT Dinas PUPR Kabupaten Subang, Ahmad Amin saat hendak dikonfirmasi melalui ponsel (28/1) tidak menanggapi, baik telepon maupun pesan singkat WhatsApp.
Seperti diberitakan Jaya Pos edisi 647, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang, Drs. H Syawal, M.Si mengklarifikasi secara tertulis dan normatif bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan proses melalui aplikasi yang diumumkan pada Rencana Umum Pengadaan barang dan Jasa melalui portal LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Subang. Semua melalui web LPSE baik lelang maupun pengadaan langsung.
Drs. H Syawal, M.Si menandaskan bahwa yang dilakukan oleh dinas yang dia pimpin adalah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupangan Subang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ditanya apakah ada tekanan dari Bupati Subang, dan apakah sudah ada pihak-pihak terkait termasuk penyedia jasa dalam hal ini pejabat-pejabat di Dinas PU dan Penataan Ruang sudah ada yang diperiksa penyidik, H Syawal tidak menjawabnya.
Informasi yang berhasil dihimpun Jaya Pos dilapangan mengatakan indikasi KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) di Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Subang sudah ditangan penyidik. “Semua sudah ada yang melaporkan secara lengkap sekarang menunggu waktu saja”, ungkap sumber Japos.co melalui telepon seluler (6/1).
LPSE Kabupaten Subang menyatakan secara normatif, LPSE Subang melakukan lelang secara transparan. “Kita melaksanakan pelelangan secara terbuka dan transparan. Kita juga diawasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara. Jadi tidak mungkin ada itervensi dari pihak manapun. Saya jelas akan menolak dan mengabaikan bila ada pengusaha yang mengaku punya beking”, tandas Rio yang ditemui Jaya Pos di kantor LPSE Kabupaten Subang (6/1).
Sementara sumber Japos.co menyebut bahwa tentu saja LPSE dengan mudah menepis semua tudingan yang diarahkan terkait pelelangan. ” Mereka bermain dengan mengunci seperti blacing plan untuk pekerjaan pengecoran jalan dan juga mengunci AMP untuk dukungan aspal hotmix. Jadi jelas pengusaha lain yg tidak bisa memenuhi syarat akan rontok dan perusahaan tertentu yang dikehendaki bisa dengan mudah memenangkan persaingan lelang.”, papar sumber Jaya Pos dikalangan kontraktor (14/1).
Sumber Japos.co di Subang mengatakan, bahwa kongkalingklong dipusaran proyek-proyek bersumber APBD sejak lama terjadi. “Pejabat-pejabat di Subang tidak pernah kapok. Berkali-kali KPK menangkap pejabat di Subang tidak membuat pejabat lebih baik. Ini semua karena biaya politik atau demokrasi itu mahal. Semua pragmatis dan mengambil jalan pintas untuk memperkaya diri dan mengembalikan ongkos politik. Termasuk adanya oknum politikus yang mendapat gratifikasi mobil mewah, kan luar biasa. Kalau memang sudah ada yang melaporkan mungkin kita tunggu saja episode selanjutnya. Saya berharap Kabupaten Subang ini bisa lebih maju dan jauh dari korupsi. Mental kita harus siap untuk bersih bersih. Sebentar lagi pelabuhan samudra terbesar akan segera diresmikan di Patimban, Subang. Dampak terhadap ekonomi Kabupaten Subang dan daerah sekitarnya akan sangat luar biasa”, papar sumber tersebut berharap.
Bupati Subang, H Rohimat hingga berita ini diturunkan belum berhasil dikonfirmasi. Beberapa nomor ponsel bupati yg dihubungi (14/1) sedang tidak aktif, padahal nama bupati disebut secara tidak langsung diduga terkait dengan paket-paket proyek di Dinas PUPR Kabupaten Subang. Kepala Bagian Unit Layanan Pelelangan, Iwan Kurniawan tidak merespon pesan WhatsApp dari Jaya Pos. Politisi dari partai tertentu yang diduga menerima hadiah sebuah mobil Mitsubishi Pajero berinisial HP di hubungi melalui pesan Whatsapp maupun telepon (14/1),tidak merespon. Sedangkan pengusaha konstruksi HL dihubung melalui telepon (19/1), tersambung tapi mengatakan kurang jelas suara teleponnya dan mematikaannya. Melalui pesan Whatsapp Jaya Pos kembali menghubunginya, tapi HL tak menjawab pesan Whaatsapp.@lf
