Views: 92
MUKOMUKO,JAPOS.CO – Dalam rangka mendukung pembangunan 150 kV Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Tenaga Listrik (TL) yakni antara Kambang Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatra Barat, dengan Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, di bahas dalam rapat sosialisasi Kamis (30/12), sekaligus percepatan pembebasan tanah milik warga dan perusahaan di Ruang Rapat Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko.
Bupati Mukomuko, H. Sapuan, SE MM Ak CA CPA, pimpin langsung rapat sosialisasi pembebasan lahan perusahaan SUTT Padang – Kambang tersebut, turut hadir Ketua DPRD Mukomuko M Ali Syaftaini SE dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), Sekda, para staf ahli, Asisten, Camat dan pemerintah desa. Selain itu, warga pemilik lahan dan perwakilan perusahaan yang terimbas pembangunan SUTT.
Bupati Sapuan dalam penyampaiannya sebelumnya pemerintah daerah sudah berjuang untuk mengajukan permohonan ke pusat agar SUTT ini dapat dibangun untuk mengatasi krisis listrik di wilayah Kabupaten Mukomuko. Kendati sudah belasan tahun menunggu, harapan itu belum dapat terwujud, karena selama ini daerah mengharapkan jaringan SUTT disambung dari Provinsi Bengkulu via Bengkulu Utara.
Belakangan ini, pihaknya mencoba menjalin komunikasi secara intensif dengan pemerintah pusat agar program pembangunan jaringan listrik tersebut dapat diwujudkan untuk mengatasi kebutuhan listrik masyarakat.
Setelah ada kesepahaman dan dilanjutkan dengan kesepakatan, pihak PLN pusat sepakat membangun jaringan SUTT untuk Mukomuko melalui sambungan jaringan listrik Sumatera Bagian Tengah.
‘’Kami berpikir tidak harus ke Bengkulu, tetapi asal bisa swasembada listrik. Oleh sebab itu, sesuai kesepakatan kita dengan PLN pusat, disambung melalui dari Sumatera Bagian Tengah. Walaupun secara operasional, Mukomuko masuk Sumbagsel, tetapi ini masuk Sumatera Bagian Tengah,’’ ungkap Bupati Sapuan.
Tak cukup sampai disitu, kesepahaman itu dilanjutkan dengan pengalokasian anggaran. Pihak PLN bersedia untuk mengalokasikan anggaran pembangunan untuk koneksi listrik PLN Mukomuko dari Sumatera Bagian Tengah.
‘’Untuk itu, pihak PLN meminta dukungan kepada pemerintah Kabupaten Mukomuko membantu percepatan pembebasan lahan yang tinggal sedikit lagi,’’ imbuhnya.
Bupati menjelaskan, hingga saat ini masih terdapat puluhan titik tanah masyarakat dan perusahaan yang perlu dibebaskan. Ada sekitar 17 titik tanah milik masyarakat dan 19 titik lahan yang berada di kawasan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan. Sesuai target, pembebasan tanah ini dapat diselesaikan Januari atau Februari 2022 mendatang. Menurut Bupati, jika pembebasan lahan ini dapat berjalan lancar, diperkirakan pembangunan tower SUTT dapat diselesaikan pada pertengahan tahun 2022.
Adapun pembebasan lahan milik warga ini akan dikomunikasikan lebih lanjut dan tetap melalui proses ganti rugi. Ditegaskannya, proses ganti rugi sesuai dengan standarisasi PLN dan terkait harga bakal disamakan dengan beberapa daerah lainnya.
‘’Dari total seratusan lebih, tinggal tiga puluhan lagi yang bakal dibebaskan melalui ganti rugi. Kalau ini selesai, akhir tahun 2022 Kabupaten Mukomuko sudah swasembada listrik atau listrik yang tercukupi,’’ paparnya.
Sementara Ketua DPRD Mukomuko, M. Ali Saftaini, SE menambahkan. Dalam proses pembebasan lahan milik masyarakat dan perusahaan untuk mendukung percepatan SUTT, dipandang perlu mengambil langkah pendekatan persuasif. membangun komunikasi yang baik dan tepat dengan masyarakat.
‘’Masyarakat kita umumnya bisa diajak kompromi untuk kemajuan daerah. Lebih lagi masalah listrik, yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Intinya, untuk mempermudah proses, mau tidak mau harus dengan cara membangun komunikasi yang baik dengan pemilik lahan,’’ tegasnya.(JPR)
