Scroll untuk baca artikel
BeritaHEADLINESUMATERASumatera Barat

Pesan Direktur Riau Post Seranglah Kebijakan, Jangan Serang Pribadi Pejabat

×

Pesan Direktur Riau Post Seranglah Kebijakan, Jangan Serang Pribadi Pejabat

Sebarkan artikel ini

Views: 80

BUKITTINGGI, JAPOS.CO – Rombongan Wartawan PWI dan bersama Kominfo Bukittinggi Sumatra Barat melakukan silaturrahmi ke perusahaan Pers Riau Post, Kamis (17/12/2021).

Advertisement
scroll kebawah untuk lihat konten

Kehadiran 50 orang wartawan dan Kominfo, sengaja hadir didapur perusahaan Riau Post , diterima dengan keakraban Direktur Utama Riau Pos, Ahmad Dardiri (Deddy).

Didampingi Program dan Periklanan, Bambang Suwarno dan Pimpinan Redaksi Riau TV, Asep Triadi, di Gedung Graha Pena Riau Pos, Jalan Subrantas Pekan Baru. Pria muda itu mengingatkan kru seprofesinya, disaat menjalankan tugas Jurnalistik, kalian  berhubungan dengan banyak pihak.

“Jalin komunikasi sebaik mungkin,  juga  pejabat pemerintahan, namun jangan serang pribadi pejabat,pesan nya dihadapkan wartawan  yang hadir di ruangan pertemuan. Jika melakukan  tugas jurnalis. Seranglah kebijakan pejabat apabila kebijakanya tidak berpihak pada masyarakat. Namun perlu  diingat, jangan kalian menyerang pribadi mereka,” ujar Direktur Utama Riau Pos, Deddy.

Ketua PWI Haji Anarul dan Kepala Dinas Kominfo Bukittinggi Novri. Saat sesi dialog lebih banyak mengingatkan para wartawan.

Wartawan yang berjumlah 42 orang dengan ekspresi wajah  bagaikan mendapat bekal dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik. Sekaligus jalinan komunikasi dan hubungan kerjasama dengan pemerintahan akan adanya perubahan yang menggembirakan kedepannya.

Deddy mengibaratkan proses  kerjasama  pemerintahan tidak semudah yang kita bayangkan dengan ujuk-ujuk. Juklak dan Juknis jelas , selain keputusan atau surat edaran kepala daerah, mekanisme  harus sesuai regulasi.

“Seperti lengkapi regulasi, media terverifikasi  wartawan, Uji Kompentensi Wartawan (UKW). kalian harus mematuhi mekanisme,” ingat Deddy.

“Tidak tertutup kemungkinan pengelola keuangan pemerintah yang berkaitan dengan kerjasama dengan pers akan bersentuhan dengan hukum. Ini terjadi dibeberapa daerah di Provinsi Riau,” tuturnya memberikan contoh.

“Bahkan pengelola keuangan kerjasama dengan pers bersentuhan langsung dengan hukum positiv, sehingga berujung  pidana,” tambahnya.

Menurut Direktur Utama Riau Pos, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dunia pers, masih dinominasi media cetak.

Kepala Dinas Kominfo Bukittinggi Novri,  Study Best Practice  dilaksanakan ke Riau TV,  sebagai perbandingan bentuk jalinan kerjasama antara pemerintah dan media massa.

“Kedatangan rombongan Kominfo dan sejumlah wartawan Bukittinggi Sumbar   bentuk jalinan kerjasama, Pemerintah dengan media masa,” terang Novri.

Kunjungan ke Redaksional Riau Pos, memberikan nilai plus pada  pemerintah, setidaknya memahami tata kelola anggaran. Dalam Study Best Practice ke Provinsi Riau, Novri didamping Kasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Alhadilla Sukma, Bendahara Desmiwati dan dua staf Dinas Kominfo Bukittinggi. (Yet ).

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Views: 78 SERANG, JAPOS.CO – Pemerintahan Kabupaten Pandeglang menerima Penghargaan Paritrana 2023 sebagai Pemerintahan Daerah pelopor perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan desa untuk tingkat Provinsi Banten. Selain itu,…