Views: 115
KETAPANG, JAPOS. CO – Proses tender pengadaan mobil dinas (Mobdin) Pemkab Ketapang saat ini sedang berjalan. Meski pembelian itu dilakukan ditengah situasi daerah dalam masa pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 dan infrastruktur jalan dalam dan luar kota Ketapang masih buruk, Pemkab jalan terus.
Berdasarkan data, Tahun Anggaran 2021, Pemkab Ketapang menganggarkan sebesar Rp 5 M. Dipecah dalam dua kali masa anggaran dan berada di pos anggaran Sekretariat Daerah (Sekda) dikelola bagian umum.
Dengan rincian, anggaran murni sekitar Rp, 1,6 Milyar dibagikan kepada wakil bupati Farhan kebagian mobil berjenis Mitsubishi Pajero. Kemudian untuk Tim TP3D diketuai Gusti Kamboja dan Tim BP3FE sejenis mobil merk Wuling.
Berikutnya, di mata anggaran perubahan (APBD-P) sebesar Rp 4,5 Milyar yang diperuntukkan untuk mobil operasional bupati Martin Rantan seharga Rp 1,9 M berjenis Jeep dan selebihnya akan dipakai oleh bagian umum sekretariat daerah ditambah dengan pembelian kendaraan roda dua.
Pihak Pemkab mengkonfirmasi, belanja kendaraan roda dua dan empat beragam jenis itu karena kebutuhan operasional bupati dan wakil bupati. Hal lainnya, karena akan dipakai sebagai mobil tamu-tamu daerah serta kepentingan para Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Ini kebijakan daerah, usulan (pembelian) ini berdasarkan kebutuhan yang diajukan pada tahun anggaran 2020 sebenarnya. Semuanya demi kepentingan daerah,” kata kepala bagian umum Setda Ketapang Sugiarto, Rabu pagi (8/12/021) di pendopo Bupati Ketapang.
Menurutnya, mobil dinas bupati saat ini udah uzur (tua) lantaran sudah lama dipakai hampir 5 tahun. Sementara, wakil bupati Ketapang sejak menjabat belum pernah mendapatkan kendaraan dinas.
Sebelumnya, kepala bagian Humpro Setda Ketapang Doni Andriawan menjelaskan, pengadaan mobil dinas ini karena kepentingan daerah. Hal lainnya menurut dia karena mobilisasi kepala daerah cukup intensif berkunjung ke daerah-daerah pedalaman dengan Medan jalan yang cukup sulit.
Segala proses pengadaan ini dipastikanya sesuai dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa yakni sistem tender lelang terbuka dengan penawaran harga terendah.
Doni menepis anggapan publik bahwa Pemkab tidak simpati menyangkut kondisi covid-19 yang saat ini masih terjadi dan keadaan infrastruktur daerah.
“Kebijakan bupati selama ini selalu berpihak pada masyarakat. Menyangkut pembelian ini, memang sudah direncanakan sejak lama, dpastikan seusai aturan,” katanya Senin (6/12/2021) pagi di ruangan kerjanya. (tris/dins).
