Views: 95
KETAPANG, JAPOS.CO – Pembelian mobil dinas jenis Jeep untuk bupati Martin Rantan dan Mitsubishi double gardan buat Kadis Perhubungan, Kadis PUPR serta program pengadaan bibit kelapa sawit menuai kritik.
Pejabat daerah dianggap tak peka dan bijak dalam mengelola APBD. Pasalnya, total anggaran APBD perubahan tahun 2021 yang dipakai sebesar Rp 4 miliar lebih melukai perasaan warga Ketapang ditengah kondisi keuangan daerah diharuskan menangani masalah pandemi covid-19 serta keadaan infrastruktur masih jelek.
“Tidak pantas pemimpin daerah membeli fasilitas mewah, dimana kondisi jalan di pedalaman mengalami kerusakan sehingga sangat mengganggu. Harusnya, Bupati lebih bijaksana dalam mengelola Anggaran,” kata Andika warga Ketapang, Sabtu (4/12/2021).
Menurut dia, pembelian mobil Jeep seharga Rp 1,9 M untuk operasional bupati dan 1,6 M buat beli mobil Mitsubishi double gardan di dinas perhubungan dan dinas PUPR terlalu berlebihan lantaran saat ini Bupati dan para kepala dinas telah memiliki mobil dinas.
Diketahui, mobil dinas bupati Martin ada dua jenis yakni mobil berjenis sedan dan Mitsubishi Pajero Sport. Sedangkan, mobil dinas para kepala OPD itu saat ini sudah ada masing-masing satu yakni berjenis Mitsubishi Hilux.
Sementara, proyek pembangunan pembibitan kelapa sawit di kecamatan Matan Hilir Selatan sebesar Rp 480 juta dianggap sarat kepentingan pribadi bupati Martin Rantan.
Ketua LSM Kayong Peduli (PK) Suryadi mengatakan, meski tidak ada regulasi yang dilanggar, namun pembelian ini mengisyaratkan kepemimpinan bupati Martin beserta jajarannya tidak serius memikirkan daerah, kesannya seperti hanya mau cari kaya buat kepentingan pribadi.
Memurut Suryadi, bisa saja setelah masa jabatan bupati Martin habis tahun 2023 nanti, mobil Jeep itu di dump atau dihadiahkan sebagai kenang-kenangan selama menjabat sebagai kepala daerah.
“Memang tidak ada aturan yang dilanggar, tapi nampaknya bupati dan kepala OPD itu mau enak sendiri. Harusnya, paling tidak ada rasa empati terhadap kondisi ekonomi masyarakat Ketapang dan jalan-jalan di dalam kota dan perhuluan masih belum ditangani. Ini justru pamer kemewahan,” katanya, Sabtu ini.
Suryadi meminta agar anggaran Rp 4 M lebih itu dialihkan pada kegiatan yang bisa mendukung peningkatan ekonomi masyarakat dan memperbaiki fasilitas jalan dan membuat program padat karya yang dapat menyerap tenaga kerja. (tris/dins).
