Scroll untuk baca artikel
HEADLINEKALIMANTANKalimantan Barat

Kamsul Hasan: Perlukah Verifikasi Faktual?

×

Kamsul Hasan: Perlukah Verifikasi Faktual?

Sebarkan artikel ini

Views: 68

Banjarmasin, JAPOS.CO – Perlukah verifikasi faktual? Dewan Pers kembali tegaskan pihaknya tidak pernah menghubungkan soal verifikasi dengan persyaratan kerja sama media dan pemerintah daerah.Hal tersebut diungkapkan Ketua Dewan Pers dalam acara Hari Pers Nasional (HPN).

Advertisement
scroll kebawah untuk lihat konten

Secara terpisah diskusi ahli pers yang difasilitasi Dewan Pers di Hotel Golden Tulip, Banjarmasin, Jumat (7/2) juga tidak menggunakan indikator verifikasi faktual.

Menurut Kamsul Hasan selaku ahli pers menyampaikan untuk menentukan sebuah media itu pers atau tidak kembali pada perintah UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers.

“Sering saya tulis pada berbagai catatan, indikator untuk tentukan sebuah perusahaan pers ada pada Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2 dan Pasal 9 ayat (2) UU Pers, ” jelasnya.

Hal tersebut tertuang pada:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :

1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Kata kunci dari pasal ini Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi yang melaksanakan kegiatan jurnalistik.
2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

Kata kunci pasal ini, perusahaan pers tidak boleh dicampur dengan usaha lain seperti perusahaan jasa, kontraktor dll

BAB IV
PERUSAHAAN PERS
Pasal 9
(2) Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

Kata kuncinya badan hukum Indonesia, bukan badan usaha. Diperkuat putusan MK atas uji materi perusahaan pers badan usaha CV.

Kamsul juga menegaskan bila memenuhi syarat UU, meski tidak terverifikasi administrasi atau faktual tetap produk jurnalistik.

Masih kata Kamsul, tugas Dewan Pers sesuai Pasal 15 adalah melakukan pendataan. Hanya mendata bukan verifikasi.

“Masih Perlukah Verifikasi Faktual?”.(ric)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *