Scroll untuk baca artikel
BeritaOPINI

Ethical Leadership Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

×

Ethical Leadership Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Sebarkan artikel ini

Views: 1.3K

JAKARTA, JAPOS.CO – Pada tulisan ini kita akan membahas tentang etika kepemimpinan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, akan dikemukakan beberapa kunci yang relevan dengan topik tersebut. Salah satu tokoh yang sering dibicarakan dalam sejarah kepemimpinan Indonesia adalah Prabowo Subianto, seorang calon presiden RI ke 8.

Advertisement
scroll kebawah untuk lihat konten

Pada debat capres semalam kita di suguhi tontonan debat yang tidak bermutu, hanya narasi kebencian dan statement statement penuh kebohongan yang di pertontonkan oleh Capres No.1 dan Capres No.3, Namun, yang menjadi perhatian khusus adalah etika yang dibawa oleh para capres dalam kepemimpinan berbangsa dan bernegara. Etika adalah prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku seseorang dalam interaksi sosial. Dalam konteks kepemimpinan, etika sangat penting karena pemimpin harus memberikan contoh yang baik bagi masyarakat yang dipimpinnya.

Salah satu contoh kepemimpinan Prabowo yang perlu diperhatikan adalah kepemimpinannya dalam bidang militer. Prabowo telah memimpin operasi militer yang kompleks dan sulit. Di sinilah etika kepemimpinan menjadi sangat penting. Seorang pemimpin militer harus memastikan bahwa tindakannya selalu didasarkan pada nilai-nilai yang adil dan moral.

Selain itu, perlu juga diperhatikan bahwa kepemimpinan etis tidak hanya terkait dengan Prabowo Subianto. Di dunia politik Indonesia, terdapat kepemimpinan lain seperti Anies dan Ganjar.

Anies merupakan politikus yang dikenal menggunakan topeng agama untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam kepemimpinannya, Anies tidak selalu beretika. Di beberapa kesempatan, kebijakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai moral yang diharapkan dari seorang pemimpin.

Hal yang sama juga dapat dikatakan tentang Ganjar. Meskipun menyuarakan nasionalisme dan menggunakan topeng nasionalis, Ganjar juga terkadang tidak beretika dalam kepemimpinannya. Setiap pemimpin harus mengedepankan etika dalam tindakannya, terlepas dari topeng apa yang mereka gunakan.

Perlu diperhatikan juga bahwa dalam debat cawapres antara Ganjar dan Anies, terdapat serangan terhadap Prabowo dengan data dan fakta yang menyesatkan. Serangan semacam ini adalah contoh lain dari tidak adanya etika dalam kepemimpinan politik. Pemimpin harus berkewajiban memberikan informasi yang jujur dan akurat kepada masyarakat.

Tidak hanya itu, Anies dan Ganjar juga terlibat dalam pembodohan politik dan kesalahan informasi. Mereka seringkali menggunakan retorika yang menyesatkan untuk mempengaruhi pendapat publik. Kepemimpinan yang berkualitas adalah yang mengedepankan kejujuran dan integritas.

Dalam mencari pemimpin, kita harus selalu ingat bahwa tujuan utama adalah untuk menemukan pemimpin yang berkualitas, bukan pembohong dan penipu. Dalam konteks politik, kita harus berjuang untuk menciptakan pemilu damai dan riang gembira pada tahun 2024. Inilah zaman yang membutuhkan pemimpin yang etis, jujur, dan memiliki integritas yang tinggi.

Dalam kesimpulan, etika kepemimpinan adalah aspek yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik Prabowo, Anies, Ganjar, maupun pemimpin lainnya harus memahami pentingnya etika dalam kepemimpinan. Kita harus mencari pemimpin yang benar-benar berprinsip, berkualitas, dan memiliki kejujuran yang tinggi.

Terlepas dari topeng apa yang mereka pakai, Prabowo adalah sosok pemimpin otentik original, tanpa pencitraan tanpa retorika, apa yang di sampaikan selalu tegas, sesuai dengan data.

Pertanyaannya, apakah kita mau di pimpin oleh pemimpin “Omon Omon” atau pemimpin Ultraman yang pekerja keras, berani mengambil resiko untuk rakyatnya, tegas, jujur dan berintegritas?.Salam Indonesia Raya.

Pemulis: Arfian, Ketua Umum Pasukan 08.(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bupati Anwar Sadar Hadiri Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Raperda APBD Tahun 2023 KUALATUNGKAL, JAPOS.CO – Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag, menghadiri rapat paripurna pertama dalam rangka penyampaian nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh ketua DPRD Tanjabbar, H Abdulah SE., selasa (14/5) Pimpinan rapat menyampaikan, rapat paripurna pertama DPRD Kabupaten Tanjabbar yang dilaksanakan ini, dalam rangka penyampaian nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah, tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tanjabbar tahun anggaran 2023 oleh Bupati Tanjabbar. Dalam sambutannya, Bupati mengatakan, penyampaian nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023 ini dilakukan berdasarkan aturan yang ada, ia mengatakan penyampaian tersebut dilakukan paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran selesai. “Setelah dilakukan audit oleh BPK sehingga hari ini kami sampaikan nota pengantar Raperda APBD 2023 ,” ujarnya. Penyampaian ini dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, selain itu agar pelaksanaan APBD ke depan dapat berjalan lancar. Kami juga agar dapat menjaga WTP yang sudah 6 tahun diterima oleh Pemkab Tanjabbar, ini bisa terus dipertahankan dan hal ini agar terus diperhatikan oleh semua pihak. “Paripurna ini dilakukan untuk terus memberikan yang terbaik untuk Tanjabbar,” sebut Bupati Anwar Sadar. Hadir dalam Paripurna tersebut, Unsur Forkopimda, Waka Ahmad Jakfar, SH MH, Waka H Muh Syafril Simamora SH, Pj Sekretaris Daerah, Para Pejabat Tinggi Pratama dan Administrator di Lingkup Pemerintahan Tanjabbar, Instansi Vertikal, BUMD, Lembaga Keuangan serta Perbankan dan undangan lainnya. (Tenk/Prokopim- Tjb)
Berita

Views: 121 KUALATUNGKAL,  JAPOS.CO – Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag, menghadiri rapat paripurna pertama dalam rangka  penyampaian nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan…