Scroll untuk baca artikel
BeritaHEADLINEJAWAJawa Barat

Buruh di Kota Banjar Tagih Raperda Perlindungan Tenaga Kerja

×

Buruh di Kota Banjar Tagih Raperda Perlindungan Tenaga Kerja

Sebarkan artikel ini

Views: 105

BANJAR, JAPOS.CO – Pansus XXXVIII DPRD Kota Banjar, memastikan soal Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja sudah selesai pembahasannya.

Advertisement
scroll kebawah untuk lihat konten

Ketua Pansus Pansus XXXVIII DPRD Kota Banjar, Annur mengatakan, saat ini raperda tersebut sudah selesai pembahasan dan sudah tahap finalisasi. Pihaknya juga telah melakukan pembahasan terakhir terkait raperda tersebut pada tanggal 28 Maret lalu.

Saat ini, kata Annur, raperda tersebut tinggal menunggu untuk pengajuan ke Badan Musyawarah atau Bamus DPRD untuk selanjutnya masuk ke tahap paripurna. “Soal Raperda Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja sudah tahap finalisasi. Tinggal ke Bamus,” kata Annur, Senin (1/5).

Lanjutnya menjelaskan, terkait sejumlah aspirasi ataupun rekomendasi hak-hak buruh, pihaknya memastikan untuk sejumlah aspirasi tersebut sudah masuk dalam draft raperda. Pihaknya menargetkan, untuk raperda ini pihaknya juga berharap segera ditetapkan dalam paripurna. “Kami usahakan bulan Mei ini sudah ada penetapan,” jelasnya.

Sebelumnya, momen peringatan Hari Buruh Internasional KSPSI Kota Banjar, mengajak kepada buruh untuk memahami dan menempatkan posisi antara pekerja dengan pengusaha sebagai mitra dalam hubungan industrial.

Selain itu, KSPSI juga menyinggung soal Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja yang sudah dibahas tingkat Pansus DPRD, namun belum juga ada penetapan. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Banjar, singgung Raperda Tenaga Kerja yang sampai saat ini tidak terdengar lagi.

Ketua KSPSI Kota Banjar, Yogy Indrijadi mengatakan, dalam peringatan hari buruh ini pihaknya menyinggung soal rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja yang telah dibahas di tingkat Pansus DPRD.

Bahkan, lanjutnya, pihaknya sudah mendorong optimalisasi perlindungan pekerja sejak raperda masih dalam tahap pembahasan. Optimalisasi perlindungan pekerja yang pihaknya rekomendasikan tersebut di antaranya perlindungan hak pekerja bagi pekerja asisten rumah tangga. “Termasuk juga siswa atau mahasiswa yang melakukan magang atau praktek kerja lapangan. Meski mereka pelajar tetapi sifatnya bekerja sehingga harus mendapatkan perlindungan. Bahkan sampai ke asisten rumah tangga,” katanya, Senin (1/5).

Ia menambahkan, keberadaan buruh dan pengusaha merupakan mitra dalam hubungan industri. Sehingga, buruh bukan beban bagi pengusaha, apalagi dalam kondisi seperti saat ini.

Terpisah, Ketua Federasi Serikat Buruh Militan (F-SBM) Kota Banjar, Irwan Herwanto, mengatakan, Perda Perlindungan Tenaga Kerja merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja.

Dari informasi yang pihaknya terima Raperda tersebut hanya mengatur tentang kewajiban perusahaan dalam memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan bagi pekerja melalui BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Semestinya, tandas Irwanto, raperda tersebut tidak hanya mengatur soal perlindungan tenaga kerja. Tetapi juga mengatur penyelenggaraan ketenagakerjaan seperti penempatan dan perluasan tenaga kerja dan soal hubungan industrial lainnya. “Pada dasarnya permasalahan ketenagakerjaan di Kota Banjar tidak hanya terbatas pada perlindungan sosial saja. Akan tetapi, permasalahan lainnya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan pun perlu diatur lebih lanjut,” tandasnya.

Berdasarkan informasi, Pansus XXXVIII DPRD Kota Banjar mulai melakukan pembahasan terkait raperda penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja sejak tanggal 20 September 2022. Namun, 7 bulan berlalu Raperda tersebut belum terdengar lagi. (Mamay)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *