Scroll untuk baca artikel
BeritaHEADLINEJambiSUMATERA

Politisi Partai Ummat Tommy Minta Agar Pokir DPRD Dihapuskan

×

Politisi Partai Ummat Tommy Minta Agar Pokir DPRD Dihapuskan

Sebarkan artikel ini

Views: 196

KUALATUNGKAL, JAPOS.CO – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Ummat Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), minta Pokok-pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjabbar lebih baik dihapuskan.

Advertisement
scroll kebawah untuk lihat konten

Ketua DPD Partai Umat Tanjabbar Tommy E mengatakan, melihat perkembangan dan berdasarkan isu di Kabupaten Tanjabbar bahwa selama ini oknum DPRD diduga menguasai dan bermain proyek melalui Pokirnya sendiri.

“Seharusnya sebagai Anggota DPRD (Pejabat Publik) tidak dibenarkan ikut serta mengerjakan proyek dilingkup Tanjabbar, karena mereka bukan lah berprofesi sebagai kontraktor,” ucapnya.

Lanjutnya, Pokir tersebut memang benar ada, dan sudah diatur dalam Undang -Undang, namun pokir tersebut tidak bisa dimiliki oleh oknum DPRD itu sendiri, jadi proyek yang sudah tertuang di dalam APBD – APBDP itu harus diberi kepada kontraktor agar kontraktor mendapat kesempatan untuk bekerja, kalau untuk anggota DPRD mereka fokus saja menjalankan fungsinya sebagai pengawasan, pembentukan Perda, dan anggaran.

“Sebab, DPRD bukan eksekutor kebijakan, mereka melainkan pengawas,” jelasnya.

“Saya berharap ada sekelompok masyarakat di Tanjabbar agar dapat menggugat Undang-Undang (UU) tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pokir tersebut, dan juga sepakat jika proyek pokir tersebut dihentikan, karena yang mengerjakan proyek itu bukanlah tugas DPRD, secara demokratis, rakyat punya hak untuk memberikan tekanan politik untuk menghapus pokir tersebut,” katanya.

“Kalau secara yuridis masyarakat bisa saja menggugat Undang – Undang tersebut ke MK,” paparnya.

Masih kata dia, asumsi saat ini negatif cenderung yang melekat di Publik terkait Anggota Dewan dengan adanya pokir ini, dugaan jual beli pokir juga sangat negatif bagi citra lembaga Dewan sebagai lembaga pengawas, saya berharap, untuk APBDP 2023 ini pokir Dewan Tanjabbar itu tidak lagi diberikan kepada mereka, karena mereka bukanlah sebagai kontraktor.

“Aspek pengawasan Lembaga Dewan ini akan lebih baik jika pungsinya sebagai pengawasan, jika hal ini benar – benar dijalankan sesuai pungsinya maka lembaga DPRD ini akan tetap terangkat dan berwibawa,” sebut Politisi Partai Umat Tommy E. (Tenk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Views: 108 JAKARTA, JAPOS.CO – Gerombolan Pemancing Liar, yang dikenal dengan singkatan GOMPAL, mengadakan kegiatan mancing bareng (mabar) di tambak yang terletak di wilayah Bambu Kuning dekat Banjir Kanal Timur…