Views: 52
SIMALUNGUN, JAPOS.CO – Bupati Simalungun Radiapoh Hasiolan Sinaga (RHS) dinilai masyarakat mandul dan tidak tegas menindak bawahannya yang tidak bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan kepada warga. Hal ini dapat dilihat dari kinerja para penjabat Pangulu dan Camat.
Sebelumnya Bupati Simalungun yang melantik langsung para penjabat Pangulu pada tanggal 17 Agustus 2022 belum menunjukkan keseriusan bekerja dalam memberikan pelayanan terhadap warganya. Dan para pejabat Pangulu ini terkesan seperti tidak serius bekerja.
Seperti yang terjadi di Nagori Dolok Malela Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun kantor Pangulu tampak sepi, dan aparat desa beserta penjabat Pangulu tidak berada dikantor, meskipun masih jam kantor. Bukan itu saja papan transparansi kegiatan dana desa (DD) juga tidak dipasang dikantor. Padahal diketahui dana desa pencariannya sudah tahap dua dan sampai saat ini belum tampak dikantor Pangulu.
Solliaman Saragih penjabat Pangulu Nagori (Desa) Dolok Malela saat dikonfirmasi Japos.co melalu telepon selulernya mengaku kalau dia masih aktif bertugas di kantor Kecamatan Gunung Malela sebagai Kepala Seksi Pemerintahan.
Ia mengatakan kalau dia masih sibuk karena banyak tugas yang harus dikerjakan di kantor Camat.
Disinggung soal adanya bibit pohon didalam kantor dan berapa jumlah bibit pohon tersebut dan siapa yang menerima saat bibit pohon dikantor, Solliaman Saragih mengatakan itu kegiatan mantan Pangulu Surya Elak penjabat Pangulu yang baru dilantik Bupati saat perayaan HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2022 di Kecamatan Raya.
Namun saat disinggung berapa jumlah bibit dan bagaimana tekhnis menanam dan kapan dibagikan kepada warga, Solliaman Saragih diam seribu bahasa.
Selain itu, saat dikonfirmasi terkait papan transparansi, Solliaman Saragih enggan berkomentar. Dia hanya mengatakan masih sibuk dan ada yang dikerjakan di kantor Camat dan mengelak hingga mematikan ponselnya.d
Sementara itu Camat Gunung Malela Roy Gozali Sidabalok saat dihubungi via ponselnya terkait papan transparansi yang belum terpasang, mengatakan akan segera menertibkannya.
“Saya akan suruh agar pejabat Pangulu segera memasangnya,” ujarnya.
Terkait tidak ada aparat desa dan penjabat Pangulu di kantor, Roy tidak memberikan komentar apapun.
Hingga berita ini diturunkan papan transparansi juga belum terpasang,Kamis (29/9) bahkan aparat desa dan Pangulu juga jarang dikantor saat jam kerja.
Warga berharap hal ini seharusnya tidak boleh dibiarkan oleh Bupati Simalungun Radiapoh Hasiolan Sinaga (RHS) karena mereka bekerja untuk melayani warga dan digaji oleh rakyat.
Bupati Simalungun harusnya tegas kepada bawahannya khususnya kepada Camat dan penjabat Pangulu, dimana mereka ini adalah perpanjangan tangan Bupati dalam hal melayani masyarakat Kabupaten Simalungun. Kalau bawahannya saja bekerja tidak maksimal bagaimana Pemerintahan ini melayani masyarakat.
“Kami meminta agar Bupati Simalungun selaku pemimpin di Kabupaten Simalungun mengambil tindakan untuk proaktif terhadap bawahannya,” terangnya.
“Apa lagi sampai saat ini papan transparansi juga tidak ada dipasang di kantor jelas ini bentuk pelanggaran UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,” tutupnya.
Sebagai informasi papan transparansi itu perlu agar warga mengetahui berapa besaran anggaran yang dikucurkan Pemerintah pusat dan kegiatan apa saja yang dilaksanakan.(Hasudungan Purba)
