BANJAR, JAPOS.CO – Gubernur Jawa Barat, H. Ridwan Kamil merencanakan percepatan pembangun kawasan Jabar bagian utara dan Jabar bagian selatan dengan alokasi anggaran sekitar Rp 400 triliun sampai tahun 2024. Rencana ini, seiring diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan di kawasan Rebana dan Jawa Barat bagian selatan baru-baru ini.
Perpres tersebut mendorong pengembangan 7 kabupaten/kota di Jabar utara, yaitu Kabupaten Subang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon. Selanjutnya, mendorong pengembangan Jabar Selatan yang meliputi enam kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran.
Sayangnya, wilayah Kota Banjar tak masuk dalam rencana pembangunan Jawa Barat Selatan tersebut. Padahal Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis masuk dalam rencana pembangunan itu. Tapi setelah Kabupaten Ciamis, langsung loncat ke Kabupaten Pangandaran. Kota Banjar yang berdekatan dengan Kabupaten Ciamis terlewati.
Menurut Mantan Wakil Wali Kota Banjar, H. Darmadji Prawirasetia tidak disebutnya Kota Banjar oleh Ridwan Kamil (RK) dalam program pengembangan Jabar Selatan, merupakan pukulan telak untuk Pemkot Banjar, termasuk Bappeda Kota Banjar.
Bahkan menurut H. Darmadji, fakta ini merupakan semacam ancaman bagi Kota Banjar kedepan menjadi daerah tertinggal. “Ini wajib diwaspadai bersama. Dengan rencana pengembangan wilayah Jabar Selatan, maka gubernur akan mengucurkan dana yang cukup besar untuk pembangunan di wilayah Jabar Selatan. RK akan menggelontorkan anggaran untuk pembangunan Jabar selatan, yaitu Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, tanpa Kota Banjar,” katanya.
Menurutnya, kondisi ini akan membuat pengembangan Kota Banjar kian bertambah berat. “Apalagi dengan adanya rencana pembangunan tol Bandung – Tasikmalaya – Pangandaran, dengan tol gate di Pamarican, otomatis Kota Banjar akan makin terancam tertinggal dibanding daerah lain. Miris juga nasib Banjar ke depan,” ujar H. Darmadji.
Bercermin kondisi tersebut, ujar H. Darmadji, untuk meraih kemajuan Banjar di masa mendatang, diperlukan komitmen yang kuat dari para pemangku kebijakan untuk melakukan terobosan-terobosan pembangunan yang visioner. “Mudah-mudahan Covid melandai, sehingga anggaran bisa dipakai untuk menggenjot pembangunan yang fokus pada upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pembangunan wisata,” ujarnya.
Setiap anggaran yang dikelola dan dikeluarkan, kata H. Darmaji, itu harus presisi dan terukur hasilnya. Jangan sampai membuat program yang tidak jelas outputnya, apalagi hanya sekadar program mercusuar. “Setiap Kepala Dinas harus merasa tertantang untuk menyelesaikan RPJMD di injury time. Misal terkait capaian masing-masing dinas, kemudian untuk 2022-2023 fokus ke agrowisata yang bisa jadi eye catching para pelaku perjalanan yang melalui Banjar,” katanya.
Selain itu, mantan Wakil Wali Kota Banjar ini, menyoroti pemberdayaan dan pengembangan UMKM untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan daya beli masyarakat. “Untuk wisata jangan membangun asal-asalan sehingga akhirnya mubazir tidak terpakai,” ujarnya.
Bappeda Usulkan Tiga Exit Tol
Menyikapi rencana Pembangunan Jalan Tol Cigatas (Cileunyi, Garut, Tasik) hingga Cilacap, Kepala Bappeda Kota Banjar, H. Soni Harison menyatakan bahwa peluang adanya exit tol di Banjar masih terbuka lebar. Bahkan pihaknya telah mengusulkan kepada pemerintah pusat, jika exit tol di Kota Banjar, ada tiga pilihan lokasi.
Ke tiga pilihan lokasi itu adalah wilayah Situbatu, Neglasari dan Binangun. “Kami sudah mengusulkan ke Pemerintah Pusat, tiga pilihan pintu tol Kota Banjar, yaitu wilayah Situbatu, Neglasari dan Binangun. Sampai saat ini, belum ada keputusan resmi dari pusat,” ujar Soni.
Seperti diketahui, untuk percepatan pembangunan di wilayah Jabar Selatan, pemerintah telah mencanangkan pembangunan jalan tol dari Bandung, tepatnya Gedebage, Garut, Tasikmalaya hingga Cilacap.
Dalam perkembangannya, terjadi tarik ulur di antara pemerintah daerah di wilayah Priangan Timur untuk pembangunan exit tol ini. Contohnya Garut, meminta agar Kabupaten Garut yang terlewati tol ini dibangunkan exit tol di wilayah Garut. Begitupun dengan Kabupaten Tasikmalaya yang meminta dibuatkan exit tol di daerah Singaparna, termasuk Kota Banjar.
Mantan Wali Kota Banjar, H. Herman Sutrisno yang kini duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat bahkan terus berjuang agar ada exit tol di Kota Banjar. Hanya saja dalam perkembangannya, exit tol untuk wilayah Banjar – Pangandaran ini, ternyata wacana yang menguat malah akan dibangun di daerah Pamarican, Ciamis.
Bahkan wacana ini sudah mengerucut dan boleh dikatakan keputusannya nyaris final. Namun menurut Soni Harison, peluang adanya exit tol Cigatas di wilayah Kota Banjar ini masih terbuka lebar. “Apalagi, RTRW Kota Banjar dalam waktu dekat mengalami perubahan,” kata Soni.
Dalam upaya menarik investor dan menjadikan ada pintu tol di Kota Banjar, tandas Soni, pihaknya terus berupaya memaksimalkan berbagai program pembangunan di Kota Banjar, yang satu sama lain saling mendukung kemajuan. (Mamay)
